Menteri PANRB Rini Widyantini Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDT

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Desa PDT) Yandri Susanto.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Desa PDT) Yandri Susanto membahas capaian reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Desa PDT.

Semarak.co – Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan, selain membahas capaian reformasi birokrasi, pihaknya juga membahas penguatan kelembagaan serta SDM aparatur di lingkup Kementerian Desa PDT.

Bacaan Lainnya

“Kami mendukung seluruh upaya serta mengapresiasi atas capaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Desa PDTT,” ujar Rini, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Selasa pagi (20/5/2025).

Rini menyampaikan, sehubungan pembentukan Kabinet Merah Putih pada 2024, terjadi transisi kelembagaan. Salah satunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Desa PDTT) yang dipisahkan tugas, fungsi, dan SDM aparatur transmigrasi ke Kementerian Transmigrasi.

Sementara itu urusan desa dan pembangunan daerah tertinggal tetap berada di kementerian yang sama. Berdasarkan data pembentukan Kementerian Desa PDTT, Kementerian PANRB menilai bahwa kualitas implementasi reformasi birokrasi di Kemendes PDTT tetap sama.

“Indeks RB tahun 2024 tersebut dapat dijadikan baseline bagi Kementerian Desa PDTT setelah dilakukannya transisi kelembagaan,” ujar Rini Widyantini.

Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi. Terbaru, Kementerian Desa PDT melakukan 12 rencana aksi pada tahun 2025.

Rencana aksi tersebut di antaranya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pendukung makanan bergizi, peningkatan ketahanan pangan lokal desa, desa swasembada energi, desa swasembada air, desa ekspor, pemuda pelopor desa, digitalisasi desa dan desa wisata.

“Dua belas rencana aksi ini merupakan program reformasi birokrasi tematik Kementerian kami dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia,” jelasnya.

Dalam pertemuan ini Yandri juga memberikan apresiasi pada Kementerian PANRB yang telah melakukan supervisi dalam rangka peningkatan indeks reformasi dan penguatan tata kelola di lingkup Kementerian Desa PDT. (hms/smr)

Pos terkait