Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Semarak.co – Hal tersebut disampaikan Pratikno pada Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kemenko PMK dalam RAPBN 2026, bersama enam Menteri Koordinator lainnya, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, pada Senin (7/7/2025).
“Kemenko PMK memperoleh mandat meningkatkan Human Capital Index. Oleh karena itu, seluruh program harus dikawal secara ketat melalui pendekatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP),” ujarnya, dirilis humas PMK usai acara melalui WAGroup Media PMK, Selasa (8/7/2025).
Ia menyebutkan, sebagian besar program Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dikoordinasi Kemenko PMK. Mulai pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, penuntasan TBC, percepatan penurunan stunting, pembangunan rumah sakit di daerah, renovasi sekolah, Sekolah Unggul Garuda, hingga digitalisasi pembelajaran.
“Kami menggambarkan betapa kompleksitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian yang kami lakukan dalam program-program Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian di Kemenko PMK,” ujar Menko Pratikno.
Ia menambahkan, sejumlah isu lainnya yang menjadi prioritas koordinasi Kemenko PMK adalah keluarga berkualitas, pemajuan kebudayaan, kehidupan beragama, serta jati diri bangsa. Menurutnya, berbagai nilai tersebut kini turut menghadapi tekanan akibat disrupsi teknologi dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI).
Pratikno juga menyoroti urgensi penguatan literasi digital dan kecerdasan artifisial bagi seluruh warga negara. Karenanya, Kemenko PMK juga memiliki program unggulan Talenta Kecerdasan Artifisial.
“Kami galau dengan pemanfaatan digital. Di satu sisi AI banyak faedah, tapi di sisi lain banyak risiko. Kita perlu pendidikan digital for all, agar kita menjadi bangsa yang bijak dan cerdas, meningkatkan kemampuan produktivitas dengan AI,” tegasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi yang kompleks lintas kementerian/lembaga tersebut, Kemenko PMK mengusulkan penguatan dukungan sumberdaya, dengan mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan, Secara proporsional kami akan memperhatikan berbagai masukan dan memberikan dukungan penuh. Sebelum nota keuangan disampaikan, “Insya Allah pagu anggaran para Menko akan sesuai usulan,” ucapnya. (hms/smr)
