Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memantau perbaikan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Perbaikan dilaksanakan menyusul ditemukannya sejumlah titik tanah yang masih bergerak.
Semarak.co – Menurut Menteri Dody, masih terdapat beberapa area di lokasi Huntara yang kondisi tanahnya belum stabil. Pergerakan tanah kembali terjadi di bagian ujung kawasan, sehingga menyebabkan beberapa bangunan mengalami retakan dan memerlukan perbaikan.
“Tadi lihat Huntara di Tegal, masih ada masalah. Di bagian ujung, tanahnya goyang lagi. Jadi masih ada beberapa tempat yang tanahnya belum stabil. Sehingga bangunannya agak retak,” kata Menteri Dody, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis PU608, Minggu (7/6/2026).
Meski demikian, Kementerian PU menargetkan enam unit Huntara yang sebelumnya terdampak dapat kembali dihuni dalam dua hari ke depan setelah proses perbaikan selesai dilakukan. “Saat ini masih proses PHO atau pemeliharaan,” ujar Menteri Dody.
Kementerian PU menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keselamatan jangka panjang masyarakat. Oleh karena itu, setiap lokasi hunian akan melalui kajian teknis kebencanaan guna meminimalkan risiko di masa mendatang.
Saat ini, Huntara yang dibangun Kementerian PU telah menampung sekitar 456 kepala keluarga, yang tersebar dalam 38 blok dengan masing-masing 12 unit hunian. Setiap unit dirancang memenuhi standar hunian layak dengan dukungan fasilitas dasar dan sarana pendukung kehidupan masyarakat.
Berbagai fasilitas disediakan untuk menunjang kenyamanan warga, mulai dari sambungan listrik, pasokan air bersih, masjid, balai warga, pos kesehatan, hingga lapangan mini soccer sebagai ruang interaksi dan aktivitas sosial masyarakat.
Sekolah Tahap II Jateng I di Brebes Dikebut
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II Jateng 1 di desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dikebut pekerjaannya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru 2026/2027.
Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II Jateng 1 menekankan pentingnya kedisiplinan, koordinasi yang baik, serta respons cepat terhadap berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan proyek.
“Setiap kebutuhan maupun hambatan yang dihadapi di lapangan harus segera dikomunikasikan agar dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tidak menghambat progres pembangunan,” kata Dody.
Dia mengatakan, progres pembangunan sudah hampir 55 persen, seperti yang disampaikan, masih ada kendala yaitu masalah suplai material baja. “Untuk mengatasi hal tersebut, kita koordinasi intensif dengan pihak distributor guna memastikan kelancaran distribusi material dan menjaga target penyelesaian pembangunan,” terangnya.
Dody menegaskan bahwa penyelesaian pembangunan akan terus dikejar hingga akhir Juni 2026 dengan tetap mempertimbangkan faktor cuaca dan kondisi lapangan. “Kami akan terus mendorong seluruh penyedia jasa dan pelaksana konstruksi untuk meningkatkan kinerja, mempercepat pekerjaan, serta menjaga mutu,” ujarnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Brebes dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp244,69 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana KSO WIKA–WEGE–APIK dengan dukungan manajemen konstruksi oleh ARSS Baru KSO PT Intimulya Multikencana.
Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan kawasan pendidikan terpadu dengan total luas bangunan mencapai 27.372 m² yang terdiri dari berbagai fasilitas pendidikan dan penunjang, antara lain gedung SD, SMP, SMA, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, masjid, ruang serbaguna, hingga sarana olahraga dan infrastruktur kawasan.
Pada tahap awal pelaksanaan, proyek ini menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan, antara lain kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi serta keterbatasan akses distribusi material menuju lokasi proyek.
Sebagai langkah percepatan, Kementerian PU bersama para pemangku kepentingan melakukan penyesuaian metode konstruksi dengan mengadopsi struktur baja pada sebagian bangunan. Strategi ini dinilai mampu memangkas durasi pekerjaan secara signifikan dari sekitar 180 hari menjadi sekitar 48 hari untuk pekerjaan struktur.
Upaya percepatan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas alat angkat dan mobilisasi material, serta penambahan jumlah tenaga kerja dan penerapan sistem kerja dua shift untuk mengejar target penyelesaian. (hms/smr)
