Pemerintah mulai Rilis Terbatas Tahap Pertama produk INA DIGITAL sebagai bagian dari integrasi layanan digital pemerintah Indonesia. Rilis terbatas ini sebagai langkah awal untuk memperoleh masukan dalam pengembangan lebih lanjut.
semarak.co-Tiga produk yang dirilis secara terbatas adalah INApas, INAku, dan INAgov. INApas adalah layanan identitas digital terpadu untuk akses ke berbagai layanan digital pemerintah secara praktis. INAku adalah portal pelayanan publik untuk akses ke berbagai layanan digital pemerintah secara mudah.
Sementara INAgov merupakan portal administrasi pemerintahan yang memberikan ASN akses ke berbagai layanan administrasi pemerintahan secara efisien. Momen ini dinilai sangat bersejarah dan dinantikan banyak pihak.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut Rilis Terbatas Tahap Pertama ini menjadi fondasi awal percepatan transformasi digital dalam menyediakan layanan yang efisien dan praktis bagi ASN serta masyarakat.
“Menurut saya ini hari yang membahagiakan. Upaya keterpaduan layanan digital ini pada akhirnya menjadi nyata, meskipun melalui proses yang panjang,” jelas Menteri PANRB Anas usai Rilis Terbatas Tahap Pertama di INA DIGITAL Hall, gedung PERURI Jakarta, Senin (30/9/2024).
“Kenapa dirilis terbatas? Karena kami belajar dari praktik industri digital yang menjalankan pendekatan serupa,” demikian Menteri PANRB Anas menambahkan seperti dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Selasa (1/10/2024).
Dengan langkah ini, lanjut Menteri PANRB Anas, pemerintah berharap mendorong pembelajaran pada tahap berikutnya dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam transformasi digital adalah pelayanan publik yang berdampak pada masyarakat.
Produk INA DIGITAL yang kita rilis ini ujugnya adalah harus berdampak pada rakyat. Langkah ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional yang terintegrasi, sesuai Peraturan Presiden No. 82/2023.
Kesempatan sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyampaikan melalui rilis terbatas ini menjadi sebuah loncatan bagi kemajuan birokrasi di tanah air. “Karena dengan rilis terbatas ini maka birokrasi kita akan mengalami satu lompatan dalam pelayanan publik, yaitu kita mulai memakai platform digital,” jelasnya.
Di bagian lain dirilis humas berikutnya, Kementerian PANRB terus mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan integrasi dan interoperabilitas berbagai aplikasi yang dimiliki. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi salah satu instansi yang menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan arahan tersebut.
Hal itu ditunjukkan dengan penyederhanaan ratusan aplikasi yang dimiliki Kemenhub. Menteri PANRB Anas mengapresiasi langkah simplifikasi yang dilakukan Kemenhub. “Kami mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang terus meningkat,” ujar Menteri PANRB Anas saat melakukan kunjungan ke Kantor Kemenhub di Jakarta, Senin (30/9/2024).
Salah satunya dengan melakukan simplifikasi ratusan aplikasi menjadi hanya Sembilan. Langkah tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini, yaitu melakukan interoperabilitas berbagai aplikasi untuk memudahkan masyarakat menggunakan layanan birokrasi.
Ia berharap Kemenhub dapat segera memberikan sumbangsih dalam memajukan GovTech Indonesia dengan integrasi pada layanan yang telah disiapkan INA DIGITAL dalam INApas, INAku, dan INAgov.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa ia dan jajarannya telah siap berkontribusi dalam mengintegrasikan beragam layanan transportasi Indonesia. Kementerian Perhubungan telah berhasil melakukan simplifikasi aplikasi yang cukup signifikan.
“Kami adalah salah satu kementerian yang mungkin paling bersemangat dalam melakukan simplifikasi, dari 386 aplikasi menjadi sembilan aplikasi. Itu sebuah dampak yang telah terlihat dan nantinya bisa mengontrol semua kegiatan perhubungan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Untuk diketahui, indeks nilai reformasi birokrasi (RB) Kemenhub di tahun 2023 masuk dalam kategori A (Memuaskan). Sementara untuk nilai SAKIP di tahun yang sama, Kemenhub mendapat kategori BB (Sangat Baik). Kedua capaian ini lebih tinggi dari rata-rata kementerian/lembaga. (nan/hms/smr)
