Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kulon Progo, Kamis (3/12/2020). Pusat pelayanan ini adalah salah satu jawaban atas terciptanya birokrasi yang terbuka dan melayani masyarakat dengan cepat.
semarak.co-Menteri PANRB mengatakan, salah satu visi misi presiden adalah mempersingkat alur birokrasi. Pemerintah pusat hingga tingkat kelurahan harus memberikan pelayanan terbaik dengan mempercepat proses perizinan.
“Sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah cepat berkembang dan masyarakat lebih puas terhadap birokrasi,” ujar Menteri Tjahjo, saat peresmian MPP Kabupaten Kulon Progo seperti dirilis Humas PANRB melalui WAGroup JURNALIS PANRB.
MPP ini melayani masyarakat Kulon Progo dengan 333 jenis layanan dari 20 instansi vertikal. Dengan layanan yang beragam, Menteri Tjahjo berharap MPP ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri PANRB juga mengemukakan harapannya agar pelayanan di MPP Kabupaten Kulon Progo bisa terintegrasi dengan layanan milik Pemprov D.I. Yogyakarta. “Jangan sampai ada hal-hal yang justru menimbulkan keterlambatan,” ungkapnya.
Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan bahwa pembangunan MPP Kabupaten Kulon Progo berawal dari penandatanganan komitmen antara Pemkab Kulon Progo dengan Menteri PANRB pada Februari 2018. MPP ini mulai beroperasi pada akhir tahun 2018. Pada 28 Desember 2018, Pemkab Kulon Progo melakukan soft launching MPP ini.
Awalnya, terdapat 121 jenis layanan di MPP Kabupaten Kulon Progo. Kini meningkat drastis menjadi 333 jenis layanan, yang diberikan oleh 20 unit penyelenggara pelayanan. MPP di kabupaten yang dijuluki The Jewel of Java ini juga sebagai bentuk new public management dan new public service.
Sistem kerja di MPP yang modern dan terintegrasi, menurut Sutedjo, juga mengubah cara kerja ASN agar lebih berkinerja tinggi serta memberi pelayanan maksimal bagi masyarakat. “MPP memicu tumbuhnya industri mikro dan minat investor, sehingga ekonomi dan kesejahteraan tumbuh,” pungkas Sutedjo.
Selain meresmikan MPP Kulon Progo, Menteri PANRB juga melakukan kunjungan ke sejumlah pelayanan publik di Purworejo dan Kulon Progo. Di antaranya Polres Purworejo, DPMPTSP Purworejo, dan Polres Kulon Progo.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Tjahjo didampingi sejumlah pejabat Kementerian PANRB, ANRI, BKN, KASN, dan TIRBN. Berbagai inovasi pelayanan telah dikembangkan oleh Polres Purworejo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Selain melalui inovasi, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mendorong jajaran Polres Purworejo untuk dapat memberikan percepatan pelayanan dan cepat tanggap atas segala kebutuhan masyarakat Purworejo.
“Kuncinya adalah Polres harus cepat tanggap dalam melayani masyarakat. Percepatan ini sebagai bentuk penyerderhanaan birokrasi yang sesuai dengan visi dan misi Presiden,” jelas Menteri Tjahjo dihadapan anggota Polres Purworejo saat kunjungan kerja ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (3/12/2020).
Menteri Tjahjo juga mengemukakan bahwa Kementerian PANRB sebagai regulator kebijakan pelayanan publik, terus melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap seluruh unit penyelenggara pelayanan. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik.
Terkait dengan hal tersebut, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB tersebut dilakukan untuk memberikan masukan serta menyemangati penyelenggara pelayanan publik.
Hal ini semata untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Berkenaan dengan inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Polres Purworejo, Diah mengatakan bahwa pelayanan tersebut diberikan dengan komitmen pelayanan yang humanis.
Selain itu, juga dilakukan dengan pendekatan jemput bola kepada segenap masyarakat Purworejo. Beberapa inovasi yang ada di Polres Purworejo adalah Pelayanan Terpadu di Jodo Plaza, pelayanan SIM di akhir pekan melalui SIM MALU (SIM Malam Minggu), serta layanan bantuan hukum.
“Ini dimaksudkan bahwa pemberian pelayanan publik dari Polres Purworejo benar-benar memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Diah melanjutkan bahwa jika pelayanan yang diberikan sudah baik, maka berbagai penilaian mengenai pelayanan publik pun dapat dilalui dengan mudah dengan hasil yang baik pula.
Berbagai penilaian dari Kementerian PANRB tersebut, seperti indeks pelayanan publik dan zona integritas, maupun dari Ombudsman Republik Indonesia ataupun berbagai elemen masyarakat.
“Utamanya adalah penilaian dari masyarakat, karena merekalah yang sebenarnya bisa memberikan penilaian yang paling jujur mengenai apa yang selama ini sudah dilakukan,” lanjutnya.
Di depan jajaran Polres yang memiliki moto ‘Harus Lebih Baik’, Diah berharap ke depannya dapat meningkatkan intensitas komunikasi dengan Polres Purworejo terkait dengan pendampingan agar berbagai pelayanan publik di Polres Purworejo dapat terus ditingkatkan.
Diah juga berharap berbagai pelayanan yang ada di Polres Purworejo juga dapat bergabung ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purworejo yang saat ini masih dalam proses pembangunan. “Semoga Polres Purworejo selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo,” tutup Diah.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Deputi Diah bersama Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito berkesempatan untuk meninjau lokasi, fasilitas, dan proses pelayanan yang ada di Polres Purworejo.
Di akhir acara, Menteri PANRB turut memberikan penghargaan kepada Kapolres Purworejo atas komitmen dan kerja samanya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Polres Purworejo. (ald/don/smr)
Daftar instansi vertikal yang bergabung di MPP Kulon Progo:
- BPJS Ketenagakerjaan
- BPJS Kesehatan
- Perizinan D.I. Yogyakarta
- BPD D.I. Yogyakarta
- Kantor Pertanahan
- KPP Pratama Wates
- Kantor Imigrasi
- Kementerian Agama
- Polres Kulon Progo
- Taspen
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Sosial PPPA
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- PDAM
- Samsat Kulon Progo
- Kejaksaan Negeri Wates