Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pembangunan nasional ke depan tidak dapat dilepaskan dari kekuatan data yang menyatu dan dapat dipercaya.
Semarak.co – Menteri Rachmat menyatakan, semangat persatuan Sumpah Pemuda 1928 perlu dimaknai kembali dalam bentuk penyatuan data pembangunan nasional. Pembangunan ke depan harus semakin berbasis data yang terpercaya, akurat, dan terintegrasi dalam Satu Data Indonesia.
“Ketika data disatukan dan dikelola dalam satu ekosistem bersama, barulah data memiliki nilai strategis yang sesungguhnya untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan pembangunan,” tegasnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Bappenas, Senin sore (26/1/2026).
Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan, tantangan utama pembangunan berbasis data di Indonesia bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada fragmentasi dan lemahnya integrasi lintas sektor.
Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, telah dibangun tata kelola data di tingkat pusat dan daerah, termasuk penetapan produsen dan wali data, penyusunan kamus data dan metadata, serta mekanisme pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
“Sehingga data dapat lebih akurat, terpadu, dibagi pakaikan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan nasional,” jelas Deputi Vivi.
Kegiatan Kolaborasi Satu Data Indonesia ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, BUMN strategis, serta perwakilan pemerintah desa, termasuk para kepala desa dari berbagai wilayah.
Kehadiran pemerintah daerah dan aparatur desa menegaskan bahwa pembangunan berbasis data merupakan kebutuhan nyata hingga ke tingkat desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Momentum kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait pelaksanaan geospasial di daerah, serta sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama lintas pihak.
Penandatanganan berbagai kesepakatan dalam forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan ditopang oleh riset dan inovasi.
Upaya ini sekaligus mendukung percepatan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Penguatan ekosistem Satu Data Indonesia juga diperkuat melalui kolaborasi dengan TNI AU dalam pengambilan foto udara sebagai basis penyusunan peta detail agar menghadirkan data spasial beresolusi tinggi yang akurat dan mutakhir, untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengendalian wilayah, serta mitigasi risiko. (hms/smr)
