Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memerintahkan jajarannya untuk lebih fokus, detail serta terintegrasi antarunit kerja dalam membangun desa.
semarak.co-Dengan demikian, terang Mendes Halim, akan terbangun sebuah orkestrasi birokrasi dalam bekerja sebagai bagian dari resolusi Kementerian Desa (Kemendes) PDTT tahun 2023. Makna terintegrasi adalah tiap unit kerja saling sinergis dan melengkapi antarsatu dengan lainnya serta seluruh pegawai harus mengerti dan memahami arah kebijakan pembangunan yang menjadi tugas Kemendes PDTT.
Hal itu disampaikan saat memberi arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Praevaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa), Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama.
“Orkestrasi ini permasalahan yang paling rumit, karena kalau konsolidasi saya yakin semua sudah melakukan konsultasi, kemudian berusaha melakukan integrasi program sudah melakukan,” jelas Mendes Halim di BBPPMD Yogyakarta, Rabu (4/1/2023) dirilis humas usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Rabu malam (4/1/2022).
Dilanjutkan Mendes Halim, “BPSDM memahami kerja Ditjen PEID, Ditjen PPK Transmigrasi, dan BPI. Ditjen PEID mengetahui kerja BPSDM, BPI, dan Ditjen PPK Transmigrasi. Begitu juga Ditjen PPK Transmigrasi menyadari kerja Ditjen PEID, BPI, dan BPSDM.”
Sehingga, lanjut dia, segala kendala dan persoalan program tentang RPL Desa, Pemanfaatan HPL Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama dapat mudah dicarikan jalan keluarnya.
Sekedar informasi, turut hadir dalam FGD tersebut yakni Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah; Guru Besar FH UGM, Nurhasan Ismail; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNY, Siswantoyo; Wakil Dekan UGM, Mailinda Eka Yuniza; Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, Tanda Setiya.
Selanjutnya Dosen Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Mohammad Mahsun; Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Junaedi; Agus Sudrikamto, Koordinator RPL UNESA, Bachtiar S. Bachri; Dosen FH UGM, Mahaarum Kusuma Pertiwi dan Dwi Haryati; Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Sentot Sudirman; dan Guru Besar Fak Geografi UGM, Prof. Suratman.
Di bagian lain Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menggelar rapat pra evaluasi Recognition of Prior Learning atau Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa) yaitu program yang memfasilitasi aparatur desa menempuh pendidikan tinggi.
Evaluasi dilakukan agar ribuan perangkat desa yang mengikuti program RPL Desa dapat diwisuda secara cepat dan lancar tanpa kendala apapun dengan kualifikasi yang tidak kalah dengan S1 reguler lainnya.
“RPL Desa sudah satu tahun berjalan, kita ingin melihat selama dua semester ini bagaimana semangat kuliahnya dan kemudian apakah bisa 100 persen lulus, kalau tidak bisa bagaimana solusinya. Ini mumpung di pertengahan perjalanan,” kata Gus Halim, sapaan akrab lain dari Mendes PDTT Halim di di tempat dan waktu yang sama.
Gus Halim berharap evaluasi itu juga melibatkan pihak UNY, Unesa dan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah untuk menginventarisir berbagai solusi apabila ada masalah atau kendala. Tidak hanya itu, Gus Halim juga meminta Kepala BPSDM bersama perguruan tinggi membentuk tim kendali mutu.
“Tujuannya untuk menjamin kualifikasi ribuan lulusan program RPL Desa tersebut. Itulah makanya saya mohon dengan sangat dari jajaran perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan, juga dari kami Kemendes PDTT, agar sinergisitas ini bisa menghasilkan hal-hal yang sangat positif,” imbuh Gus Halim dirilis humas juga.
Saat ini setidaknya 1076 aparatur desa asal Bojonegoro yang sedang kuliah melalui jalur program RPL Desa di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Nageri Surabaya (Unesa). Bila berjalan lancar mereka akan di wisuda pada 17 September 2023.
Gus Halim berujar ribuan mahasiswa program RPL Desa angkatan pertama tersebut selain dapat meningkatkan SDM aparatur desa juga akan menjadi percontohan bagi kepala daerah dan perguruan tinggi lainnya. “Karena itu, dari pra evaluasi ini nanti ada tindak lanjut bersama pemerintah daerah yang lain dan perguruan tinggi yang lain di bawah Pertides,” pungkasnya.
Sekedar informasi, turut hadir dalam rapat pra evaluasi yakni Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah; Guru Besar FH UGM, Nurhasan Ismail; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNY, Siswantoyo; Wakil Dekan UGM, Mailinda Eka Yuniza; Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, Tanda Setiya.
Selanjutnya Dosen Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Mohammad Mahsun; Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Junaedi; Agus Sudrikamto, Koordinator RPL Unesa, Bachtiar S. Bachri; Dosen FH UGM, Mahaarum Kusuma Pertiwi dan Dwi Haryati; Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Sentot Sudirman; dan Guru Besar Fak Geografi UGM, Prof. Suratman. (bad/smr)
