Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu Australian Chargé d’Affaires to Indonesia Steve Scott untuk menjajaki peluang peningkatan kerja sama Indonesia-Australia yang fokus pada transformasi digital.
semarak.co-Kerja sama ini diharapkan bisa memberikan banyak pembelajaran penerapan kebijakan digitalisasi dan data yang terpadu dalam kerangka GovTech yang telah sukses dilakukan di Australia. Kementerian PANRB berharap dapat juga diberikan lesson learnt penerapan kebijakan digitaliasasi dan data yang terpadu dalam kerangka GovTech di Australia.
Sehingga menjadi pembelajaran kami dalam penerapan yang masih sangat baru di pemerintah Indonesia,” ujar Menteri PANRB Anas di sela pertemuan yang juga dihadiri tim dari Digital Transformation Agency (DTA) dan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera), Selasa (19/3/2024).
Pada akhir 2023, Menteri PANRB dan tim telah berkunjung ke Australia untuk melihat langsung praktik baik digitalisasi pemerintahan yang dilakukan di sana. Lewat kunjungan tersebut diperoleh pemahaman mendalam terkait dengan implementasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Australia.
Menteri PANRB Anas menyebut Australia telah menyinergikan data dan digital untuk mendorong pelayanan publik yang inklusif dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, seperti MyGov dan Digital ID. Inisiatif tersebut memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam pelaksanaan GovTech di 2024.
“Kami berfokus pada pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta serupa juga dengan Australia yakni Digital ID, maka pemerintah Indonesia juga mengupayakan di dalamnya,” ungkap Menteri PANRB Anas dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Selasa sore.
Kementerian PANRB telah menerapkan berbagai langkah untuk mempercepat kemajuan pemerintahan digital. Mulai dari Peraturan Presiden tentang e-Government pada tahun 2018, Peraturan Presiden tentang Arsitektur e-Government Nasional tahun 2022.
Dan akhir tahun lalu Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Regulasi ini menguatkan fondasi kebijakan transformasi pemerintahan digital di Indonesia melalui upaya penerapan digitalisasi pemerintahan yang akseleratif dan holistik.
“Indonesia saat ini fokus mengimplementasikan “GovTech” yang merupakan sinergi dari tim koordinasi lintas instansi pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara Perum Peruri,” terang Menteri PANRB Anas lagi.
Pada pertemuan itu Menteri Anas juga mengusulkan dua hal yang dapat ditempuh sebagai penguatan kolaborasi Indonesia-Australia. Pertama, kerja sama terkait government services untuk mendukung layanan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Sehingga dengan melalui peran Kementerian PANRB selaku ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, maka dapat mengoordinasikan dengan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan kerja sama dalam mewujudkan pelayanan publik dengan fokus layanan kesejahteraan sosial.
Usulan kedua adalah adanya nota kesepakatan antara Menteri PANRB dengan Minister for Finance, Minister for Women, Minister for the Public Service Katy Gallagher berupa technical assistance untuk inisiatif transformasi prioritas serta transfer pengetahuan dan praktik digitalisasi pemerintahan dari dua negara.
“Saat ini pemerintah Australia sudah memiliki kerja sama dengan Menteri Koordinator Perekonomian di Indonesia, maka di masa yang akan datang, sektor teknologi digital juga memerlukan hal serupa, sehingga ada MoU secara terpisah dengan Ibu Katy Gallagher mengenai transformasi digital dan data di Indonesia,” tuturnya.
Mantan Kepala LKPP ini juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan lembaga Prospera terhadap agenda percepatan transformasi digital, yakni menjadi bagian dari Project Management Office untuk mendukung sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan mandat Perpres Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Pemerintah Indonesia juga merasakan banyak manfaat dari kerja sama yang telah dilakukan antara Indonesia dan Australia, salah satunya kerja sama antara Kementerian PANRB dan APSC terkait pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan, good government, integritas, akuntabilitas, inovasi, dan pelayanan publik.
Di bagian lain dirilis humas terbaru, langkah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam melaksanakan reformasi birokrasi berdampak mendapat dukungan penuh dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.
