Badan Penyelenggara (BP) Haji menegaskan komitmennya dalam melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun institusi pengelola perhajian yang lebih baik, profesional, dan berintegritas.
semarak.co-Wakil Kepala (Waka) BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk langsung Presiden Prabowo, BP Haji memiliki fokus utama untuk memastikan tata kelola haji yang akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.
“BP Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden Prabowo. Kami memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi,” cetus Dahnil dirilis humas Kemenag usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemenag, Rabu (8/1/2025).
Sehingga tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan bangsa. Sebagai bagian dari langkah ini, BP Haji telah merekrut 7 mantan penyidik KPK dari Kepolisian serta 1 dari Kejaksaan yang dikenal memiliki integritas tinggi.
Mereka kini menempati posisi penting di eselon 2 dan 1. Di antaranya mantan penyidik KPK dari kepolisian diusulkan untuk menduduki jabatan eselon 1. Komitmen BP Haji sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan haji.
Tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tapi juga sebagai pendorong pembangunan ekosistem ekonomi umat, penguatan nasionalisme, dan toleransi. BP Haji akan terus bekerja keras memastikan pelaksanaan amanah ini berjalan dengan baik dan penuh Integritas demi kemaslahatan umat dan bangsa.
Di bagian lain dirilis humas BPJPH sebelumnya, Waka BP Haji Dahnil mengunjungi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Asrama Haji Surabaya Jawa Timur untuk mendiskusikan persiapan pelaksanaan haji 2025.
Kunjungan ini bertujuan menggali masukan dari berbagai pihak guna mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih efisien dan inklusif. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, termasuk efisiensi biaya haji, rencana pemotongan DAM (Denda) di dalam negeri, dan kontribusi haji terhadap perekonomian nasional.
Dahnil berharap keterlibatan aktif Muhammadiyah dan NU dalam memberikan masukan dan fatwa untuk mendukung kebijakan ini. “Kami ingin penyelenggaraan haji bukan hanya sukses secara spiritual, tetapi juga mendukung sektor ekonomi, seperti UMKM dan pertanian Indonesia,” ujarnya.
Semangat kebangsaan juga ditekankan, mengacu pada peran para tokoh pendahulu seperti KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari yang menjadikan haji sebagai momentum kebangkitan nasional.
“Melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, BP Haji optimis pelaksanaan haji 2025 akan semakin transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat dan bangsa,” tutur Dahnil dirilis humas Kemenag usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemenag, Rabu (8/1/2025). (smr)
