Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Sharing Knowledge Desa Berketahanan Pangan dan Iklim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Boutique Hotel, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.
Semarak.co – Yandri berharap agar Sharing Knowledge ini bisa menghasilkan sebuah rumusan konkret karena Ketahanan Pangan memang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ketahanan Pangan dan Iklim ini saling terkait dan ini juga berhubungan untuk penyiapan rantai pangan berkelanjutan,” kata Yandri, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Kemendesa 2025, Selasa malam (10/6/2025).
Yandri berharap agar desa-desa juga menggencarkan program Ketahanan Pangan ini dan bisa menggunakan Dana Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 mengenai prioritas penggunaan dana desa
“Dana desa yang masuk ke setiap desa, minimal 20 persen harus digunakan untuk ketahanan pangan. Itu sejalan dengan program Presiden Prabowo terkait Swasembada Pangan,” ujar Mantan Wakil MPR RI ini.
Penggunaan dana Ketahanan Pangan disesuaikan dengan potensi dan tema masing-masing desa. Jika desa unggul di sektor padi, maka fokus pada padi. Jika desa memiliki potensi jagung atau ayam petelur, maka dana dapat diarahkan ke sektor tersebut.
Langkah ini tidak hanya mendukung ketersediaan pangan lokal, tetapi juga berpotensi menyuplai bahan baku Makan Bergizi Gratis. “Jangan sampai desa hanya jadi penonton. Masa makan bergizi, berasnya dari luar, ikannya dari luar, cabainya juga dari luar,” katanya.
Yandri menjabarkan potensi ekonomis dari program MBG, dimana jika nantinya ditargetkan penerima manfaat itu 83 juta maka setiap harinya dibutuhkan bahan baku seperti ikan, telur, sayur atau cabai.
Yandri juga berharap agar BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih nantinya bisa berkolaborasi untuk mengumpulkan hasil produksi masyarakat desa agar harganya menjadi layak dan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Mendes Yandri menegaskan keberadaan BUMDesa tidak akan berbenturan dengan Kopdes Merah Putih karena keduanya memiliki mekanisme, sumber dana, dan jenis usaha yang berbeda.
“Contohnya, di Desa Kertasana, BUMDes-nya ekspor ikan maskoki ke Kanada, Inggris, dan Afrika. Di Banyumas, BUMDes ekspor gula kelapa ke Hongaria dan Spanyol. Sementara Kopdes fokus pada LPG, sembako, dan simpan pinjam,” jelasnya.
Yandri menyebut Kemendes PDT saat ini tengah menyusun panduan koordinasi antara BUMDes dan Kopdes agar saling mendukung. Presiden Prabowo pun, lanjutnya, telah berpesan agar keduanya tidak saling mematikan.
Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Mulyadin Malik melaporkan jika Sharing Knowledge ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bappeda dan Kepala Desa dari sejumlah Provinsi di Pulau Sumatera dan Banten. (hms/smr)
