Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, eksistensi Dharma Wanita Persatuan (DWP) harus diperkuat agar memiliki peran yang signifikan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.
semarak.co -Sebagai wadah istri Aparatur Sipil Negara (ASN), DWP diproyeksikan sebagai organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas para suami untuk meningkatkan kinerja. Lebih dari itu, mereka juga sering melaksanakan aksi sosial dengan menyambangi kelompok masyarakat yang kadang dipandang sebelah mata.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji saat membacakan pidato Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-IV DWP di Jakarta, Rabu (11/12).
“Dharma Wanita selama ini banyak memiliki peran untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang tidak hanya ditujukan pada pegawai di lingkungan kerja mereka tetapi juga yang langsung menyentuh masyarakat. Di tangan Dharma Wanita Persatuan, citra positif ASN dapat terus ditingkatkan,” ujar Atmaji dalam rilis Humas Kementerian PANRB.
Dharma Wanita, nilai Atmaji, dapat menjadi penyambung lidah keluhan-keluhan masyarakat sekaligus juru bicara informal pemerintah. Anggota DWP diminta untuk mau mendengar keluhan-keluhan masyarakat yang dipandang penting dan perlu untuk ditindaklanjuti.
Keluhan tersebut bisa disampaikan kepada para suami masing-masing agar dapat menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Para anggota DWP diharapkan bisa membantu peran suami sebagai abdi negara, sebagai juru bicara pemerintah yang informal.
“Sehingga, informasi yang diperoleh masyarakat merupakan informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” imbuh Atmaji.
Munas ke-IV mengangkat tema ‘Optimalisasi Kinerja DWP sebagai Mitra Strategis Pemerintah untuk Suksesnya Pembangunan Nasional’. Selain sebagai momentum bersilaturahmi dan menampung aspirasi, Munas kali ini bertujuan untuk menyosialisasikan beberapa perubahan pada anggaran dan pola kepengurusan DWP yang telah didiskusikan bersama Kementerian PANRB.
Munas yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini dibuka secara resmi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga.
Menteri PPPA Bintang menyampaikan hal-hal yang menjadi harapan pemerintah terhadap DWP. Salah satunya adalah mendukung visi misi presiden untuk memberdayakan wanita sebagai pionir dalam membangun generasi muda.
Menteri Bintang juga mengapresiasi DWP yang telah mendukung wanita untuk melakukan kontribusi baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Menurutnya, wanita kini bisa lebih leluasa berkiprah dan memberikan sumbangsih bagi masyarakat secara langsung.
“Perempuan setelah sukses di ranah domestik harus bisa diberi kesempatan dan didorong untuk sukses di ranah publik,” ungkap Bintang dirilis Humas PANRB.
Untuk diketahui, berdirinya DWP pada 7 Desember 1999 bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga ASN untuk mencapai kesejahteraan nasional yang dimulai dari sosok wanita dan ibu. Wanita sebagai istri maupun ibu merupakan garda terdepan pembangunan sebuah bangsa yang turut andil dalam mencetak generasi berkualitas unggul.
Pendirian DWP juga sejalan dengan kebutuhan pemerintah yang harus memiliki sumber daya manusia berkualitas dan mampu bekerja keras untuk mendorong dan memfasilitasi warga negara agar memiliki kemampuan di segala bidang sehingga mampu berkreasi, berinovasi dan berproduksi. Organisasi masyarakat ini menaungi para istri ASN yang ada di seluruh Indonesia.
Selama 20 tahun perjalanannya, DWP berkembang menjadi sebuah organisasi yang bersinergi dan beriringan menjadi mitra pemerintah mewujudkan SDM unggul. Sebagai mitra, saat ini DWP tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah. Kemandirian, profesional, dan netral, dikedepankan dalam menjalankan organisasi DWP oleh pengurus maupun anggotanya. (smr)
