Evaluasi dan optimalisasi peran mitra kerja dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting menjelang akhir tahun perlu dilakukan. Ini agar target prevalensi stunting di 2024 tercapai dan Bali berhasil lebih menekan prevalensi stunting.
semarak.co-Sehingga tetap menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah se-Indonesia. Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan BKKBN Bali Sarles Brabar saat menyampaikan laporan pada Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali Semester II dan Diseminasi Policy Brief Studi Kasus Stunting Provinsi Bali di Hotel Swiss-Bell Watujimbar Sanur, Selasa (7/11/2023).
“Jadi, forum ini dibuat untuk meningkatkan serta menyelaraskan kualitas pelaksanaan program Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Bali dengan output dan outcome yang jelas dan terukur,” ungkap Sarles Brabar dirilis humas BKBBN melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Selasa (7/11/2023).
Sarles Brabar berharap pertemuan ini menjadi wadah diskusi antarmitra kerja, dalam hal ini Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Provinsi Bali untuk bisa menggali hal-hal yang lebih urgent dalam permasalahan stunting.
“Ke depannya kita berharap untuk lebih aktif lagi mencari solusi yang tepat sesuai kendala yang dihadapi oleh provinsi Bali sendiri sehingga tidak hanya fokus dengan angka. Perlu ditekankan bahwa jika penyebab hambatannnya sudah teratasi maka perihal angka akan mengikuti,” jelasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri langsung Sekretaris Daerah Provinsi Bali l, I Dewa Made Indra yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bali. Dalam kesempatan itu, Dewa Made Indra menyampaikan hasil sementara Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 bahwa prevalensi stunting di Bali telah menyentuh angka 4,65%.
“Ini masih hasil sementara yang didapatkan dari SKI tahun 2023. Namun dengan penurunan ini tidak menjadikan Provinsi bali berbangga karena masih ada hal-hal urgensi lain yang perlu diperhatikan untuk menjaga prevalensi stunting di Bali ini tetap rendah,” ucap Dewa Made Indra dalam sambutan.
Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa TPPS Provinsi Bali perlu mengkaji dan mengevaluasi lebih lanjut apakah penurunan ini merupakan hasil kerja tim sendiri atau tingkat kesadaran masyarakat Bali sudah semakin tinggi untuk mencegah stunting.
“Evaluasi yang dimaksud adalah dengan melihat hasil presentasi kinerja TPPS di setiap item program penurunan stunting dari hulu ke hilir. Contohnya, pemeriksaan kesehatan bagi stunting apakah sudah di atas 80% atau malah di bawah 50%,” ucapnya.
Dari hasil evaluasi tersebut, ucapnya, dapat diketahui seberapa besar dampak edukasi dan sosialisasi yang dilakukan TPPS maupun Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat Desa. Sehingga bisa mengukur hasil kinerja Provinsi Bali dalam percepatan penurunan stunting.
“Dengan hasil prevalensi yang rendah ini kita tidak bisa langsung mengclaim ini merupakan hasil keberhasilan kita, bisa jadi masyarakat kita sudah paham dan tingkat kesadarannya memang sudah tinggi atau istilahnya ‘autopilot’ sudah paham bahwa stunting itu penting,” jelasnya.
Dewa Made Indra menambahkan, evaluasi ini juga sangat penting untuk menyusun langkah-langkah yang lebih maksimal ke depan. “Jadi, walaupun disampaikan bahwa angka prevalensi stunting kita dari hasil sementara SKI 2023 yaitu 4,65%, artinya jauh di bawah target kita (7,71%), tapi kita tetap bertanggung jawab menekan kembali angka stunting di Provinsi Bali,” ungkapnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan diseminasi ‘policy brief’ sebagai langkah untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting kedepan, dihadiri 85 peserta. Peserta berasal dari TPPS Provinsi, Korem 163 Wirasatya, PKK Provinsi Bali, OPD KB Kab/Kota, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kominfo Kab/Kota, Bappeda Kab/Kota, MDA Provinsi Bali, dan mitra kerja lainnya.
