Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, perencanaan pembangunan di desa-desa seluruh Indonesia telah sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan.
semarak.co-Hal ini terbukti, salah satunya dari pemanfaatan dana desa 2023 yang lebih diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM di desa. Tahun 2023, dana desa yang dipakai untuk pertumbuhan ekonomi 45,7%, untuk SDM 37,1%.
Artinya ini, terang Mendes PDTT Halim, menunjukkan perencanaan pembangunan di desa-desa sudah on track dan itu karena pendamping desa. Karena memang dana desa bisa dipakai apa saja kecuali yang dilarang.
Besarnya total presentase dana desa 2023 untuk dua aspek tersebut menjadi bukti bahwa perencanaan dalam membangun desa telah sesuai masalah, potensi, dan data yang ada. Dana desa boleh dimanfaatkan untuk apa saja asalkan berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Mendes Halim pun berharap manfaat baik keberadaan tenaga ahli hingga Pendamping Lokal Desa (PLD) dapat dipublikasikan sehingga masyarakat mengetahuinya.
“Kalau pendamping tidak bisa kerja, pemanfaatan dana desa tidak sesuai aturan,” tegas Mendes Halim pada Rapat Sinergitas dan Konsolidasi TPP dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Banda Aceh, Minggu (6/8/2023) dirilis humas usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Senin (7/8/2023).
Kalau pendamping tidak bisa kerja, lanjut Mendes Halim, maka dirinya tidak bisa lihat pembangunan di desa. “Kalau pendamping tidak bisa kerja maka saya tidak tahu apakah perencanaan pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan masalah,” imbuh Gus Halim, sapaan akrab lain dari Mendes PDTT Halim
Doctor Honoris Causa UNY menambahkan ketika nanti semua desa telah berhasil mencapai status mandiri, maka pendampingan yang harus dilakukan juga semakin berat. Sebab fokusnya tidak lagi pada infrastruktur, justru beralih pada pemberdayaan agar SDM semakin berkualitas seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Desa semakin mandiri semakin butuh pendamping. Makanya obsesi saya adalah 1 desa 1 pendamping. Karena tugasnya semakin berat,” kata Gus Halim. Dalam acara itu, digelar penyerahan santunan dan Jaminan Hari Tua (HJT) dari BPJS kepada dua keluarga pendamping desa yang gugur saat menjalankan tugas.
Keduanya adalah untuk ahli waris Edi Shandra PLD Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp43.662.440, ahli waris Fadhliana PD Kabupaten Nagan Raya sebanyak Rp43.695.392. Selain itu terkumpul juga dana solidaritas TPP Aceh untuk ahli waris Fadhliana sebesar Rp19.816.000 sebagai bentuk solidaritas.
Hadir mendampingi Gus Halim dalam rapat yang diikuti 869 TPP tersebut yakni Kepala Pusat PPMDDTT M Yusra. Selain itu hadir juga Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud dan Irmawan, serta Kepala Kantor BPJS Cabang Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah.
Di bagian lain Gus Halim mendukung penuh pengelolaan potensi alam di setiap desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar lebih berkontribusi dalam pembangunan.
Karena BUMDesa merupakan badan usaha milik desa yang berfungsi secara ekonomi dan sosial yang pemanfaatannya untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itu, Kemendes PDTT selalu memberikan dukungan pengembangan wisata melalui BUMDesa maupun BUMDesa Bersama.
Dukungan ini untuk memastikan bahwa segala hal terkait pengembangan wisata akan mendapatkan bantuan dana dan perlindungan hukum. Tentu ini kaitannya dengan destinasi wisata yang dikelola BUMDesa. Makanya tadi kita support juga untuk BUMDesa maupun BUMDesa Bersama.
“Terkait dengan wilayah yang sangat bagus sangat indah tentu dibutuhkan penanganan sangat bagus untuk menjadikan destinasi wisata,” ujar Gus Halim saat kunjungan kerja ke Desa Pasi Janeng Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, Minggu (6/8/2023).
Pulau Nasi memiliki laut dilengkapi pantai yang bisa memikat banyak hati wisatawan. Menurut Gus Halim, senja di pulau setempat juga menjadi salah satu daya tarik yang sayang jika tidak didukung dengan fasilitas pendukung.
Salah satunya adalah alat transportasi yang mempermudah wisatawan untuk sampai ke lokasi tersebut. Hal ini juga memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Di sini punya dua pulau yang harus ditangani. Tentu antarpulau sangat tergantung pada cuaca. Kalau pas bagus ya aman kalau nggak bagus ya ada spot jantungnya juga,” ujar Gus Halim dirilis humas usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Senin (7/8/2023).
Terkait hal ini, Gus Halim akan mengomunikasikannya dengan pejabat dan instansi terkait. Dalam hal ini, kolaborasi menjadi kunci utama untuk terwujudnya semua hal yang dibutuhkan masyarakat.
“(Soal pembangunan dermaga) itu nunggu Pak Irmawan dapil Aceh 1 yang kebetulan bermitra juga dengan Kementerian Perhubungan. Tentu akan kita support juga di posisi sebagai Kementerian Desa tapi kewenangan lebih banyak di Kementerian Perhubungan tentu kita akan kolaborasi bersama-sama,” tutup (ria/hms/smr)
