Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020. Perolehan tahun 2020 disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara virtual di Jakarta, Selasa (14/9/2021).
semarak.co-Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan dan memaksa seluruh dunia berubah baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, dan berimplikasi pada keuangan.
Kementerian/lembaga juga mengalami refocusing anggaran. Selain itu, banyak kementerian/lembaga yang juga mendapatkan anggaran yang besar untuk menjadi garda terdepan menghadapi Covid-19.
“Saya berterima kasih kepada mereka yang terus tekun menangani Covid-19 baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi dengan menggunakan anggaran yang harus responsif dan bergerak secara fleksibel,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 itu.
Kementerian PANRB menjadi salah satu kementerian yang menerima WTP minimal 5 kali berturut-turut sejak 2016 hingga 2020. Penghargaan WTP Tahun 2020 ini diberikan kepada 1 Bendahara Umum Negara, 84 kementerian/lembaga, 33 pemerintah provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten.
“Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terus menjaga dan mengelola keuangan negara dan membangun tata kelola di masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah,” imbuh Menkeu seperti dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB.
Karena yang kita gunakan adalah dana publik, lanjut Sri Mulyani, dana rakyat dan kita harus mempertanggungjawabkan secara baik dan kita juga terus menjaga tata kelola. Peningkatan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada situasi yang extraordinary ini merupakan suatu prestasi yang tidak mudah dan bukan sesuatu yang sederhana.
Diharapkan, lanjut Sri Mulyani, dengan adanya temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya.
“Saya berharap seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus melihat temuan-temuan BPK dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi apa yang telah disampaikan BPK dan para auditornya,” paparnya.
Sinergi dan komunikasi dari auditor dan auditee merupakan salah satu bentuk tata kelola yang baik dan ini akan membangun Indonesia menjadi negara maju, kuat dan bermartabat,” ungkap Menkeu Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih kepada kementerian, lembaga yang telah mempromosikan akuntabilitas secara inovatif dan kreatif. “Walaupun sudah mendapatkan WTP bisa menggunakan tools dari teknologi digital untuk bisa makin meningkatkan akuntabilitas publik,” pungkasnya.
Di bagian lain Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil mewujudkan integrasi layanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Sebagai wilayah industri terbesar se-Indonesia, MPP Kabupaten Karawang bisa membawa angin segar bagi iklim investasi dan kemudahan berusaha.
Adanya MPP mengubah paradigma pelayan publik dari ‘mendayung’ menjadi ‘mengemudi’. MPP Kabupaten Karawang diresmikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, didampingi Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Selasa (14/9/2021).
Menteri Tjahjo menegaskan, pemerintah bukan hanya untuk mengontrol jalannya birokrasi dan menghadirkan pelayanan. “Namun juga mengubah paradigma paraadministrator publik untuk bukan lagi mendayung, tetapi mengemudi, menetapkan arah dan tujuan, dan memetakan jalan bagi perahu pemerintahan,” kata Menteri Tjahjo.
Karawang membangun MPP ke-44 di Indonesia dan ke-5 di Provinsi Jawa Barat, setelah Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, dan Kabupaten Sumedang. MPP ini sekaligus sebagai kado istimewa hari jadi ke-388 Kabupaten Karawang, yang jatuh tepat pada tanggal 14 September 2021.
MPP Kabupaten Karawang menyatukan 69 jenis layanan dari 19 unit penyelenggara pelayanan. Tidak hanya dari layanan pemerintah, MPP Kabupaten Karawang juga merangkul pelayanan perbankan, hingga BUMN/D.
Paradigma New Public Service juga menekankan bahwa pelayanan publik tidak dapat lagi hanya menggunakan kekuatan pemerintah saja, melainkan harus mampu memanfaatkan peluang untuk melibatkan pihak-pihak lain.
Pembangunan MPP Kabupaten Karawang ini merupakan contoh yang baik, adanya semangat kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan terintegrasi melalui mal pelayanan publik.
“Pelayanan publik hendaknya bukan hanya milik dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta,” jelas Menteri Tjahjo dalam rilis humas yang juga dilansir melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Selasa (14/9/2021).
MPP yang berlokasi di lantai dasar Mal Techno Mart ini beroperasi pada pukul 10.00 sampai dengan jam 18.00 WIB. Bahkan Sabtu dan Minggu, MPP ini tetap beroperasi pada jam yang sama.
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengungkapkan MPP Kabupaten Karawang memiliki moto Someah, diambil dari bahasa Sunda yang bermakna ramah. Someah juga kependekan dari sopan, melayani, dan amanah.
Selain moto, lanjut Bupati Cellica, MPP ini juga memilih diksi Prima sebagai arah kebijakan mereka. Prima merupakan akronim dari pelayanan responsif, integratif, mutu, dan adaptif.
Cellica menjelaskan, pihaknya selalu melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM). “Kami rutin lakukan SKM untuk mengetahui apakah MPP ini sudah efektif bagi masyarakat,” jelas Cellica.
Acara peresmian ini dilanjutkan peninjauan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa. Hadiri pula oleh Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Akik Dwi Suharto Rudolfus.
Lalu ada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karawang. (fik/don/smr)
