Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berbagi pengalaman pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan berbagai negara dalam sebuah konferensi internasional di Gulustan Palace, Baku, Azerbaijan, pada 15-16 Desember 2022. Saat ini, Indonesia mempersiapkan rancangan MPP digital.
semarak.co-Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB M. Imanuddin di forum internasional dengan tema Path to Cutting-Edge Government: Moving from One Stop Shop from Non- Stop Shop.
“Penyelenggaraan pelayanan terpadu di Indonesia, pembangunan Mall Pelayanan Publik serta upaya membangun MPP digital yang merupakan program prioritas dan strategis Kementerian PANRB,” ujar Imanuddin dalam konferensi yang dihadiri 50 peserta dari 60 negara dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (21/12/2022).
Konferensi tersebut digelar sebagai peringatan hari jadi State Agency for Public Service and Social Innovation (SAPSSI) ke-10. SAPPSI adalah lembaga pemerintah dibawah presiden yang mengelola Azerbaijan Service and Assessment Network (ASAN) untuk peningkatan transparansi dan efisiensi kualitas pelayanan publik di Azerbaijan.
Pada rangkaian konferensi itu, seluruh delegasi diajak mengunjungi ASAN Service sebagai pusat terpadu yang berisi 316 jenis layanan dari 14 kementerian/lembaga di Azerbaijan. ASAN Service juga berisi layanan terusan yang diberikan oleh pihak swasta (auxiliary service) seperti jasa event pernikahan dan perjalanan (travel).
ASAN Service Center atau yang dalam bahasa lokal disebut ASAN Xidmət berisi Innoland, sebuah wadah pembinaan dan fasilitasi bagi para start-up dan industri di bidang pembuatan aplikasi, dan juga terdapat Education Center yang berfokus pada bidang science dan wirausaha untuk anak-anak.
Di bagian lain Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan dukungannya untuk menyukseskan gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI) untuk membangkitkan sektor pariwisata nasional setelah dua tahun terkena dampak pandemi Covid-19.
Komitmen ini disampaikan Menteri PANRB Anas dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pembangunan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Semester II, di The Kaldera Nomadic Escape, Kabupaten Toba, Sumatra Utara (Sumut), Rabu (21/12/2022).
Dikatakan Menteri Anas, “Kami siapkan evaluasi dan penguatan program Bangga Buatan Indonesia termasuk di dalamnya terkait UMKM dan pariwisata. Kementerian PANRB memperkuat kelembagaan serta mengevaluasi tata kelola birokrasi agar keseluruhan program terkait bisa berdampak optimal untuk pemulihan sektor pariwisata dan dapat melipatgandakan belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga serta pemda.”
Menteri PANRB Anas mengatakan, penguatan sektor pariwisata dan UMKM selaras dengan program reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan yang sedang digeber Kementerian PANRB. Sesuai target Menparekraf Sandiaga Uno, diharapkan ada 1,2 miliar perjalanan wisatawan Nusantara pada 2023 yang tentunya bisa menggerakkan perekonomian lokal yang berujung pada penurunan kemiskinan.
“Jadi Pak Menko Marves Luhut Pandjaitan dan Pak Menparekraf Sandiaga sudah siapkan beragam program berbasis atraksi destinasi pariwisata. Kementerian PANRB memperkuat kelembagaan dan tata kelola birokrasinya,” ujar Menteri Anas yang mantan Bupati Banyuwangi.
Menteri Anas berharap pariwisata dapat menjadi proyek perubahan di lingkungan birokrasi. Proyek perubahan di lingkungan birokrasi dikenal sebagai program calon pemimpin yang mengimplementasikan gagasan menjadi inovasi yang terlembaga.
“Jadi di masing-masing daerah kita dorong ada proyek perubahan berbasis pariwisata, sehingga muncul banyak inovasi pemerintahan berbasis pariwisata. Kita akan beri atensi khusus karena ini berdampak langsung ke ekonomi rakyat,” beber Menteri Anas dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis (22/12/2022).
Mantan Kepala LKPP tersebut menambahkan, selaras dengan program pariwisata nasional, Kementerian PANRB juga mendorong penguatan industri dan UMKM produsen produk dalam negeri.
“Indikator belanja produk dalam negeri, termasuk di dalamnya alokasi anggaran 40 persen untuk belanja UMK-Koperasi, secara resmi pada 2023 dimasukkan dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang setiap tahun dilakukan Kementerian PANRB terhadap kementerian/lembaga dan pemda,” jelas Anas.
“Kita sudah layangkan surat kepada seluruh instansi pemerintah untuk mengutamakan produk dalam negeri dan produk UMK dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden No 2/2022,” tandas Anas. (hms/smr)
