Atas prakarsa itu, Menteri Tjahjo pun menyampaikan dukungannya. “Kami dari Kementerian PANRB sangat mendukung upaya ANRI menjadikan tonggak sejarah Indonesia menjadi ingatan kolektif dunia. Terlebih, dua peristiwa penting tersebut merupakan tujuan nasional Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan perdamaian dunia,” tuturnya.

Pada masa tersebut, Indonesia memainkan peran strategis dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dimulai pada KTT Asia Afrika pada April 1955 di Bandung, Indonesia mulai menonjolkan diri dalam percaturan politik dunia.

Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok I di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia selalu menyuarakan pengurangan ketegangan antara dua blok besar dunia yang berkuasa pada saat itu, untuk mencapai perdamaian dunia.

Berkaca dari dua tonggak sejarah Indonesia tersebut, Menteri Tjahjo menyimpulkan bahwa arsip memiliki tiga peran dalam konteks kebangsaan. Pertama, sebagai endapan memori bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk merangkai sejarah perjalanan bangsa.

Kedua, rinci Tjahjo lagi, arsip berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik negara. Ketiga, arsip juga memiliki peran sebagai sarana pencarian identitas bangsa. Tjahjo juga menyampaikan bahwa dunia kearsipan membutuhkan pembaharuan dan inovasi, baik dari cara penyimpanan, perawatan, hingga pemanfaatan teknologi.

“Sehingga peran arsip sebagai pemersatu dan pembaharu bangsa dapat terus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara, dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya. (ald/smr)