Kemiskinan ekstrem dan stunting adalah dua tantangan utama yang terus membayangi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan Provinsi NTT pada Maret 2024, sebesar 19,48%, termasuk dalam 3 Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.
semarak.co-Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mengatakan, dalam konteks prevalensi stunting NTT juga menjadi provinsi dengan kasus stunting tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 37% dari jumlah penduduk.
Persoalan ini memerlukan solusi komprehensif untuk mengatasinya. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Presiden (Perpres) No.72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN.
Program ini menginisiasi program kolaboratif lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menurunkan prevalensi kemiskinan ekstrem dan resiko stunting di NTT. Kemendukbangga mengadakan rapat koordinasi khusus dengan Pemerintah Provinsi NTT, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos).
Kemudian, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kemendukbangga/BKKBN juga mengajak dua perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk ikut berkolaborasi. Kolaborasi dan sinergi adalah kata kunci untuk mengatasi semua persoalan negara kita.
“Oleh karena itu, sebagaimana arahan Bapak Presiden, Kemendukbangga beserta semua Kementerian lain akan terus menjalin sinergitas program dan kegiatan dalam menangani stunting, khususnya di NTT,” ujar Menteri Wihaji di Kantor Kemendukbangga, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Menteri Wihaji juga menambahkan bahwa penanggulangan stunting NTT akan menggunakan pendekatan berbasis data riil per keluarga yang cukup komprehensif. Bersama Kementerian dan Lembaga lain, serta universitas.
Tak hanya itu dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting nantinya akan dibangun ketahanan pangan lokal yang tidak hanya berfokus pada peningkatan konsumsi pangan bergizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.
“Diversifikasi pangan lokal, seperti kelor, jagung dan sorgum, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis komunitas akan mendorong kemandirian ekonomi. Program ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan tema No Poverty, No Hungry,” tegas Menteri Wihaji dalam sambutan.
Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah bersama UB dan UMM mengembangkan berbagai inisiatif, termasuk pemanfaatan data keluarga BKKBN, serta intensifikasi program Bangga Kencana melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan jarak kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
Dalam konteks peningkatan kesejahteraan keluarga, dengan dukungan Kementerian/Lembaga (K/L) lain dan universitas, program juga mencakup penanaman benih jagung Nusa Timore di lahan 10 ribu ha/tahun, pengembangan beras analog berbasis jagung dan sorgum, serta pembentukan klaster UMKM olahan pangan lokal.
Program ini juga melibatkan pelatihan teknologi modern, pendampingan teknis, dan penguatan jaringan pemasaran untuk memastikan keberlanjutan. Sekretaris Kemendukbangga, Prof. Budi Setiyono menambahkan, bahwa rapat kolaborasi lintas sektor yang menjadi langkah awal sinergi antara berbagai pihak.
Rapat ini juga mencakup percepatan 5 quick wins Kemendukbangga/BKKBN, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan (Gate), Lansia Berdaya, dan aplikasi Super Apps berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligent—AI).
“Ke depan kita akan kawal Bersama agar program kolaboratif ini semakin erat dan mewujudkan hasil nyata bagi Masyarakat NTT,” ujar Prof. Budi dilansir dirilis humas usai acara melalui WAGroup Kemendukbangga/BKKBN Senin, (13/1/2025).
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat NTT. Dengan memaksimalkan data demografi dan optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberdayaan UMKM yang kuat, langkah ini diharapkan tidak hanya dan stunting, tetapi juga memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (hms/ken/smr)
