Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima penghargaan Life Time Achievement ajang KORPRI Award 2025, atas dedikasinya kepada negeri dan gagasannya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Semarak.co – Penghargaan diserahkan langsung Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI Zudan Arif Fakrulloh. Selain Rini, Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda, dan Mantan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris juga mendapatkan penghargaan serupa.
“Kita tahu beliau jasanya banyak dan karyanya banyak. Pak Rifqi ini sangat visioner sejak dari ASN sampai dengan di Komisi II DPR. Ibu Menteri juga demikian banyak gagasan-gagasan yang terus dikembangkan. Prof. Fahmi juga demikian,” ujar Zudan, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, selasa (2/12/2025).
Pada ajang tersebut, Rini juga turut menyerahkan penghargaan pada Kategori Kepengurusan yakni DP KORPRI BMKG (tingkat pusat), DP KORPRI Provinsi Sumatra Barat (tingkat provinsi), DP KORPRI Kabupaten Tangerang (tingkat kabupaten) danDP KORPRI Kota Gorontalo (tingkat kota).
Perkuat Ketahanan Siber sebagai Pilar Transformasi Digital Pemerintah
Penguatan ketahanan siber bukan pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan layanan publik digital tetap aman. Di sinilah digitalisasi berperan sebagai enabler utama, dengan data yang terintegrasi, SDM yang adaptif, dan sistem yang inklusif serta aman.
“Inilah arah baru birokrasi kita, yakni tata kelola yang kolaboratif, transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini pada penganugerahan Adhibakti Sanapati 2025, di Depok, Senin (1/12/2025).
Rini menjelaskan, untuk mewujudkan transformasi digital yang komprehensif dan aktual, harus memerlukan strategi tata kelola yang kuat, manajemen program yang disiplin, pengendalian pelaksanaan yang konsisten, serta reformasi struktural yang berjalan serentak di seluruh instansi.
“Dan keamanan siber merupakan fondasi yang memastikan seluruh struktur tetap kokoh. Tanpa keamanan yang kuat, integrasi data tidak dapat berjalan aman, layanan publik tidak bisa diandalkan, dan reformasi struktural menjadi rapuh,” ungkapnya.
Rini menegaskan, upaya mewujudkan transformasi digital harus diarahkan pada kolaborasi lintas sektor, bukan lagi sistem yang terfragmentasi di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan ribuan pulau.
Oleh karena itu, lanjutnya, agenda transformasi digital nasional harus memastikan integrasi layanan, keseragaman standar, serta penguatan keamanan siber sebagai pilar utama. “Hanya dengan itu kita dapat mewujudkan pemerintahan digital yang aman, efisien, dan melayani seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Rini mengatakan, untuk memperkuat ketahanan digital pemerintah, keamanan siber harus menjadi agenda strategis yang dibangun secara menyeluruh dan berlapis. Menurutnya ada langkah untuk memperkuat ketahanan digital pemerintah yakni, pertama standarisasi keamanan nasional.
Kedua, integrasi dashboard keamanan nasional dan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT), Ketiga, penguatan talenta keamanan siber ASN, baik di pusat maupun di daerah, dan terakhir, pendampingan intensif melalui Ekosistem Keamanan Siber Nasional.
“Dengan empat langkah strategis ini, keamanan siber tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi sistem pertahanan yang proaktif, terstandarisasi, dan terintegrasi untuk melindungi ruang digital Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi mengatakan sinergi, kolaborasi, kerja sama, persatuan, kerukunan, adalah rumus keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan transformasi nasional.
Menurutnya, BSSN dan Kementerian PANRB terus berupaya untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan program percepatan transformasi digital yang aman untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045. (hms/smr)