Menteri Anas mengatakan bahwa Kemenlu memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan dari reformasi birokrasi. Kemenlu sebagai bagian dari mesin birokrasi berperan penting dalam menghubungkan Indonesia dengan dunia melalui diplomasi yang efektif dan birokrasi yang responsif.
“Kemenlu juga memiliki peran dalam penerapan reformasi birokrasi tematik,” ungkap Menteri Anas saat bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Kementerian PANRB, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024) seperti dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu sore ini.
Menteri Anas melanjutkan salah satu peran penting Kemenlu dalam implementasi reformasi birorasi tematik adalah melalui diplomasi ekonomi. Melalui diplomasi ekonomi, Kemenlu dapat memperluas jaringan investasi dengan negara-negara mitra.
Termasuk memfasilitasi dialog dengan investor asing dan mengurangi hambatan perdagangan. Dengan diplomasi ekonomi, Kemenlu juga dapat memainkan peranan penting dengan promosi produk dalam negeri dengan memperluas pasar bagi produk domestik untuk menembus pasar luar negeri.
Hal ini juga dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama sebagai upaya dalam melakukan program-program penanggulangan kemiskinan. Melalui diplomasi ekonomi, Kemenlu berperan aktif dalam melaksanakan reformasi birokrasi tematik.
“Khususnya dalam area penanggulangan kemiskinan dan juga peningkatan investasi. Diplomat-diplomat Indonesia diharapkan dapat memaparkan potensi investasi di Indonesia dengan baik,” lanjut Menteri PANRB Anas.
Dalam upaya mendukung transformasi digital pada pemerintahan Indonesia, Kemenlu juga berperan dalam melakukan diplomasi teknologi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara maju, terutama dalam hal teknologi.
Termasuk pertukaran pengetahuan mengenai strategi digitalisasi pemerintahan. “Digitalisasi pemerintahan menjadi atensi bersama. Dengan penerapan digitalisasi yang tepat, maka sasaran pelayanan akan lebih tepat,” ujar Menteri Anas.
Penerapan digitalisasi ini juga dapat diterapkan di seluruh perwakilan Indonesia sehingga mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai belahan dunia. Menteri Anas juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diterapkan Kemenlu dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkup internal Kemenlu.
Disampaikan, hasil reformasi birokrasi Kemenlu dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang terus membaik. Indeks Refromasi Birokrasi Kemenlu pada tahun 2023 lalu mencapai kategori BB dan predikat Sangat Baik. Capaian ini lebih tinggi dibanding nilai rata-rata RB kementerian dan lembaga.
Pola yang sama juga berlaku pada nilai SAKIP sebagai upaya mendorong akuntabilitas kinerja. Di tahun 2023, Kemenlu mendapatkan nilai SAKIP kategori BB dan predikat Sangat Baik. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata SAKIP kementerian dan lembaga secara nasional.
Kemudian pada penerapan Zona Integritas (ZI), dari tahun 2017 hingga 2023, Kemenlu sudah memiliki 17 unit kerja berpredikat ZI. Sebanyak 12 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan lima unit kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Selain perbaikan pada birokasi, Kemenlu juga terus melakukan peningkatan pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di tahun 2023, Indeks SPBE Kemenlu mencapai 3,26, naik dari nilai 2,87 di tahun sebelumnya.
Meskipun ada peningkatan, masih terdapat catatan perbaikan, khususnya dalam optimalisasi terhadap aspek kebijakan dan manajemen SPBE. Luar biasa yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, khususnya dalam perbaikan reformasi birokrasi dan dukungan terhadap capaian reformasi birokrasi tematik.
“Kinerja Kemenlu yang sudah baik perlu terus didorong untuk peningkatan penyederhanaan proses bisnis dan pelayanan di seluruh perwakilan Indonesia sehingga terus memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menteri Anas.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan komitmen kuat dari Kemlu untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Sebelum program reformasi birokrasi dicanangkan, Kemlu sudah mengimplementasikannya terlebih dahulu, salah satunya dalam penerapan sistem merit.
Semangat reformasi birokrasi ini terus terbawa hingga saat ini. Dengan komitmen dan kerja keras jajaran Kemlu untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi, insya Allah apa yang dilakukan Kemlu dapat bermanfaat dan berdampak bagi Indonesia. (hms/smr)
