Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor atau work from office (WFO) dan tugas kedinasan dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu (16 – 17/4/2024). Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran 2024/Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
semarak.co-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Menteri PANRB Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100%. Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100%.
“Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujar Menteri PANRB Anas, Sabtu (13/4/2024).
Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Menteri PANRB Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100%.
Seperti bagian kesehatan, rinci dia, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.
“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” ujar Menteri PANRB Anas dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Sabtu petang (13/4/2024).
Instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50% di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.
Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50%. Artinya bisa 40%, 30%, dan sebagainya yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.
“Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO. Pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 H sebanyak 6 hari,” papar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari, maka total mencapai 10 hari. Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik.
Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang. Menteri Anas juga telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut. “Terima kasih atas masukan dari Polri dan Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Menteri Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. “Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Menteri Anas meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran. Sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah.
“Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur Lebaran,” ungkap Menteri Anas.
Di bagian lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendi mengatakan penerapan kerja dari rumah atau Work from Home (WFH) usai Lebaran pada 16 dan 17 April 2024 hanya berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
“WFH Selasa dan Rabu, Kamis dan Jumat masuk, tidak boleh bolos,” pesan Menko Muhajir saat membuka sistem satu arah dari gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (13/4/2024) dilansir antaranews.com, Sabtu, 13 April 2024 15:53 WIB dari laman pencarian google.co.id.
Oleh karena itu, Menko PMK Muhajir meminta ASN yang mudik untuk menyesuaikan waktu kembali ke tempat kerjanya. “ASN tidak perlu ikut dalam arus balik seperti pemudik yang berasal dari non-ASN,” tutur Menko PMK Muhajir.
Sementara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan derajat kejenuhan lalu lintas atau V/C Ratio saat arus balik Lebaran ini lebih dari 1. “Kami tidak mau ambil risiko jika terjadi kemacetan,” kata Menhub Budi Karya.
Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan penerapan bekerja dari rumah untuk ASN selama dua hari bisa memberi kesempatan pemudik untuk melakukan perjalanan dengan lebih tenang. “Masih ada waktu, sehingga lihat waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan,” kata Menhub.
Sebelumnya Menko PMK Muhajir Effendi, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan membuka jalur satu arah dari gerbang Tol Kalikangkung Semarang. (hms/ant/net/smr)