Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan normalisasi sungai pascabencana, khususnya terkait pengelolaan material hasil galian. Tercatat dari 137 sungai terdampak di tiga provinsi, 33 sungai telah dinormalisasi dan 104 dalam proses penanganan.
Semarak.co – Hal tersebut disampaikan Menteri Dody pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada Kamis (18/6/2026) untuk membahas perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kementerian PU dapat memberikan izin dan normalisasi sungai sesuai kewenangan. Namun untuk pengelolaan material hasil galiannya, diperlukan keterlibatan Kementerian ESDM agar terdapat kepastian regulasi dan mekanisme pengelolaan material sehingga berjalan cepat dan efektif,” ujarnya, dirilis humas melalui WAGroup Jurnalis PU608, Kamis (18/6/2026).
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya pascabencana seperti kayu dan material hasil galian.
Menurutnya, kepastian regulasi diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan optimal. “Kita perlu memastikan tidak ada keraguan maupun hambatan regulasi yang dapat menghambat langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak,” kata Menko Pratikno.
Selain penanganan sungai, Kementerian PU terus mempercepat pemulihan infrastruktur dasar di tiga provinsi terdampak. Hingga 17 Juni 2026, konektivitas nasional telah kembali pulih dengan 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak yang seluruhnya telah fungsional.
Sementara untuk infrastruktur daerah, sebanyak 2.270 dari 2.421 ruas jalan daerah telah kembali fungsional dan 796 dari 1.181 jembatan daerah telah tertangani.
Pada sektor sumber daya air dan permukiman, Kementerian PU juga melakukan penanganan terhadap infrastruktur air baku dan air bersih, termasuk 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdampak yang seluruhnya telah kembali fungsional.
Selain itu, pembangunan rumah hunian pascabencana telah mencapai 1.554 unit dari total kebutuhan di 18 lokasi. Dukungan pemulihan fasilitas umum juga terus dilakukan, di antaranya penanganan 429 sekolah, madrasah, dan pondok pesantren terdampak yang telah selesai, serta pemulihan fasilitas kesehatan, peribadatan, kantor pemerintah, dan fasilitas olahraga.
Untuk memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana lanjutan, Kementerian PU juga membangun bangunan pengendali sedimen (sabo dam) di wilayah terdampak. Total terdapat 111 unit sabo dam yang direncanakan di tiga provinsi, terdiri atas 97 sabo dam termasuk 12 sabo dam oprit serta 14 sand pocket.
Selain itu, melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), Kementerian PU turut mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak dengan realisasi anggaran Rp37,77 miliar yang melibatkan 6.165 tenaga kerja.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengapresiasi respons cepat Kementerian PU dalam penanganan pascabencana, terutama melalui pengerahan alat berat dan personel di lapangan sehingga proses pemulihan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.
Pascagempa Magnitudo 6,7 di Sulteng, Kementerian PU Cek Jembatan dan Kerahkan Alat Berat
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026) pukul 10.27 WIB atau 11.27 WITA.
Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk pemeriksaan kondisi infrastruktur terdampak serta dukungan penanganan darurat di wilayah terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.
“Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU telah bergerak cepat dengan menurunkan tim personel untuk melakukan respons darurat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah,” kata Menteri Dody.
Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Kementerian PU melakukan pemantauan dan pemeriksaan sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah terdampak, meliputi Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan Parigi Moutong.
Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, BPJN Sulawesi Tengah mengirimkan satu unit alat berat ke Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi. Alat berat tersebut dikerahkan untuk membantu pembersihan dan pembukaan akses jalan pascagempa sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat berjalan lancar.
Selain itu, Tim Teknis BPJN Sulawesi Tengah juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan secara detail pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti inspeksi awal yang dilaksanakan sesaat setelah terjadi gempa guna memastikan secara menyeluruh kondisi struktur kedua jembatan tersebut.
Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kerusakan struktur pada Jembatan Palu 4 maupun Jembatan Palu 1. Kedua jembatan tersebut dinyatakan aman dan tetap dapat digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta konektivitas wilayah.
Selanjutnya BPJN Sulawesi Tengah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terkait kondisi Jembatan Palu 3 yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dan siap memberikan dukungan serta advis teknis apabila diperlukan.
Untuk saat ini penanganan dan pemeriksaan BPJN Sulawesi Tengah difokuskan pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1 yang menjadi kewenangan Kementerian PU.
Kementerian PU akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap infrastruktur strategis di wilayah terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat serta menjaga kelancaran konektivitas dan aktivitas perekonomian pascabencana.
Langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam penanganan bencana melalui penyediaan infrastruktur yang andal, aman, dan tangguh. (hms/smr)
