Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan percepatan pemetaan tanah sekaligus mendukung digitalisasi layanan pertanahan menjadi layanan berbasis elektronik.
semarak.co-Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya mengatakan diperlukan perubahan pola pikir dan arah kebijakan percepatan pemetaan bidang tanah lengkap.
Menurut Virgo, perubahan pola pikir dimulai dari orientasi hasil, metode, data, hingga kualitas. Hal ini diperlukan agar pemetaan bidang tanah berkualitas dan tepat. “Pertama kita tidak lagi orientasi mengukur, tetapi pemetaan.
Hal kedua kita tidak lagi bekerja secara sporadik, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) harus lengkap dilaksanakan secara sistematis desa demi desa. Ketiga adalah kita sekarang berorientasi pada titik batas.
“Dan keempat adalah akurasi. Keempat hal ini dasar-dasar mindset yang perlu kita lakukan dalam kita bekerja,” ujar Virgo pada kegiatan Monitoring Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Program Strategis, dan Manajemen Risiko di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, pada Selasa (20/12/2022).
Untuk semakin mengakselerasi percepatan pemetaan bidang tanah, di tahun mendatang Kementerian ATR/BPN akan menerapkan mekanisme pengumpulan data fisik terintegrasi. Tahun 2023 begini cara kerja PTSL, rinci Virgo, pertama declare Penlok (Penetapan lokasi) lalu dimasukkan ke bhumi.atrbpn.go.id supaya kita bisa memonitor.
“Setelah itu kita lakukan pemetaan melalui drone dan penyuluhan yang intinya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi untuk mengidentifikasi batas-batas tanah,” tutur Dirjen SPPR Virgo dirilis humas ATR/BPN usai melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Rabu (21/12/2022).
Dalam kesempatan sama, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, strategi PTSL tahun 2023 ialah dengan menciptakan Kota/Kabupaten Lengkap.
Di mana dinyatakan lengkap jika seluruh bidang tanah terpetakan dan dilengkapi dengan atribut tekstual ataupun yuridis. “Lengkap spasial terpetakan no gap, no overlap, no anomaly data. Serta, lengkap yuridis data buku tanah dan surat ukur telah diunggah dan data yang telah diunggah akurat,” jelasnya.
Terkait transformasi digital yang sedang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN, Dirjen PHPT menjelaskan, penerapan dokumen elektronik dalam PTSL, yakni mulai 2022 upload scan buku tanah. Adapun tujuan buku tanah elektronik di antaranya mengurangi arsip fisik, meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan informasi, serta meningkatkan keamanan buku tanah.
Selain itu, untuk meningkatkan layanan pertanahan bagi masyarakat akan dibuat 7 (tujuh) layanan prioritas. Di antaranya, Hak Tanggungan (maksimal 7 hari kerja); roya (maksimal 3 hari kerja); peralihan (maksimal 5 hari kerja);
Selanjutnya pengecekan sertipikat (maksimal 1 hari kerja); perubahan Hak atas Tanah (maksimal 5 hari kerja); pendaftaran Surat Keputusan atau SK (maksimal 5 hari kerja); Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atau SKPT (maksimal 1 hari kerja).
Namun, kata dia, perlu penguatan peraturan aplikasi layanan, yaitu percepatan layanan pertanahan dapat dipastikan berjalan apabila layanan dilaksanakan secara elektronik, penyediaan payung hukum aplikasi layanan pertanahan.
“Dan untuk perbaikan kualitas data dengan peningkatan kualitas data pertanahan menuju data siap elektronik, digitalisasi, dan validasi data bidang tanah untuk mendukung layanan elektronik,” pungkasnya.
Di bagian lain Kementerian ATR/BPN melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Program Strategis, dan Manajemen Risiko.
Rapimnas dibuka langsung Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Selasa (20/12/2022). Kegiatan ini diikuti jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN pusat dan daerah; Staf Ahli, Tenaga Ahli, dan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN; serta jajaran PMO Jabodetabek-Punjur, PMO Transformasi Digital, dan Badan Bank Tanah.
“Saya ingin bertemu dengan seluruh pejabat untuk menyampaikan hasil evaluasi capaian kinerja kita tahun 2022 dan langkah strategis apa yang harus kita laksanakan pada tahun 2023,” papar Menteri ATR/BPN Hadi dalam sambutannya dirilis humas ATR/BPN usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Rabu (21/12/2022).
Tentunya dirinya memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah), ia monitor banyak sekali yang mendapatkan penghargaan. “Ini menunjukkan bahwa kita sudah melakukan kerja yang luar biasa sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Menteri Hadi.
Selanjutnya, ia menyampaikan kembali arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo terkait program PTSL, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan termasuk pemberantasan mafia tanah, serta menyelesaikan tata ruang dan lahan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara.
“Capaian program PTSL tahun 2022 sisa targetnya 25,86 juta sampai tahun 2025. Kita harus melakukan terobosan dan menghindari pekerjaan rutin atau business as usual. Dan harus kerja spartan, kerja habis-habisan,” tegas Menteri Hadi.
Menteri ATR/Kepala BPN meyakini berbagai terobosan dalam program PTSL yang telah terlaksana akan membuahkan hasil, misalnya dengan PTSL Partisipasi Masyarakat sehingga menghasilkan pemetaan terintegrasi.
Kita libatkan masyarakat, melakukan identifikasi titik batas bidang tanah dengan kampanye Gerakan Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) dengan pemasangan umbul-umbul dan spanduk di lokasi PTSL setelah dilakukan PTPR atau Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang. Setelah itu, baru kita melaksanakan kadastral, tapi secara sistematik wilayah itu kita lakukan partisipasi masyarakat untuk pasang patok.
Pemetaan bidang tanah yang terintegrasi untuk Desa/Kelurahan Lengkap dengan mengadopsi metode kerja PTPR akan menghasilkan pengukuran dan pemetaan berkualitas yang akurasinya memenuhi standar, sehingga kemudian dapat ditindaklanjuti menjadi sertipikat.
Tentunya, diperlukan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perusahaan untuk mendukung kegiatan PTSL terintegrasi.
“PTPR tidak bisa berhasil jika kita tidak melakukan suatu kolaborasi dan sinergi. Dengan Pemda, BUMN, perusahaan, untuk mendukung program PTSL untuk mendapatkan hibah dari APBD, CSR, dan tentunya adalah keringanan BPHTB. Saya meminta Kakanwil dan Kakantah berkomunikasi secara intens dengan kepala daerah untuk mendukung Program PTSL,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Lebih lanjut, memasuki penghujung tahun 2022 ini, Menteri ATR/Kepala BPN mengingatkan agar selain memenuhi target fisik, seluruh satuan kerja juga dapat memaksimalkan serapan anggaran hingga lebih dari 95%.
Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto melaporkan bahwa serapan anggaran telah menyentuh angka 86,40%. Ia berharap, kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022 dapat mewujudkan strategic goals Kementerian ATR/BPN.
“Mewujudkan keadilan pertanahan, mendaftarkan bidang tanah di seluruh Indonesia, penataan ruang berbasis RDTR untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan standar kompetensi SDM, mewujudkan kantor layanan modern,” rinci Himawan sambil melanjutkan.
“Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dalam rangka self financing, serta mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Ini adalah tujuh strategic goals kita,” pungkas Himawan Arief Sugoto. (jr/phal/ys/yz/smr)
