Menteri PANRB Sebut Transformasi Pelayanan Publik Dapat Diwujudkan Lewat MPP

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (kedua dari kiri) menekan tombol peresmian MPP Pati. Foto: humas PANRB

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dapat mewujudkan transformasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). ASN tidak boleh terjebak dalam rutinitas (comfort zone), tetapi perlu mengembangkan ide, terobosan, dan kreativitas dalam reformasi pelayanan.

semarak.co-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menekankan, saat ini, terutama pandemic Covid-19 merupakan kesempatan bagi para ASN untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan transformasi pelayanan.

Bacaan Lainnya

Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar,” ujar Menteri Tjahjo dalam sambutan peresmian MPP Pati, Rabu (16/12/2020).

Menteri Tjahjo mengatakan, salah satu terobosan yang dilakukan Kabupaten Pati adalah melakukan trasformasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi MPP.

MPP Kabupaten Pati telah menyatukan 305 jenis layanan dalam 22 gerai yang terdiri dari 13 organisasi perangkat daerah (OPD) dan sembilan instansi vertikal. MPP ini merupakan MPP ke-33 secara nasional dan merupakan MPP ke-6 di Provinsi Jawa Tengah.

Sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional, pembentukan MPP diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia yang berguna dalam pertumbuhan ekonomi.

“Mudah-mudahan dengan adanya MPP ini mempercepat pelayanan kepada masyarakat, mempercepat perizinan, dan investasi di wilayah Pati. Saya rasa ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Bupati Pati Haryanto mengatakan MPP merupakan bukti nyata sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berhasil menghilangkan ego sektoral demi kesuksesan program pembangunan.

Setiap layanan dari masing-masing instansi, terang dia, telah terintegrasi dalam MPP sehingga dapat meminimalisir ego sektoral yang seringkali menjadi hambatan dalam kemajuan.

“Seluruh OPD dan instansi vertikal yang telah tergabung dapat lebih fokus berkolaborasi dan bersinergi karena memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.

Kehadiran MPP bagi masyarakat juga menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Melalui MPP ini pula, klaim Bupati, Pemerintah Kabupaten Pati mengupayakan langkah progresif dalam menjawab kebutuhan publik akan kemudahan pelayanan. (clr/smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *