PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendukung upaya pemerintah mempermudah warga negara asing (WNA) memiliki hunian seperti apartemen di Indonesia. Upaya ini dapat mendatangkan investor asing sehingga menggairahkan kembali pasar apartemen yang saat ini sedang lesu.
semarak.co-Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, dengan adanya regulasi yang mempermudah WNA memiliki apartemen bikin tertarik untuk menggarap pasar kredit pemilikan apartemen (KPA) bagi WNA.
“Kita sangat dukung ya, terutama buat high rise building. Jadi kita dukung kalau misalnya ada kebijakan itu bisa dibuka buat investor dari luar, termasuk asing sehingga market dari apartemen yang hari ini lesu bisa terdorong naik, itu kita dorong banget,” ujar Nixon dalam acara Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8/2023).
Ditambahkan Nixon, “Kayak di negara-negara tetangga kan sudah seperti itu sebenarnya. Kita tunggu ada kebijakan itu dan kita pasti senang banget kalau ini terjadi. Tapi kami belum mengetahui seberapa besar pasar KPA untuk WNA.”
Sebab, lanjut Nixon, saat ini BTN masih fokus menyasar pasar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. “Makanya belum ada target. Sementara kita masih ngomong subsidi,” ucap Nixon seperti dikutip dari kompas.com.
Sebagai informasi, pemerintah berupaya mempermudah WNA memiliki hunian baik berupa rumah maupun apartemen di Indonesia. Sebab, realisasi kepemilikan hunian WNA Indonesia masih sedikit sementara Indonesia memiliki banyak destinasi pusat wisata dan wilayah bisnis seperti Jabodetabek, Bali, dan Batam yang bisa menarik potensi asing.
Salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan perubahan atau reformasi regulasi melalui penerbitan Undang-undang Cipta Kerja dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan, dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, kini WNA dapat memiliki hunian di Indonesia lebih mudah yakni hanya dengan bermodalkan visa, paspor, atau izin tinggal. “Jadi ini agak berbeda dengan sebelumnya.
Kalau sebelumnya kita meminta KITAS dan KITAP, jadi sekarang untuk kepemilikan orang asing untuk KITAS dan KITABnya nanti diberikan setelah orang asing tersebut mendapatkan atau membeli properti yang ada di Indonesia. Jadi posisinya dibalik,” kata Suyus saat acara Sosialisasi Peraturan Kepemilikan Hunian untuk Orang Asing di Hotel Sheraton, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Terkait akad kredit pemilihan rumah (KPR), Nixon menyebut 90,94% akad KPR rumah subsidi melalui Bank BTN dilakukan kaum milenial. “Realisasi KPR subsidi hingga Juli 2023 dari 2020 didominasi kaum milenial. Jadi, 90 persen yang akad dengan BTN adalah para milenial,” kata Nixon.
Saat dilakukan akad massal KPR BTN lebih dari 10 ribu orang secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Puri Delta Tigaraksa ada 201 orang yang melakukan akad, baik untuk rumah subsidi maupun nonsubsidi. Ia juga menyebut realisasi KPR subsidi terus meningkat setiap tahunnya.
Pada 2020, para milenial menyedot 92.448 unit KPR subsidi senilai Rp13 triliun. Capaian ini meningkat pada tahun berikutnya, yakni menyentuh 96.700 unit rumah subsidi senilai Rp13,72 triliun. Lalu, pada 2022 angkanya naik menjadi 123.133 unit senilai Rp18 triliun.
Khusus pada Juli 2023 angkanya menyentuh 62.672 unit dengan nilai Rp9,4 triliun. “Tahun ini BTN akan mengakadkan 182 ribu lebih rumah dari Januari. Mudah-mudahan Oktober sudah habis, dari 230 ribu kuota yang diberikan pemerintah di 2023 ini,” ucap Nixon dilansir cnnindonesia.com, Rabu, 09 Agu 2023 05:45 WIB.
Bahkan, Nixon menyebut BTN berinovasi dengan menawarkan bundling KPR rumah subsidi dengan motor listrik. Menurutnya, warga cukup antusias dengan penawaran tersebut.
“Kita sambungkan dengan motor listrik. Jadi, di BTN menjualnya di-bundling. Beli KPR, sisa limitnya ditawarkan motor listrik. Ini sangat berguna untuk efisiensi penggunaan energi,” tutup Nixon. (net/kpc/cnn/smr)
