Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Vokasi PKPLK) Kemendikdasmen, melakukan uji terap Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah.
Semarak.co – Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, PJJ menjadi salah satu strategi menjangkau anak-anak Indonesia yang belum terlayani pendidikan, utamanya yang tinggal di wilayah yang memiliki keterbatasan geografis maupun keterbatasan lainnya.
“Pendidikan itu tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga belajar di mana saja. Dengan pendidikan jarak jauh, anak-anak Indonesia di daerah yang secara geografis tidak mudah dijangkau tetap bisa tetap belajar,” katanya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Mitra BKHumas Fortadik, Kamis malam (7/8/2025).
Mu’ti berharap dukungan semua pihak dalam membantu menyukseskan program pendidikan jarak jauh serta uji terap pendidikan jarak jauh jenjang pendidikan menengah yang saat ini sedang diimplementasikan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).
“Pendidikan menengah ini punya peran penting membentuk karakter, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau terjun ke dunia kerja,” ujarnya.
Oleh karena itu, Mu’ti menyatakan, uji terap ini penting agar kita dapat model pelaksanaan PJJ jenjang pendidikan menengah yang sesuai untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua anak Indonesia.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Tatang Muttaqin mengatakan, uji terap pendidikan jarak jauh dilaksanakan di SIKK karena memiliki kesesuaian karakteristik sebagai daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Selama ini, sekolah yang berlokasi di Sabah, Malaysia ini melayani akses pendidikan formal bagi anak-anak Indonesia yang tinggal di wilayah Sabah dan Serawak, khususnya bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang banyak tinggal dan bekerja di perkebunan sawit.
“SIKK telah memiliki SMA Terbuka Jarak Jauh di Kota Kinabalu dan Tempat Kegiatan Belajar (TKB) berupa pusat layanan pendidikan (Community Learning Center/CLC), yang jumlahnya ada ratusan di wilayah perkebunan sawit dengan akses sulit di Sabah dan Serawak, Malaysia,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Tatang, selain untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif terkait pelaksanaan PJJ yang ideal, uji terap ini juga diharapkan bisa memberikan harapan baru bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang selama ini kesulitan mengakses layanan pendidikan.
“Uji Terap Pendidikan Jarak Jauh di SIKK ini adalah perwujudan kehadiran negara dalam upaya memberikan layanan pendidikan bagi seluruh anak bangsa, utama anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang belum terlayani pendidikannya,” Tatang menambahkan.
Kasmiati, salah satu murid PJJ dari SIKK, mengaku sangat senang dengan adanya program Pendidikan Jarak Jauh dari SIKK. Sebelumnya, Kasmiati yang tinggal di Felda Lahad Datu, Sabah, Malaysia ini tidak pernah menyangka bisa melanjutkan pendidikan lebih lanjut karena alasan sulitnya akses pendidikan.
“Jarak tempat tinggal saya ke SIKK itu bisa sembilan jam perjalanan. Belum lagi, saya juga harus membantu orang tua untuk bekerja di ladang sawit. Sulit sekali rasanya kalau harus sekolah tatap muka ke Kinabalu,” kata Kasmiati yang asli Sulawesi Selatan ini.
Dengan adanya Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Menengah dari SIKK ini, Kasmiati berharap bisa melanjutkan pendidikannya, tidak hanya jenjang menengah, tetapi juga bisa berlanjut ke perguruan tinggi.
Kemendikdasmen Siapkan Peta Jalan Pendidikan Jarak Jauh
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kemendikdasmen telah menyiapkan peta jalan pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dalam rangka mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menyampaikan, pasca uji terap pelaksanaan PJJ di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia pihaknya menargetkan implementasi program Pendidikan Jarak Jauh dapat dilakukan secara lebih luas.
“Jadi, secara bertahap program Pendidikan Jarak Jauh ini tidak hanya di sekolah Indonesia di luar negeri saja seperti di SIKK, tetapi juga di sekolah-sekolah lainnya di Indonesia,” kata Tatang di Jakarta, Kamis (7/8).
Sesuai peta jalan penerapan kebijakan PJJ, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung PJJ. Selain itu, pemerintah juga melakukan rangkaian sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang PJJ.
“Targetnya, setiap satu provinsi nanti akan memiliki satu sekolah induk yang membuka program Pendidikan Jarak Jauh, sehingga anak-anak yang tidak bisa sekolah tatap muka karena berbagai kondisi seperti atlet, atau karena harus bekerja, dan sebagainya bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan,” Tatang menambahkan.
Masih menurut Tatang, pada tahun 2025, uji terap direncanakan akan menyasar 100 murid. Angka ini diharapkan dapat bertambah secara signifikan pada 2027. Pada 2027, Pemda diharapkan dapat mereplikasi program Pendidikan Jarak Jauh.
Pada 2028, pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih proaktif dalam menyelenggarakan PJJ, dengan demikian dapat semakin menjangkau ATS. “Pada 2029, diharapkan ada sekolah jarak jauh nasional,” tambah Tatang.
Sebagai informasi, saat ini masih ada sekitar 3,9 juta ATS di Indonesia, di mana sekitar 25 persen diantaranya merupakan anak yang berada di jenjang pendidikan menengah. Mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan menengah karena sejumlah alasan, seperti tidak adanya biaya, bekerja, menikah, hingga jarak rumah dan sekolah yang terlalu jauh.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik peluncuran sekaligus peta jalan yang telah dibuat Kemendikdasmen dalam program PJJ. Menurut Hetifah, PJJ tidak hanya alternatif, tetapi juga merupakan solusi untuk memenuhi hak konstitusional seluruh warga Indonesia dalam mendapatkan pendidikan.
Hetifah menekankan pentingnya kolaborasi untuk memastikan PJJ dan peta jalan dapat sesuai dengan tujuannya. Utamanya adalah terkait dengan tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur, modul pembelajaran bagi para murid, serta orang tua murid untuk meminimalisasi dampak psikologis dari pelaksanaan program PJJ ini. (hms/smr)
