Upaya pencegahan narkoba terus dilakukan pemerintah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan sosialisasi rencana aksi nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika (P4GN).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menuturkan di depan puluhan pegawai, Pejabat Esselon I – IV di lingkungan Kemendes PDTT untuk ikut serta berperan dalam pencegahan narkoba di desa-desa. Namun, harus dimulai dari diri sendiri dari tiap pegawai untuk mengetahui bahaya narkoba.
“Mulai dari diri sendiri. Kemudian, kita akan canangkan pencegahan narkoba di desa-desa. Buat satu program dan beri anggaran yang cukup. Kita harus mengetaui dulu apa bahayanya, oleh karena itu sosialiasi P4GN dari BNN ini sangat penting,” katanya saat memberikan pengarahan pada acara sosialisasi rencana aksi nasional P4GN di kantor Kemendes PDTT, Senin (5/11).
Dia melanjutkan, saat ini ada 3,5 juta pengguna narkoba. Akibat dari narkoba, rasa keamanan tidak ada, generasi rusak, tanpa kemauan keras untuk berantas narkoba, masa depan negara tidak akan sebaik sekarang atau tidak akan tercapai kondisi ideal yang dicita-citakan.
“Saat ini ada 30-40 orang meninggal sia-sia akibat narkoba. Jaringan itu akan makin besar, jika tidak ada upaya yang signifikan akan terus membesar. Bisnis narkoba sudah serap 80 Triliun, itu sama dengan 16x dari anggran Kemendes PDTT, coba bayangkan daya rusak 80Triliun seberapa besar?” ungkapnya, sembari melontarkan tanya.
Melihat kondisi tersebut, Menteri Eko berharap tenaga-tenaga pendamping desa bisa dijadikan agen penyuluh sebagai tenaga relawan pencegahan narkoba di desa. Selain itu, dalam pelatihan-pelatihan pratugas pendamping desa dibutuhkan adanya narasumber dari BNN, juga kerja sama dengan balai-balai yang dimiliki Kemendes PDTT.
“Kita beruntung ada sosialisasi dari tim BNN. Kita dukung BNN untuk komit cegah narkoba mulai dari diri kita, kementerian kita, kemudian sebar ke desa-desa seluruh Indonesia,” pesannya.
Sejalan dengan hal itu, Kepala BNN Heru Winarko menerangkan pentingnya kerja sama BNN dengan Kemendes PDTT karena peredaran masuknya narkoba dari desa-desa.
“Jalur masuknya (narkoba) dari bandara, pelabuhan, pelabuhan tikus, misalnya di Kaltara (Kalimantan Utara) ada 1.000 pos itu ada di desa-desa pesisir, perbatasan. Perkuat Kades, panglima TNI, Babinsa, Babinsir, bagaimana pertahanan terhadap desanya,” terangnya.
Ia melanjutkan perlunya kerja sama dengan Kemendes PDTT, bagaimana desa-desa yang ada di perbatasan diperkuat. Dirinya mengungkapkan bahwa jalur paling rawan penyelundupan dari luar negeri yaitu penyelundupan narkoba di Selat Malaka. Terkadang juga, sambungnya, kades menjadi operator.
“Narkoba seringkali masuk ke desa lewat desa-desa makmur. Desa makmur jadi target narkoba karena daya beli tinggi. Ada kasus kades dimodalin bandar misalnya untuk nyalon lagi, harus ada timbal balik. Oleh karena itu kita punya program Desa Bersih Narkoba bersama Kemendes PDTT dan Kemendagri juga. Ini tentu harus ada pendampingan,” terangnya.
Kepala BNN pun mengapresiasi Kemendes PDTT yang merupakan kementerian yang pertama kali mengundang BNN untuk sosialisasi P4GN yang akan membangkitkan upaya desa bersih dari narkoba.
Pihaknya pun meminta pegawai tenaga kesehatan di lingkungan Kemendes PDTT untuk mengikuti pelatihan menjadi konsultan narkoba sebagai kontrol buat pegawai lainnya di lingkungan Kemendes PDTT
“Kementerian ini menjadi contoh untuk kementerian lain. Terima kasih Pak Menteri, akan menjadi laporan kami ke presiden,” pungkasnya.
Setelah acara, dilakukan tes urine untuk semua pejabat dan pegawai di lingkungan Kemendes PDTT sebagai bentuk perwujudan mulai dari diri sendiri dalam pencegahan narkoba di lingkungan Kemendes PDTT, dan desa-desa seluruh Indonesia. (lin)
