Menteri PANRB Rini: Birokrasi Indonesia Harus Lincah, Berpikir Jauh ke Depan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Perjalanan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 akan dihadapkan dengan megatren global yang akan membentuk wajah dunia seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, hingga urbanisasi global, pemanfaatan luar angkasa, dan disrupsi teknologi.

Semarak.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan, dalam menghadapi tantangan ini birokrasi Indonesia harus terus menyesuaikan diri terhadap tren dan dinamika global.

Bacaan Lainnya

“Birokrasi Indonesia harus lincah, berpikir jauh ke depan, tapi juga siap untuk meninjau ulang kebijakannya. Tidak hanya itu, ASN ke depan juga harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, dan bekerja dengan dukungan big data yang terintegrasi,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (19/11/2025).

Saat ini, sambung Rini, Indonesia memasuki fase baru Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, fase yang akan menentukan keberhasilan Indonesia menjadi negara maju, inovatif, dan berdaya saing global.

Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 akan menjadi instrumen strategis pembangunan nasional yang menentukan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan secara cepat, responsif, dan berdampak bagi masyarakat.

Selama dua dekade terakhir, perjalanan reformasi birokrasi telah memberikan fondasi penting seperti penyederhanaan struktur organisasi, transformasi jabatan fungsional, penguatan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), konsolidasi pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas digital.

“Namun, memasuki fase Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, kita harus bergerak dari business as usual, menuju transformative governance yang berorientasi pada integrasi lintas sektor, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat,” ungkapnya.

Rini mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen, berkolaborasi, dan terlibat aktif pada upaya reformasi birokrasi Indonesia ke depan. “Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama,” tutur Rini. (hms/smr)

 

Pos terkait