Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Teten Masduki mengatakan, para pelaku UMKM dan startup Indonesia bisa belajar dari kesuksesan Korea Selatan (Korsel) dengan fenomena Korean Wave-nya yang layak dijadikan tolak ukur dalam hal pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.
semarak.co-Menkop Teten baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan. Tujuannya untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri UKM dan Startups (MSS) Korea Selatan Hong Jong-hak sekaligus hadir dalam acara perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Indonesia.
Menkop Teten mengatakan Korea Selatan merupakan negara yang menjadi tolok ukur dalam mengembangkan UMKM dan startup. Hal ini terlihat dari ekosistem startup yang sudah sangat berkembang di Korea Selatan. Indonesia dapat belajar banyak dari Korsel karena Indonesia merupakan negara ranking 6 dengan startup terbanyak di dunia.
“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Korea Selatan yang telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan Indonesia, kerja sama ini sangat berguna dan akan kami lanjutkan ke depannya,” ucap Menkop Teten dirilis humas Kemenkop dan UKM melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Senin (29/5/2023).
Selain melakukan pertemuan dengan Menteri MSS Korea, Menkop Teten juga berkunjung ke beberapa inkubator startup yang tersebar di Kota Seoul. Salah satu yang dikunjungi adalah TIPS Town yang merupakan lembaga inkubator diinisiasi Pemerintah Korsel yang berperan dalam memfasilitasi startup dalam mendapatkan investasi dari venture capital.
Selain itu, kunjungan juga dilakukan ke Seoul Startup Hub yang merupakan lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Kota Seoul untuk mendukung pengembangan startup. Lembaga ini tidak hanya memberikan program mentorship dan pembiayaan bagi startup, tapi juga menyediakan sarana teknologi bagi startup untuk membuat inovasi produk sesuai dengan permintaan pasar.
Sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah, Seoul Startup Hub juga berperan dalam membangun ekosistem startup dari sisi dukungan kepada startup, tetapi juga membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat bagi pengembangan startup.
Menkop Teten juga berkesempatan untuk berkunjung ke kantor INNOBIZ Association untuk menghadiri Interim Reporting Seminar, yang merupakan salah satu agenda dalam implementasi Knowledge Sharing Program (KSP). Program KSP merupakan salah satu program kerja sama yang sedang dijalin antara KemenKopUKM dan INNOBIZ Association.
Chairman INNOBIZ, Byunghoon Im, secara langsung menyambut seluruh delegasi KemenKopUKM, seraya mengajak berkeliling di kantor INNOBIZ. Menkop Teten pun memberikan apresiasi kepada INNOBIZ yang telah menjalin kerja sama dengan KemenKopUKM, sekaligus menjelaskan beberapa program yang saat ini sedang dijalankan.
“Saat ini, Indonesia sedang menyiapkan UMKM untuk naik kelas melalui pengembangan ekosistem bisnis, sehingga UMKM bisa bertransformasi dan naik kelas. Kami juga sedang mendorong transformasi digital UMKM bagi sebanyak 30 juta UMKM,” ucap Menkop Teten.
Dia menambahkan dalam mengembangkan ekosistem usaha, beberapa aspek yang saat ini menjadi fokus pemerintah antara lain kemudahaan berusaha, akses pasar, dan dukungan teknologi yang perlu terus didorong untuk menghasilkan produk-produk UMKM yang berdaya saing tinggi.
INNOBIZ Association merupakan lembaga yang memberikan sertifikasi inovasi kepada perusahaan-perusahaan Korea. Sertifikasi yang diberikan INNOBIZ memberikan sejumlah benefit bagi perusahaan Korea untuk dapat mengakses berbagai fasilitasi program dari pemerintah, salah satunya adalah kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan.
Menkop Teten juga berkesempatan untuk mengunjungi dua perusahaan INNOBIZ, yaitu AQUALEX yang merupakan perusahaan kosmetik dan Seoul F&B yang merupakan perusahaan penghasil produk makanan dan minuman.
Kedua perusahaan INNOBIZ bersakala menengah tersebut menerapkan skema smart factory yang didukung oleh peralatan modern dan teknologi tinggi, yang mampu menghasilkan produk-produk berkualitas.
Menkop Teten berharap pendirian smart factory ataupun rumah produksi bersama di Indonesia juga akan diarahkan serupa, guna memfasilitasi pelaku UMKM dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.
Di bagian lain dari Medan, Menkop Teten menegaskan bahwa seluruh jajarannya selama lima tahun terakhir ini sudah meletakkan fondasi yang cukup kuat dalam menyiapkan koperasi dan UMKM (KUMKM) agar mampu menguasai pasar domestik maupun pasar global.
“Untuk pengembangan koperasi dan UMKM, kami pastikan sudah membangun ekosistem yang mendorong koperasi dan UMKM tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari industri. Sehingga, kebijakan seperti ini semestinya bisa terus dilanjutkan,” kata Menkop Teten saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (29/5/2023).
Ekosistem yang sudah dibangun tersebut, mencakup kemudahan berusaha, akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi industri yang modern, hingga 40% alokasi belanja pemerintah membeli produk KUMKM.
Di acara yang dihadiri seluruh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM seluruh Indonesia (provinsi dan kabupaten/kota) secara offline dan online, Menkop Teten menginginkan koperasi dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas.
