Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebagai upaya mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa di kantor Kementerian PANRB di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).
Semarak.co – Mendes PDT Yandri menegaskan komitmen Kementerian Desa (Kemendes) PDT untuk mengimplementasikan pelayanan prima yang adaptif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat desa. Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem pelayanan publik di lingkungan Kemendes PDT.
“Kami tidak hanya fokus pada pemenuhan administratif, tetapi memastikan setiap layanan mampu menjawab kebutuhan substansial masyarakat, seperti akses ekonomi, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan,” ujar Mendes PDT Yandri usai acara.
Langkah ini, nilai Mendes Yandri, sejalan dengan arahan Menteri PANRB Rini untuk menciptakan birokrasi yang responsif melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi. Kemendes PDT juga menguatkan peran desa sebagai lokus strategis mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.
Yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dari 75.265 desa di Indonesia, sebagian besar masih menghadapi tantangan kemiskinan, kesenjangan infrastruktur, dan keterbatasan akses layanan dasar.
“Ini menjadi prioritas kami untuk diintervensi secara sistematis,” ujar Mendes PDT Yandri dirilis humas Kemendes PDT usai acara melalui WAGroup Media Kemendesa 2025, Senin malam (19/5/2025).
Untuk itu, sambung Mendes Yandri, Kemendes PDT akan mengoptimalkan program seperti pembangunan infrastruktur desa terpadu, pemberdayaan BUMDesa serta pendampingan masyarakat berbasis kearifan local.
Sinergi dengan Kementerian PANRB diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur Kemendes PDT dalam mengelola anggaran dan program secara transparan dan akuntabel. Meski demikian, Yandri mengakui kompleksitas masalah di tingkat desa memerlukan kolaborasi multipihak.
“Kami akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, serta menggandeng sektor swasta untuk mempercepat pembangunan desa,” tegas Mendes Yandri menutup.
Menteri PANRB Rini turut menyambut positif langkah ini. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi di tingkat desa adalah kunci mewujudkan pemerintahan yang melayani dengan integritas. “Ini momentum untuk memastikan kebijakan desa tidak hanya top-down, tetapi juga berbasis aspirasi masyarakat,” ujar Menteri PANRB Rini.
Kedua menteri sepakat untuk menyusun peta jalan bersama, penguatan tata kelola pemerintahan, digitalisasi layanan, dan sistem pengawasan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.
Pertemuan ini juga membahas kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai Kemendes PDT menjadi 80 persen. Mendes Yandri mengucapkan terima kasih atas persetujuan Menteri PANRB Rini serta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati atas kenaikan tunjangan kinerja (Tukin) tersebut.
“Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai Kemendes PDT dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” kata Mendes Yandri sekaligus menutup rilis humas Kemendes PDT. (hms/smr)
