Aliansi BEM (badan eksekutif mahasiswa) Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berdiskusi di Istana Negara, Jumat (27/9/2019). Aliansi BEM hanya bersedia bertemu presiden apabila dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional.
Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI) Tierry Ramadan mengatakan, mereka tetap menuntut Jokowi menuntaskan maklumat tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam ‘Maklumat Tuntaskan Reformasi’ secara tegas dan tuntas.
“Kami BEM se-Universitas Indonesia memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut dan tetap menuntut pemerintah serta DPR RI untuk menyelesaikan Maklumat Tuntaskan Reformasi,” kata Tierry melalui keterangan tertulis yang beredar secara pesan berantai, Jumat (27/9/ 2019).
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, M. Nurdiansyah menegaskan, pertemuan tersebut harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang konkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.
“Sesungguhnya setiap aspirasi mahasiswa berasal dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Nurdiansyah di rilis yang sama.
Seluruh aksi demonstrasi ini, nilai Nurdiansyah, tidak akan terjadi apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. “Kami rasa tuntutan yang diajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan jalur media,” imbuhnya.
Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan, lanjut dia, melainkan tujuan sikap tegas presiden memenuhi tuntutan. “ Kami rasa tuntutan yang diajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan jalur media,” kecamnya.
Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan, lanjut dia, melainkan tujuan sikap tegas bapak presiden untuk memenuhi tuntutan,” tulis Nurdiansyah dalam keterangan resmi BEM SI.
Selama ini, suara mahasiswa pun dianggap tidak banyak dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan negara. Hal ini mendorong mahasiswa datang kepada pemerintah menuntut ruang partisipasi bagi suara mahasiswa.
“Dalam sejarah lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas. Aliansi BEM SI pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut di ruang tertutup,” paparnya.
Hasilnya jelas, lanjut dia, gerakan mahasiswa terpecah. “Kami belajar dari proses ini, dan tidak ingin menjadi alat permainan pengusaha yang sedang krisis legitimasi public,” ungkapnya.
Meski demikian, kalangan mahasiswa tetap membuka ruang sebesar-besarnya untuk bertemu dengan Jokowi dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi. Setidaknya, ada dua catatan tersebut.
“Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional. Presiden menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi secara tegas dan tuntas. Pertemuan tersebut harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang konkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik,” paparnya.
Sebagai informasi, Jokowi sebelumnya menyebut akan menggelar pertemuan dengan kalangan mahasiswa hari ini. Namun, belum diketahui kapan waktu persis pertemuan tersebut.
Besok, besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa. Utamanya dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa),” katanya di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Kamis, 26 September 2019.
BEM se-UI juga mengkritik Jokowi yang hanya ingin mengundang media. Tierry menyayangkan Jokowi tidak mengundang masyarakat lainnya yang terdampak pelbagai masalah saat ini, mulai dari rancangan undang-undang bermasalah hingga kebakaran hutan.
Sejak pekan lalu, gelombang mahasiswa dan masyarakat menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka memprotes segala RUU bermasalah, kebakaran hutan, kriminalisasi aktivis, hingga tindakan represif aparat dalam menangani aksi unjuk rasa. “Semua itu tidak hanya berdampak bagi mahasiswa namun juga masyarakat secara luas,” kata Tierry.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengklaim bertemu dengan 70 anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus pada Kamis (26/9) malam. Padahal, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) menolak undangan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rencananya digelar hari ini (27/9).
Ryamizard menjelaskan, pertemuannya dengan 70 anggota BEM tersebut untuk berdiskusi terkait demonstrasi menolak revisi aturan kontroversial. “Saya sudah kumpulkan beberapa puluh BEM, tadi malam (Kamis 26/9/2019),” kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Hanya, Ryamizard tidak merinci lokasi pertemuan itu ataupun mahasiswa dari universitas mana yang diajak bertemu. Namun, ia menyebutkan bahwa BEM UI tidak ikut dalam diskusi itu. “Karena dia anggota BEM UI tidak mau gabung,” kata Ryamizard.
Ryamizard menegaskan, setiap warga negara berhak untuk berunjuk rasa jika tuntutannya baik. Hanya saja, ia mengimbau agar demonstrasi tidak berujung rusuh karena akan merugikan banyak orang. (net/ers)
