Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11/2022). Ganjar mengaku tidak secara khusus membahas Pemilu Presiden 2024. Namun demikian, Ganjar mengaku siap meneruskan program terbaik Presiden Jokowi dan tidak akan meneruskan program yang kurang baik.
semarak.co-Saat ditanya wartawan perihal sinyal kriteria calon presiden (Capres) Jokowi yang mengarah kepada dirinya, Ganjar balik bertanya mengenai sinyal tersebut. Semua orang juga harus bisa meneruskan. Kalau yang kurang baik tidak diteruskan, yang baik digenjot.
“Ah sinyalir gimana kamu itu? Sinyal sinyalir apa? Infrastruktur kan sudah bagus, Soal SDM, pendidikan, antikorupsi sekarang mesti gencarkan,” canda Ganjar dilansir tvonenews.com pada hari Selasa, 8 November 2022 – 07:36 WIB.
Namun lagi-lagi Ganjar membantah bahwa pertemuan dirinya dengan Jokowi di Istana membahas Pilpres 2024. Ganjar juga mengaku masih fokus bekerja terleih dahulu di jawa tengah meski sejumlah lembaga survei menempatkan dirinya sebagai kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi. “Alah, ekonomi lagi kayak gini sulitnya kok. Kalau soal survei, ya nggak apa-apa wong itu survei, tugas saya kerja dulu di Jawa Tengah,” kilahnya.
Dalam pertemuan itu, Ganjar melaporkan hal-hal rutin mengenai pekerjaannya, seperti pengendalian inflasi dan bencana. “Terus kalau ke Pak Presiden lapor saja, yang rutin-rutin ya. Tadi soal inflasi, bencana, kita sampaikan kondisi terakhir,” kata Ganjar.
Diberitakan wartaekonomi.co.id/ Ganjar kembali menuai kritik pedas. Kali ini datang dari pengamat politik Saiful Anam. Pasalnya, dia menilai Ganjar hanya sibuk keliling melakukan pencitraan agar mendapatkan tiket calon presiden (capres) di 2024 nanti.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) itu menyarankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Ganjar yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Mendagri Tito dianggap tak berani menegur dan memberi sanksi Ganjar soal tanggung jawab di Jateng.
Mendagri Tito Karnavian seharusnya menegur keras dan memberi sanksi Ganjar Pranowo yang tidak fokus mengurus warga Jawa Tengah. “Mestinya Mendagri dapat memberikan teguran bahkan sanksi kepada Ganjar sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah,” tegas Saiful Anam, Minggu (6/11/2022).
Dia juga mengatakan, Ganjar mestinya lebih konsentrasi mengurus Jawa Tengah ketimbang mengurus hal-hal yang tidak penting, misalnya kunjungan ke daerah-daerah di luar Jawa Tengah. “Sangat penting bagi Ganjar untuk menyelesaikan sisa-sisa jabatannya dengan berfokus kepada pekerjaan utamanya yakni sebagai Gubernur Jateng,” ujar Saiful.
Apalagi kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, dengan adanya kritik terhadap Ganjar, orang nomor satu di Jateng itu diungkap jarang ikut sidang paripurna DPRD. Hal itu menunjukkan Ganjar kurang menghargai aspirasi yang tersalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat di Provinsi.
“Selain itu dengan belum ditekennya RKPD, maka menunjukkan Ganjar kurang perhatian terhadap daerahnya, terlebih RKPD ini merupakan bagian dari nasib pembangunan rakyat Jateng yang dipimpin olehnya. Sehingga tidak salah anggota DPRD Jawa Tengah yang vokal menyuarakan agar pimpinan DPRD menegur Gubernur Jateng,” ujar Saiful.
Mengutip seputartangsel.com – 13 November 2021, 11:25 WIB/Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo disebut-sebut telah memiliki dukungan finansial dari para Taipan. Menanggapi kabar didukungnya Ganjar Pranowo oleh para taipan, Ahli hukum tata negara Refly Harun pun angkat suara.
Meski tersebut belum diketahui kebenarannya, kata Refly, tapi perlu dianalisis mengenai dirusaknya demokrasi oleh percukongan dan segelintir elit yang berambisi memperebut kekuasaan dengan cara yang mudah. Refly Harun pun mengungkit diterapkannya presidential threshold yang menurutnya memudahkan intervensi para cukong.
“Demokrasi kita ini dirusak percukongan, dirusak segelintir elit yang berambisi merebut kekuasaan dengan cara mudah dan murah. Dengan cara mudah terutama, dengan menerapkan misalnya presidential threshold itu. Itu jelas,” kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Sabtu, 13 November 2021.
Dilanjutkan Refly, “Agar tidak ada lagi calon yang bisa nyalon selain dua pasangan saja. Kemudian, setelah itu percukongan yang akan menentukan, karena kita tahu Pilpres itu mahalnya minta ampun, bisa triliunan. Karena itu, kalau bangsa ini punya niat yang bagus, maka seharusnya presidential threshold hilang.”
Menurut Refly Harun, transparansi penggunaan anggaran kampanye sangat diperlukan untuk menghalau kepentingan para cukong. Dia mengatakan, meski secara teoretis ada transparansi dana kampanye, sayangnya hal tersebut dinilainya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pasalnya menurutnya, para cukong telah memiliki cara untuk menyalurkan uang mereka sehingga lepas dari monitoring Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). “Jadi Ganjar ini hanya isu saja ya, belum tentu juga benar. Tetapi percukongan atau pertaipanan itu sudah menjadi rahasia umum,” paparnya.
Hanya masalahnya kepada siapa cukong dan taipan itu akan meletakan pundi-pundinya dalam pemenangan Pilpres tahun 2024. Dia pun mengajak agar masyarakat memiliki komitmen untuk menghalangi para calon yang dibiayai oleh cukong dan oligarki.
“Kita harus punya komitmen untuk menghalangi, untuk menghujat siapa saja calon-calon yang memang dibiayai oleh para cukong, dibiayai oleh para oligarki bisnis, dibiayai oleh kekuatan-kekuatan finansial yang bakal mengendalikan negara. Siapa pun presidennya misalnya,” tegasnya.
Refly menilai, dibukanya keran persaingan sangat dibutuhkan untuk memunculkan calon-calon terbaik meski tak memiliki kekuatan finansial. Dia pun mengimbau agar masyarakat tak memilih calon-calon tertentu berdasarkan money politics atau politik uang. (net/war/stc/tvo/smr)
sumber: semua link tershare di WAGroup 2# AMPERA~IND.PUSAT (postSelasa8/11/2022/doel124)