“Caranya dengan mengonsolidasikan usaha-usaha kecil sehingga mereka bisa memiliki skala usaha yang masuk dalam skala ekonomi,” ujar Menkop dan Teten dalam sambutan acara yang mengambil tema Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2023, bertema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan.
Menkop Teten berharap program seperti ini tetap dilanjutkan pada pemerintahan mendatang. Ia tidak ingin UMKM tertinggal di sektor-sektor ekonomi marjinal yang berteknologi rendah. “Kita harus menyiapkan UMKM menjadi backbone ekonomi nasional yang bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas,” ucap Menteri Teten.
Bagi MenKopUKM, pihaknya akan mendesain sekecil apapun UMKM agar bisa diindustrialisasi di kemudian hari. “Hal itu sudah dilakukan di Jepang, Korsel, dan China. Dan Indonesia harus melakukan evolusi tersebut. Kalau tidak, akan terjadi gap antara industri dan UMKM, termasuk gap kesejahteraan,” katanya.
Terkait Rumah Kemasan, MenKopUKM menyebutkan sekarang sudah ada 13 unit rumah kemasan dengan produk kemasan yang lebih modern dan canggih. Tujuannya, supaya nanti kemasan oleh-oleh produk UMKM bisa sekelas Jepang.
“Karena, produk UMKM Jepang itu kemasannya seperti konsep kado, bagus, dan cantik sehingga orang tergiur membeli,” ujar Menkop Teten dirilis humas Kemenkop dan UKM melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Senin (29/5/2023).
Di samping itu, Menteri Teten juga tengah menyiapkan ekosistem kelembagaan bagi koperasi, yang sejak 1992 tidak terurus dengan baik. Berbeda dengan perbankan, di mana ekosistemnya sudah demikian lengkap sejak krisis moneter pada 1998. “Seharusnya, pemerintah lebih mengurusi koperasi, karena ini menyangkut urusan orang-orang kecil,” ucapnya.
Diakuinya, belakangan ini banyak bermunculan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah alias gagal bayar. Hal itu disebabkan karena kelemahan dalam UU Perkoperasian tahun 1992 terkait pengawasan koperasi yang dilakukan secara mandiri oleh Pengawas Koperasi.
“Sementara koperasinya sudah menjadi besar, sudah tidak memadai lagi menggunakan pola pengawasan seperti itu. Sehingga tidak menampik fakta yang menyebutkan banyaknya pelaku kejahatan di sektor keuangan yang banyak mendirikan koperasi karena pengawasan di koperasi sangat lemah,” imbuhnya.
Ditambahkan Menkop Teten, “Banyak koperasi bermasalah yang background-nya didirikan para pebisnis. Ini menjadi bisnis uang. Bukan lagi mendirikan KSP untuk membantu usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan pembiayaan atau modal kerja.”
Ke depan, harap Menteri Teten, dalam waktu bersamaan, akan mengembangkan koperasi-koperasi di sektor riil. Misalnya, di sektor industri kelapa sawit yang sekarang masih dikuasai industri besar. Padahal, sekitar 41,2 persen lahan sawit yang ada merupakan milik petani sawit mandiri (perorangan).
“Untuk itu, kita sudah membuat kebijakan afirmasi dimana koperasi-koperasi sawit yang memiliki lahan per 1000 hektare bisa membangun pabrik CPO dan minyak makan merah yang jauh lebih sehat. Bukan minyak goreng,” katanya.
Dengan begitu, para petani sawit tidak akan lagi bergantung pada industri besar dalam menjual tandan buah segar (TBS). “Tapi, bisa membuat hilirisasi sampai membuat minyak makan. Sehingga, kesejahteraan petani akan jauh lebih baik,” katanya.
Dampak positif lainnya, harga minyak goreng tidak bisa lagi dipermainkan, karena masyarakat punya banyak pilihan. “Yang jelas, harga minyak makan merah akan jauh lebih murah. Karena, teknologi produksinya jauh lebih sederhana, hingga konsep pabrik terintegrasi antara pabrik, kebun, dan market,” ujarnya.
Bahkan, untuk urusan SNI, Menteri Teten mengungkapkan sudah beres semua. “Yang perlu diketahui, minyak makan merah ini hanya boleh untuk petani sawit, bukan untuk industri besar,” katanya.
Sekretaris Kemenkop dan UKM Arif Rahman Hakim menjelaskan, tujuan dari Rakortek ini adalah ingin menguatkan pemahaman bersama agar bisa melangkah satu irama mencapai target yg telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024.
“Tahun 2023 ini kita menyiapkan perencanaan 2024 yang menjadi tahun penting. Lebih dari itu, kita ingin mentransformasi ekonomi yang inklusif dan memperkuatnya supaya tumbuh berkelanjutan,” kata Arif dirilis yang sama.
Oleh karena itu, Arif menambahkan, pada 2024 mendatang, dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas koperasi, UMKM, dan kewirausahaan, KemenKopUKM akan fokus pada 7 Program Prioritas.
Program prioritas dimaksud yakni, pendataan lengkap koperasi dan UMKM, Pengelolaan Terpadu UMKM, implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign PLUT-KUMKM (The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (petani dan nelayan), pengentasan kemiskinan ekstrim, hingga layanan Rumah Kemasan. (smr)
