Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meluncurkan pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) di KRI Makassar, Koarmada II, Surabaya, Jatim, Kamis (27/10/2022).
semarak.co-Mendes Halim jauh sebelum adanya UU Cipta Kerja lahir Kemendes PDTT sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jatim dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan proses Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM-MPd Menjadi BUMDesa Bersama LKD.
Ia juga menegaskan pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang merupakan unit usaha dari BUMDesMa adalah wujud nyata komitmen Kemendes PDTT dan OJK untuk terus meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa guna mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan.
“Nah, dalam prosesnya, Alhamdulillah UU Cipta Kerja lahir, kita langsung punya cantolan yang kuat untuk menyelamatkan Rp12,7 Triliun dana bergulir masyarakat se-Indonesia. Yang Alhamdulillah Jawa Timur motor utama seluruh Indonesia,” ungakp Gus Halim, sapaan akrab lain dari Mendes PDTT Halim.
Saat ini, lanjut Gus Halim, setidaknya eks PNPM-MPd yang ada di delapan kabupaten di Jatim sudah mencapai 100% bertransformasi menjadi BUMDesa Bersama LKD. Kemudian, ada 15 Kabupaten yang sudah dapat izin OJK. “Terima kasih, OJK. Nyaman banget, saya yakin kalau dana bergulir masyarakat ini selamat semua, karena didampingi OJK. Karena urusan duit itu urusan paling ruwet, paling rumit,” ujarnya.
Doktor Honoris Causa dari UNY mengatakan, PT LKM memang harus didampingi oleh OJK. Dalam hal ini, OJK tidak mendampingi BUMDesMa, tapi mendampingi PT LKM yang khusus mengurusi pengelolaan dana bergulir.
“Makanya kalau OJK mendampingi, saya yakin Rp12,7 Triliun dana bergulir di masyarakat eks PNPM-MPd yang beberapa waktu tidak punya cantolan hukum yang kuat, setelah keluarnya UU Cipta Kerja, Alhamdulillah BUMDes atau BUMDesMa sudah dinyatakan secara lugas sebagai badan hukum,” ujarnya.
Kemudian mendirikan PT.LKM, lanjut Gus Halim, karena itu diharapkan OJK dapat terus mendampingi semua proses yang ada. Sehingga, dana bergulir masyarakat yang mencapai Rp12,7 triliun segera diselamatkan dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan dengan baik karena ada pendampingan dari OJK.
“Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung proses ini (launching LKM), dan ini akan menjadi percontohan nasional. Mohon untuk terus didampingi, dan kita akan terus keliling ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, supaya Rp12,7 triliun segera bisa diselamatkan dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan dengan baik karena ada pendampingan dari OJK,” pungkas Mantan Ketua DPRD Jatim.
Di bagian lain Mendes PDTT Halim memberikan penghargaan kepada Pemprov Jawa Timur dan sejumlah Pemkab atas percepatan pembangunan desa. Penghargaan pertama diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa atas keberhasilan Jawa Timur mempunyai Desa Mandiri terbanyak se-Indonesia.
Sedangkan penghargaan kedua merupakan Abdi Desa Pertama dan yang ketiga adalah Komitmen Mendorong BUMDesMa Mendirikan PT LKM yang diawasi OJK. “Saya sangat bersyukur pada hari ini, pertama terima kasih Bu Gubernur Jatim yang telah luar biasa memberikan dukungan bagi percepatan pembangunan desa,” puji Gus Halim.
Sehingga hari ini Kamis (27/10/2022), Khofifah layak sekali untuk mendapatkan tiga lencana penghargaan. Gus Halim juga memberikan kepada 28 kabupaten penghargaan Bakti Desa Pertama. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten yang tidak memiliki desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.
Selanjutnya 1 kabupaten yang mendapatkan penghargaan Bakti Desa Madya, yaitu kabupaten yang hanya memiliki status desa mandiri dan maju. Gus Halim juga memberikan penghargaan kepada 8 Kabupaten yang sudah berhasil mencapai 100 persen Transformasi Pengelola DBM Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Desa Bersama LKD.
Kemudian penghargaan kepada 1 kabupaten yang berhasil menyelenggarakan RPL desa serta penghargaan kepada 1 kabupaten yang memiliki desa mandiri terbanyak di provinsi Jawa Timur. Gus Halim menjelaskan, langkah selanjutnya yang harus dipikirkan adalah tolak ukur karakteristik desa setelah berhasil mendapatkan status mandiri.
Menurutnya, di sinilah kuncinya SDGs Desa sehingga langsung fokus terkait dengan beberapa hal yang berprinsip. “Seperti desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, keterlibatan perempuan desa, pendidikan desa berkualitas, desa peduli lingkungan laut untuk desa-desa di daerah pesisir, desa peduli lingkungan darat untuk desa-desa yang di daerah darat,” ujarnya.
Semuanya itu kemudian menjadi karakteristik lain dari desa selain indeks desa membangun yang kemudian mengentaskan desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Menurutnya, tidak hanya desa yang berstatus mandiri saja yang kemudian bisa menuju ke SDGs Desa, tapi desa dengan IDM di bawah mandiri pun bisa menuju ke arah SDGs Desa.
“Yang berkembang pun mungkin, karena fokus kepala desanya menuntaskan masalah kemiskinan di desa, maka SDGs Desa pertama, desa tanpa kemiskinan bisa diraih,” papar Gus Halim dirilis humas Kemendes PDTT usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Kamis petang (27/10/2022).
Dilanjutkan Gus Halim, “Ini yang kemudian kita harapkan, sehingga apa yang menjadi pertanyaan kepala-kepala desa, apakah ketika sudah mendapat status desa mandiri kemudian dana desanya berkurang, justru sebaliknya.”
Gus Halim menerangkan, ketika desa sudah mandiri maka dana desa harus semakin ditingkatkan, karena fokusnya jelas, terkait dua hal. Dan dua ini bukan hal yang mudah, yakni pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Dua hal inilah yang terus menjadi fokus utamanya, agar 71 persen warga Indonesia yang ada di desa tertangani dengan baik, 91 persen kewilayahan di desa terkelola dengan baik.
“Sehingga urusan kewargaan dan kewilayahan yang 71 persen dan 91% kewilayahan dapat memberi kontribusi yang sangat signifikan bagi percepatan pembangunan Indonesia sebagaimana yang selalu dikumandangkan oleh Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran,” ungkapnya. (fqi/smr)
