Di penghujung 2023, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dinobatkan menjadi salah satu sosok Men of The Year versi majalah Men’s Obsession. Penghargaan ini diberikan kepada Menteri ATR/BPN Hadi karena dianggap mampu menjawab tantangan kondisi global di 2023.
semarak.co-Tak hanya itu, Menteri ATR/BPN Hadi juga dianggap dapat mengantisipasi berbagai gejolak yang terjadi di tahun 2023 dengan cara meningkatkan performa kinerja juga kapasitasnya melalui pemberian kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di Indonesia.
Serta memberikan pelayanan terbaik di bidang pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat. Tak hanya Menteri ATR/BPN Hadi sejumlah tokoh di Indonesia turut dinobatkan menjadi Men’s of The Year, seperti Ketua DPD RI, Wakil Ketua MPR RI Wakil Ketua DPR RI, Menteri PANRB, Menteri Agama, hingga tokoh praktisi dan akademisi lainnya.
Terdapat 3 mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri ATR/BPN Hadi ketika dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. Percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta dukungan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Dari target 126 juta bidang tanah, sejauh ini sebanyak 110,1 juta bidang sudah berhasil kami daftarkan dan di antaranya sebanyak 90,3 juta bidang tanah itu sudah bersertipikat. Ini capaian luar biasa berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari Sabang sampai Merauke,” kata Menteri Hadi Tjahjanto di Jakarta, Senin (25/12/2023).
Dalam hal penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/BPN Hadi mengungkapkan salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menggandeng 4 pilar, yaitu Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), lembaga peradilan.
“Dengan kekuatan ini, kami yakin dapat bersama-sama dengan mudah menyelesaikan konflik hingga memberantas adanya mafia tanah,” imbuh Menteri Hadi dirilis humas usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Selasa (26/12/2023).
“Kami telah berhasil menyelamatkan aset tanah sebesar lebih dari 13,2 Triliun Rupiah melalui Target Operasi Mafia Tanah yang telah dilaksanakan. Tak hanya itu, sejumlah kasus juga berhasil kami tuntaskan dari sinergi dan kolaborasi bersama empat pilar tadi,” demikian Menteri Hadi lagi.
Seperti kasus tanah kebun binatang di Kota Makassar, rinci Menteri Hadi, Sulawesi Selatan dan okupasi lahan menggunakan surat verklaring di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dipalsukan. Dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN telah melakukan transformasi layanan pertanahan menjadi digital.
Sedikitnya, 4 layanan elektronik sudah bisa dinikmati masyarakat umum, seperti halnya layanan pengecekan elektronik, informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), dan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El).
“Dengan dibangunnya layanan digital ini, maka kami dapat mengurangi 40% antrean di kantor-kantor pertanahan. Ini lah mengapa masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih prima dan dimudahkan,” tutur Menteri ATR/BPN Hadi.
Transformasi digital juga terus dikembangkan Kementerian ATR/BPN. Teranyar, Sertipikat Tanah Elektronik diluncurkan Presiden Jokowi, Senin (4/12/2023) dengan sistem keamanan yang lebih terjamin karena telah menggunakan sistem Block Data yang akan diintegrasikan dengan sistem Blockchain.
Melalui sistem Block Data, data digital dapat disimpan dengan aman dan dikirimkan tanpa risiko peretasan ataupun manipulasi. Sertipikat Tanah Elektronik penerapannya dilakukan secara bertahap, mulai dari sertipikat aset BMN/BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah.
“Serta masyarakat di 20 kabupaten/kota yang telah ditunjuk menjadi lokasi Pilot Project. Saya harap tahun depan seluruh produk pendaftaran tanah sudah bisa dikeluarkan sertipikat tanah elektroniknya,” katanya.
Ke depannya, harap Menteri Hadi, terus dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ditargetkan, di penghujung 2024, Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftarkan 120 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang.
Dan selebihnya akan dirampungkan pada akhir 2025 mendatang. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, Hadi Tjahjanto mengatakan akan terus berkomitmen dalam memberikan inovasi layanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat luas.
Di bagian lain, Presiden Jokowi didampingi Menteri Hadi akan menyerahkan 5000 sertipikat tanah bagi masyarakat Jawa Timur, besok Rabu (27/12/2023). Adapun sertipikat yang diserahkan nantinya terdiri dari sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, dan sertipikat tanah wakaf.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lampri menjelaskan, sertipikat PTSL dan redistribusi tanah rencananya akan diserahkan di GOR Delta Sidoarjo. Sebanyak 4.000 orang yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur ini merupakan perwakilan penerima sertipikat dari tangan Presiden Jokowi.
“Dari 4.000 orang itu, 3.200 di antaranya penerima sertipikat tanah dari program PTSL. Kemudian, 800 orang merupakan penerima sertipikat redistribusi tanah. Sertipikat akan dibagikan secara langsung oleh Pak Presiden dan Pak Menteri kepada 12 orang perwakilan penerima,” kata Lampri ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (26/12/2023).
Untuk redistribusi tanah sendiri, Lampri menjelaskan, tanah yang dibagikan kepada masyarakat merupakan hasil dari pelepasan kawasan hutan, eks perkebunan, dan tanah negara lainnya. “Penyelesaian redistribusi tanah ini ada dari Kabupaten Kediri, Blitar, Lumajang, Jember, dan Madiun,” ujar Lampri dirilis humas melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN.
Pada hari yang sama, 1.000 sertipikat tanah wakaf juga akan dibagikan di Masjid Agung Sidoarjo. “Jadi setelah menyerahkan sertipikat PTSL dan Redistribusi Tanah, Pak Presiden beserta rombongan lanjut bertolak ke Masjid Agung untuk menyerahkan sertipikat tanah wakaf,” jelas Lampri.
Kegiatan penyerahan sertipikat tanah wakaf ini menjadi penutup dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi bersama Menteri ATR/Kepala BPN di Jawa Timur. Dengan diserahkannya sertipikat di kedua lokasi tersebut maka warga Jawa Timur telah mendapatkan kepastian hukum hak atas tanahnya. (LS/FA)
