Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) sebagai mitra strategis meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini.
Semarak.co – Abdul Mu’ti menyatakan, selama ini, IGTKI-PGRI yang telah berusia 75 tahun, tidak hanya menjadi rumah penguatan profesi guru TK, tetapi juga pelopor gerakan pendidikan ramah anak di berbagai daerah.
“Kami berharap IGTKI-PGRI terus jadi garda terdepan mendampingi guru TK meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman,” ujar Mu’ti pada peringatan 75 tahun IGTKI-PGRI, dirilis humas melalui WAGroup Mitra BKHumas Fortadik, Minggu sore (25/5/2025).
Menurutnya, pendidikan TK bukanlah pelengkap, melainkan tahap krusial membentuk karakter, dan kesiapan belajar anak sejak dini. HUT ke-75 IGTKI-PGRI jadi momentum merefleksikan kembali peran strategis guru TK sebagai garda terdepan dalam menciptakan generasi masa depan.
Kemendikdasmen telah menunjukkan komitmen memperbaiki kesejahteraan guru, termasuk guru pendidikan anak usia dini (PAUD). Upaya meningkatkan kesejahteraan guru menjadi perhatian pemerintah dengan melakukan sejumlah terobosan termasuk transfer langsung gaji guru.
Selain itu, langkah strategis yang dilakukan Kemendikdasmen adalah memperjuangkan percepatan pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).
Melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, Kemendikdasmen mendorong pemetaan kebutuhan guru dan membuka formasi yang lebih besar untuk guru honorer, termasuk dari jenjang TK. Termasuk guru TK Swasta yang memenuhi syarat kompetensi.
“Saya berharap, tunjangan profesi guru (TPG) disalurkan secara merata dan tepat waktu, serta menyasar guru TK yang telah memiliki sertifikasi pendidik,” tegasnya.
Ketua IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia) Tingkat Nasional Nur Sriyati mengatakan, pendidikan yang kuat harus dimulai sejak usia dini. “Kami ingin tegaskan bahwa pendidikan TK merupakan pilar utama dan harus menjadi investasi negara,” ujarnya.
Menurut Nur Sriyati, satu tahun pendidikan prasekolah, khususnya di TK, sudah selayaknya diakui secara resmi sebagai tahun pertama dalam program wajib belajar 13 tahun. Pengakuan ini penting untuk dituangkan dalam regulasi yang tegas agar tidak menimbulkan berbagai tafsir di lapangan.
“Kami mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun. Kami menegaskan bahwa 1 tahun pertama wajib belajar tersebut dilaksanakan di TK B. Hal ini perlu dituangkan dalam regulasi nasional agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di daerah,” ujarnya. (hms/smr)
