Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Merah Johansyah mengunggah ungkapan bahwa 1 ruas jalan nama Presiden Joko Widodo Street di Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) ditukar dengan 256 Ha di Kaltim.
semarak.co-“1 ruas jalan di kawasan bisnis utk plang nama Jokowi sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta utk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim,” kata Merah, dikutip dari akun Twitter pribadinya @Merah_Johasyah, Rabu (21/10/2020).
“Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yg melindas buruh & lingkungan menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru,” sambungnya sembari mengunggah tangkap layar detik.com tentang berita dibalik nama jalan Jokowi di Emirat Arab dan kompas.com tentang putra mahkota Abu Dhabi menjadi ketua dewan pengarah Ibu Kota Baru.
Ia mengaitkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober 2020. Merah menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai upaya menggadaikan sumber daya alam di Kaltim dengan dalih pemindahan Ibu Kota.
Menurutnya, megaproyek ibukota baru seluas 256 ribu hektar di Kaltim akan berdampak buruk pada lingkungan. Merah Johansyah lantas membagikan daftar pengusaha dan penjabat yang mendapat untung dari proyek IKN di Kalimantan Timur.
“Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru. Seruas jalan untuk 256 ribu hektar atau setara 4 kali luas Jakarta di Kaltim dengan kemasan megaproyek ibukota baru yang menenggelamkan mimpi dan harapan generasi mendatang menghirup oksigen dari ekosistem Kalimantan,” cetusnya.
“Siapa saja penerima manfaat dari proyek plang nama Abu Dhabi… eh salah maksudnya megaproyek Ibukota Baru. Di luar nama MBZ sang putra mahkota Abu Dhabi, UEA, Masayoshi Son dan Tony Blair, berikut nama oligarki pemilik konsesi di kawasan IKN,” cuitnya.
Sebelumnya, melalui instagram pribadinya Jokowi menceritakan namanya menjadi nama seruas jalan di Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang diresmikan Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Chairman Abu Dhabi Executive Office.
Presiden Joko Widodo merasa tersanjung, namanya menjadi nama jalan Ia menganggap hal tersebut sebagai apresiasi kepada Bangsa Indonesia.
“Ini tentu bentuk penghargaan dan kehormatan. Bukan untuk saya pribadi semata-mata, tetapi untuk Indonesia. Sebuah gambaran betapa eratnya hubungan di antara dua negara yang kini bekerja sama dalam berbagai bidang,” lanjut Jokowi.
Menurut Jokowi, di balik penamaan jalan itu, tersimpan harapan hubungan kedua negara semakin kokoh, saling menguatkan, dan bermanfaat bagi rakyat Uni Emirat Arab dan Indonesia. “Terima kasih,” punkas Jokowi.
Seperti diberitakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab (UEA) sebagai tindak lanjut kerja sama investasi yang sudah disepakati kedua negara. Salah satunya, UEA minat berinvestasi di proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pertemuan tersebut, Jubir Presiden Fadjroel Rahman mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi juga menawarkan Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed (MBZ) sebagai dewan pengarah pemindahan IKN.
“Pada pertemuan di Abu Dhabi ini, presiden RI menawarkan kepada Putra Mahkota untuk menjadi semacam dewan pengarah di dalam ibu kota baru yang akan segera dibangun pada 2020 sekarang ini,” kata Fadjroel di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Fadjroel mengatakan Presiden Jokowi juga diagendakan akan menjadi pembicara kunci pada acara seminar Abu Dhabi Sustainability Week. Di sana, orang nomor satu di Indonesia ini akan membahas mengenai isu keberlanjutan baik sektor energi, lingkungan, serta ekonomi.
Bahkan, Jokowi juga akan menyinggung mengenai proyek pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim. Dari topik itu nantinya Mantan Wali Kota Solo ini akan membahas mengenai keberlanjutan pembangunan.
“Presiden juga melandaskan salah satu juga yang disentuh dalam pidato beliau tentang ibu kota baru tersebut, bahwa ibu kota baru berlandaskan dalam misi keberlanjutan juga. Menjadi perhatian dan dapat dukungan dari negara-negara dunia,” ujarnya.
Menurut Fadjroel, tawaran keterlibatan negara-negara lain dalam proyek pemindahan IKN ke kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utama juga sudah dilakukan kepada Korea Selatan dan Jepang.
“Jepang sebagai negara pendukung keberlanjutan secara serius bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam misi keberlanjutan tersebut. Dalam pertemuan di Busan, Korsel, bahkan pemerintah Indonesia sudah membuat perjanjian kerja sama untuk keterlibatan pemerintah Korsel dalam pembangunan IKN,” ujarnya.
“Ditandatangani langsung oleh Bapak Basuki Menteri PUPR dengan Menteri Land and Transportation Korsel. Ketika Menlu Jepang beberapa hari lalu bertemu Presiden Jokowi juga menyatakan dukungan untuk membangun Ibu Kota Negara RI di Penajam,” sambungnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Sofyan Djalil membantah tudingan penamaan Jalan Presiden Jokowi di Abu Dhabi, Uni Emirates Arab (UEA). “Itu statement Merah Johansyah yang tidak berdasar,” ujar Sofyan kepada wartawan di Gedung ATR/BPN Jakarta, Jumat (23/10/2020).
Eks Menteri BUMN era Presiden SBY itu menjelaskan fakta sebenarnya terkait isu 256 lahan hektar yang menurut Merah Johansyah diberikan ke UEA. “Tidak ada permohonan hak atas tanah yang masuk ke BPN,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Sofyan menegaskan apa yang disampaikan Merah Johansyah, khususnya yang menyinggung soal ibu kota baru adalah tidak benar. Sebab menurutnya, tanah yang ada di Kalimantan Timur sepenuhnya milik pemerintah, dan akan dipergunakan untuk pembangunan ibu kota baru.
“Jika yang dimaksud tanah rencana Ibu Kota baru, itu sepenuhnya tanah negara, sebagian besar berasal dari pelepasan kawasan hutan,” tegas Sofyan yang jadi Menteri ATR/BPN periode keduanya bersama presiden yang sama Jokowi.
Ekonom senior Prof. Didik J. Rachbini mengungkap pihak yang paling bertanggungjawab lahirnya UU Cipta Kerja ini adalah Presiden Jokowi. “UU Cilaka – Cipta Lapangan Kerja itu perintah Jokowi langsung. Saya saksinya,” tulis Didik dalam akun facebook pribadinya.
Sementara ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengaku, strategi pembangunan Presiden Jokowi memang tidak berpihak pada penciptaan lapangan kerja. “Mengapa solusinya jadi Omnibus Law…?” sindir Faisal Basri.
Ini hanya alasan saja, lanjut Faisal, untuk menciptakan lapangan kerja. Ini adalah korupsi kebijakan, makanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dulu dilumpuhkan. “Ini adalah Oligarki yang menguat…!
Menanggapi hal itu, akun twitter @donalfariz menulis, “Yang khianati Rakyat bukan hanya DPR yaa.. UU itu dibuat bersama Pemerintah dan DPR. Apalagi UU Cilaka usulan Pemerintah. Buzzer sekarang mengarahkan hanya DPR yang salah agar intellectual dader tetap aman dan dipuja merakyat. Sebuah kebohongan yang kekal.” (net/smr)
sumber: faktakini.net dari idtoday.co di WA Group Anies For Presiden 2024 (post Minggu 24/10/2020)/ pojoksatu/detik.com/fajarbanten.co.id/swarakyat.com/swarakyat.com di WA Group ANIES GUBERNUR DKI/(sumber WA Group FILOSOFI KADAL (JUJUR)
