Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Best Western Hotel, Palu, Sabtu (9/10/2021).
semarak.co-Mendes PDTT Halim merasa bersyukur bisa hadir dalam acara itu karena bisa silaturahmi dengan Kepala Desa, Pendamping hingga Kepala Balai yang dimiliki Kemendes PDTT. Pertemuan ini nantinya bakal hadirkan peta jalan (Roadmap) Peningkatakan aparat desa, termasuk pada Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
“Hal ini harus dikerjakan serius agar kedepannya Kepala Desa karena prestasinya bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3,” kata Mendes Halim seperti dirilis humas melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Sabtu malam (9/10/2021).
Begitu juga dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Olehnya, Kemendes PDTT pun sedang berikhtiar dan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk LPDP agar nantinya Kepala Desa dan TPP yang berprestasi dapat kuliah hingga S3.
Ke depan, lanjut Mendes Halim rekrutmen TPP diprioritaskan melalui Pendamping Lokal Desa (PLD). Artinya penataan kapasitas pendamping desa berbasis pondasi yang kuat dengan gunakan Merrit System.
“Konstruksi bangunan untuk pendamping itu kuat karena keberadaan TPP sangat dibutuhkan dan strategis hingga saya selaku katakan TPP adalah anak kandung Kementerian Desa,” kata Gus Menteri sapaan akrab Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Doktor Honoris Causa dari UNY merespon positif program BPSDM Kemendes Pelatihan Literasi yang diminta mulai tahun 2022 agar Desa yang miliki pengetahuan, dinamika dan kekhasan sendiri bisa ditampilkan dengan baik. Gus Menteri ingin ada reformasi yang mendasar di Balai Pelatihan yang dimiliki oleh Kemendes.
Balai harus bisa memenuhi permintaan apapun dari daerah. Contohnya, Balai harus bisa menjawab permintaan Kepala Desa untuk pelatihan pembangunan desa, tentang Dana Desa, perencaan pembangunan desa.
“Meskipun tidak ada program itu tapi tenaganya harus siap memenuhi seluruh permintaan yang diharapkan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Ke depan Kemendes menargetkan, pihak manapun yang ingin berurusan dengan desa, harus datang ke Kementerian Desa karena nyatanya semuanya bisa dijawab dan direspon positif,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Kemendes pun semakin gencarkan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. Hari ini, Kemendes sedang menggenjot penuntasan Kemiskinan Ekstrem hingga Nol Persen pada 2024. Berbicara soal Nol Persen, kata Gus Halim, berkaitan dengan data mikro yang kaitannya dengan level desa.
“Target Presiden untuk Nol Persen Kemiskinan Ekstrem harus dilakukan pada level desa dan berbasis data mikro by name by Adress. Hingga saat ini sekitar 60 persen desa dari total 74.961 desa telah menyelesaikan Pemuktakhiran Data Desa,” tuturnya.
Untuk Sulawesi Tengah, Gus Menteri meminta TPP untuk terus lakukan pemantauan agar desa segera tuntaskan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. “Berbicara Kemiskinan Ekstrem tidak bisa lepas dari Kementerian Desa, Kepala Desa dan Pendamping Desa,” kata Gus Halim, sapaan akrab lain dari Gus Menteri.
Hal ini diharapkan nantinya sehingga Desa menjadi rujukan dari seluruh pihak yang ingin lakukan percepatan pembangunan. “Karena pada hakekatnya Desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah Desa,” tegas Gus Halim.
Hal ini butuh sinergi dan kerja keras serta sinkronisasi antar segenap pihak yang berkompeten untuk urusan pembangunan desa. Turut hadir, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlela, dan pejabat di lingkunhan BPSDM Kemendes PDTT. (fir/smr)
