Menko Marvest Luhut Mau Naikkan Pajak Motor Bensin, Capres Anies Tolak karena Nambah Bebani Rakyat

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat debat Capres 2024. Foto: internet

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menolak rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor dengan bahan bakar bensin. Pasalnya, nilai Anies, rakyat saat ini sudah hidup dalam situasi perekonomian yang berat sehingga menambah beban hidupnya lebih besar.

semarak.co-Ketika biaya-biaya sudah lebih murah, kata capres Anies, maka kebijakan untuk menaikkan pajak bisa dipertimbangkan. Namun, bila menaikkan saat ini, rencana tersebut dinilainya terlalu dini untuk diimplementasikan.

Bacaan Lainnya

“Hari ini itu, beban hidup rakyat sudah berat. Jadi, kita harus benar-benar bijak ketika kita mendorong masyarakat untuk bisa berhemat, justru saatnya memberikan uang agar beban itu jangan makin nambah,” terang Anies ketika kampanye di Batam, Kepulauan Riau, Jumat malam (19/1/2024).

Timnas AMIN, sebutan pasangan capres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Gus Imin menilai pemerintahan Jokowi terlalu berlebihan dalam mengejar pajak. Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Saut Situmorang menilai rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor bensin menandakan ada permasalah serius di Kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, pemerintahan saat ini terlalu berlebihan dalam mengejar pendapatan dari pajak.”Hal itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di dalam kabinet. Sekali lagi, menaikkan pajak itu gampang. Karena terus dikejar pajaknya, ekonomi jadi tidak seimbang,” kata Saut di Jakarta, Jumat (18/1/2024) dilansir idntimes.com/20 Jan 24 | 09:07.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mempertanyakan wacana pemerintah yang hendak menaikkan angka pajak motor di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Bagi Saut, cara pemerintah dalam memungut pajak membuat curiga masyarakat bahwa seakan-akan uang mereka dipungut untuk kepentingan IKN. “Oleh karena utangnya banyak, lalu pajaknya dinaikkan dan uang Indonesia dibawa ke IKN,” sindir Saut.

Dilanjutkan Saut, “Sedangkan masyarakat selalu bertanya-tanya kenapa sih pajak kita seakan dikejar-kejar. Itu pertumbuhan tidak balance. Saya memprediksi bisa terjadi kegagalan bila nominal pajak yang dipungut terlalu tinggi.”

Selain menyoroti isu pajak kendaraan yang akan dinaikkan, Saut juga mengomentari rencana pajak hiburan tertentu yang naik hingga 40-75%. Dia meminta pemerintah untuk berhati-hati.Saut menjelaskan, pemerintah memang akan mendapat pemasukan dari pajak yang tinggi tersebut.

Namun, di sisi lain akan terjadi kegagalan akibat nominal pajak yang tinggi. “Negara memang dapat duit banyak, tapi di sini terjadi failing. Makanya teori itu harus dipakai, itulah gunanya sekolah. Itulah gunanya memanggil para ahli,” kata Saut.

Sementara, juru bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menepis rencana pemerintah bakal memungut pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Menurutnya, pernyataan Luhut baru sebatas wacana yang dibahas di dalam rapat koordinasi lintas kementerian atau lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

“Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu,” katanya di Jakarta seperti dikutip dari kantor berita ANTARA.

Usulan pajak kendraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum.

Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum. “Jadi, itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat,” kilahnya.

“Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati-hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tiba-tiba melemparkan wacana perihal rencana menaikkan pajak kendaraan bermotor konvensional atau BBM atau bensin.

Alasan rencana kenaikan pajak kendaraan motor itu upaya peralihan dana subsidi ke transportasi publik. Rencana pemerintah untuk menaikkan pajak disampaikan Menko Marves Luhut dalam acara peresmian perusahaan mobil listrik, Build Your Dream (BYD) secara daring (dalam jaringan) atau online.

Menurut Luhut, rencana ini dilakukan demi mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik sebagai upaya menekan polusi udara. “Kami juga tadi rapat, berpikir sedang menyiapkan menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non listrik. Tadi kita juga rapat, dan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional, sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” kata Luhut di video sambutan BYD, Kamis (18/1/2024).

Pemerintah coba melihat ekuilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara. Berbagai hal dilakukan, misalnya dari penerapan ganjil genap hingga menaikkan pajak, sampai akhirnya menyiapkan infrastruktur agar masyarakat menitipkan mobilnya atau motornya.

“Nanti hari jumat kita dengarkan laporan sehingga nanti setelah itu minggu-minggu berikutnya katanya dibawa ke Ratas dan kita dengar hasil keputusan itu sendiri. Ini merupakan kebijakan penting, tidak hanya berbicara dan tidak hanya mengkritik saja karena tidak mudah melaksanakan ini,” kata Luhut dilansir cnbcindonesia.com, 18 January 2024 21:20.

Ia menyebut dalam beberapa bulan terakhir pemerintah sudah menemukan akar masalahnya sehingga menjadi kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta menjadi bersih. “Mengurangi subsidi yang sampai Rp10 triliun yang kemarin diberikan Menteri Budi Sadikin kepada kami, tinggal nanti kita cari nanti ruangannya bagaimana untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik seperti Covid yang lalu, kita membuat ekuilibriumnya sehingga ekonomi bisa jalan,” katanya. (net/idn/cnb/smr)

Pos terkait