Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta pengurus BUMDesa dipilih melalui forum Musyawarah Desa atau Musdes. Dengan demikian, orang-orang yang masuk dalam struktur kepengurusan BUMDesa dipilih secara selektif dan memiliki kapasitas yang cukup dalam bidang tersebut.
semarak.co-Menurut Mendes PDTT Halim, langkah ini penting dilakukan karena orang-orang yang ada dalam kepengurusan BUMDesa memiliki andil besar dalam kemajuannya. Diketahui bahwa BUMDesa saat ini telah menjadi bagian penting dalam kesejahteraan masyarakat desa.
Demikian bunyi rekomendasi Mendes PDTT Halim pada Ujian Akhir Disertasi Dirjen PEID Harlina Sulistyorini dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional Terhadap Kinerja BUMDesa, Dimediasi Kapabilitas Inovasi, dan Dimoderasi Dukungan Pemerintah (Studi pada BUMDesa di Provinsi Jawa Timur) di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Rabu (20/3/2024).
“Pemilihan pengurus BUMDesa sebaiknya dilakukan di forum musdes. Ini sangat penting karena kesalahan dalam memilih pengurus BUMDesa akan berdampak pada pengelolaan BUMDesa sendiri,” papar Mendes PDTT Halim.
Hal ini dibuktikan dengan eksistensi BUMDesa selama masa pandemi dalam peningkatan ekonomi warga desa. Lebih lanjut Mendes PDTT Halim juga menyinggung terkait peluang hasil penelitian Dirjen Harlina di Jawa Timur untuk dijalankan di daerah lain.
Di antaranya di Papua, Maluku Utara, Nias, Sulawesi, dan beberapa wilayah lain yang BUMDesanya mengalami kemajuan meskipun tidak demikian dengan status desanya. “Dari apa yang kita lihat di lapangan belum ada hubungan signifikan antara status desa dengan keberhasilan pengelolaan BUMDesa,” ujarnya.
“Kadang desanya maju tapi BUMDesanya masih kurang. Kadang unit usahanya bagus tapi tidak dari desa maju, lha ini,” demikian Gus Halim, sapaan akrab lain dari Mendes PDTT Halim dirilis humas Kemendes PDTT usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Kamis (21/3/2024).
Terkait dengan rekomendasi tersebut, Dirjen Harlina menyatakan adanya tantangan karena harus menyesuaikan dengan model kepemimpinan di setiap wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam teori pengaruh peran dukungan pemerintah melalui fungsi fasilitasi, regulasi, dan katalisasi terhadap kinerja BUMDesa maupun realisasi di lapangan. Turut mendampingi Gus Halim dalam forum tersebut.
Di antaranya Dirjen PDP Sugito, Dirjen PPDT Nugroho Setijo Nagoro, dan Kepala BPI Ivanovich Agusta. Selain itu hadir juga beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (ria/hms/smr)
