Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan, bonus demografi harus dioptimalkan dengan menyediakan lapangan kerja yang memadai. Tantangan saat ini adalah memastikan penduduk usia produktif memiliki pekerjaan sesuai keterampilan.
Semarak.co – Penegasan itu dikemukakan Menteri Wihaji saat memberikan kuliah umum inspiratif di Auditorium Gadjah Mada, Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Jum’at (4/6/2025).
Wihaji membahas isu penting terkait kependudukan, terutama stunting dan bonus demografi, dan mengajak para peserta untuk memandang pembangunan sumber daya manusia seperti halnya proses menambang emas.
“Mewujudkan generasi emas itu seperti halnya menambang emas, di mana Lemhannas sebagai ‘lokasi tambang’ tempat untuk para peserta belajar ditempa menghasilkan generasi terbaik bangsa,” ujarnya, dirilis humas Kemendukbangga/BKKBN usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Sabtu (5/7/2025).
Wihaji mengatakan, salah satu konsep yang berperan dalam optimalisasi bonus demografi adalah kebijakan kependudukan yang mendorong Pemerintah Daerah menyusun Indikator Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK).
Tri Gatra menjadi elemen utama dalam IPBK. Tri Gatra dalam aspek kehidupan alamiah terdiri dari penduduk, sumber daya alam dan geografis. Sementara IPBK fokus pada pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk.
Konsep lain yang disebut Menteri Wihaji adalah Panca Gatra, di mana dalam aspek kehidupan sosial terdiri dari ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan ekonomi. Dalam ideologi, IPBK mendukung pembangunan yang sejalan dengan ideologi Pancasila.
Dalam aspek politik, IPBK menyediakan data dan informasi. Dalam aspek ekonomi, IPBK mendorong perencanaan ekonomi berdasarkan data penduduk. Dalam aspek sosial budaya, IPBK memerhatikan aspek sosial budaya seperti kesehatan, serta nilai dan norma masyarakat.
“Pertahanan dan keamanan informasi, persebaran penduduk, mobilitas, dan dinamika dmeografis dari IPBK dapat digunakan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan ketahanan wilayah,” ujar Wihaji.
Pemerintah sudah menyiapkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) untuk 20 tahun ke depan yang kemudian dioperasionalisasikan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 5 tahunan di mana akan implementasi dalam bentuk Rencana Aksi per tahun.
Sementara implementasi program Kemendukbangga/BKKBN yang disusun dalam bentuk Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi di tingkat daerah disusun secara asimetris. Hal ini karena capaian program Kemendukbangga/BKKBN antar daerah berbeda.
Pentingnya Penanganan Stunting
Tak hanya menyoroti bonus demografi, Wihaji juga menekankan pentingnya penanganan stunting, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi seperti NTT dan Papua. Ia menyampaikan bahwa isu stunting adalah masalah kompleks yang memerlukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
“Pendidikan dan kesehatan juga penting. Ini merupakan tanggung jawab negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu kami mengusulkan program-program seperti kartu lansia untuk memastikan kesejahteraan warga lanjut usia,” tukasnya.
Wihaji mengingatkan bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa dan menekankan pentingnya pola asuh yang baik untuk anak-anak. Dalam konteks ini, ia mengkritisi pengaruh negatif teknologi seperti handphone terhadap hubungan keluarga.
Wihaji menyampaikan optimisme bahwa dengan kerja keras, komitmen, dan sinergi lintas sektor, cita-cita Indonesia Emas 2045 bukanlah mimpi belaka. “Saya yakin Indonesia akan mencapai masa depan yang cerah dengan kerja keras dan kolaborasi yang efektif antar lintas sektor,” pungkasnya.
Gubernur Lemhannas TB. Ace Hasan Syadzily berharap dari kuliah umum ini para peserta mendapatkan pandangan tentang kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN.
“Sehingga kita betul-betul dapat memanfaatkan bonus demografi yang dialami oleh bangsa kita, untuk membawa pada kemajuan Indonesia 2045,” ujar Ace Hasan Syadzily. (hms/smr)