Di bagian lain Pelaksana harian (Plh.) Kepala BKKBN Sekretaris Utama Tavip Agus Rayanto menekankan pemanfaatan Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) untuk melakukan pencegahan terjadinya stunting baru. Hal ini disampaikan pada Pencanangan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (6/11/2023).
“Izin untuk penangangan stunting ke depan, kita harus sudah melakukan pendekatan mikro. By name by address. Karena kita punya datanya di Elsimil. Ada semua data nya di situ,” kata Tavip dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Selasa (7/11/2023).
Penanganan stunting dari hulu ke hilir, menurutnya, akan menjadi hal yang efektif dalam menekan terjadinya stunting baru. Yang mana hal itu akan sangat berdampak pada percepatan penurunan stunting secara keseluruhan, mengingat target 14 persen pada 2024 tersisa beberapa minggu saja.
Ia mengajak seluruh lini masyarakat untuk mengoptimalkan seluruh ‘tools’ yang saat ini dimiliki, termasuk Elsimil. Melalui data by name by address yang tersedia di Elsimil, memudahkan proses intervensi karena bantuan akan tepat sasaran diberikan.
Termasuk pemetaan calon pengantin, ibu hamil ataupun mereka yang sedang menunda kehamilan bisa dipetakan. “Saya kira kalau kita fokuskan di situ, maka energi kita akan lebih produktif, anggaran juga lebih tepat sasaran,” paparnya.
Lebih lanjut, Tavip mengingatkan kembali kondisi stunting saat ini secara nasional. Dengan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, diketahui prevalensi stunting nasional berada di angka 21,6%. Ia meyakini bahwa di tahun 2023 akan mengalami penurunan yang signifikan.
Bukan spekulasi saja, tapi berdasarkan proses yang telah dilakukan. Dengan adanya anggaran khusus untuk stunting, adanya Tim Pendamping Keluarga (TPK) di masyarakat, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) di setiap daerah.
Termasuk aktifnya peran PKK di masyarakat, Tavip yakin di tahun ini penurunan stunting akan signifikan, dan 14 persen pada 2024 bisa terwujud. “Saya yakin komitmen pimpinan kepala daerah akan menekan angka stunting, dan turun 14 persen tahun 2024 bisa kita wujudkan,” tegasnya.
Pencanangan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati, menghadirkan lebih dari 800 undangan. Termasuk di dalamnya adalah perwakilan TP PKK dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah.
Secara simbolis pencanangan dilakukan dengan memukul kentongan bersama-sama. Diawali Pj Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Shinta Nana Sudjana, diikuti seluruh peserta kegiatan tersebut. Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengapresiasi upaya dan kinerja kader PKK di setiap kabupaten/kota yang telah berupaya maksimal dalam menjalankan tugasnya.
Kolaborasi kepala daerah yang didukung oleh PKK menjadikan percepatan penurunan stunting lebih cepat dan tepat. Begitupun TNI, Polri, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Nana mengajak agar kolaborasi dan gotong royong bersama masyarakat bisa terus dilakukan.
“Nantinya saya akan intervensi bupati walikota untuk bisa bersama-sama komitmen menurunkan stunting. Termasuk TNI Polri harus bekerja sama. Kita harapkan di 2023 adanya penurunan, namun kita tetap antisipasi adanya kenaikan karena target kita 2024 adalah 14 persen,” papar Pj Gubernur Jawa Tengah.
Nana meyakini jika selama ada kemauan, percepatan penurunan stunting dengan target saat ini bisa dicapai. Ia mencontohkan Kota Semarang yang pada tahun 2021 angka prevalensi stuntingnya 21,3 persen mengalami penurunan menjadi 10,4% pada 2022.
Melihat hal tersebut, sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah Nana mengingatkan kembali pentingnya mengoptimalkan fasilitas – fasiltas yang tersedia. Baik itu sumber daya, maupun anggaran yang telah disediakan agar segera diserap, dan kembali ke masyarakat.
“Realisasi BOKB baru 64% masih banyak dana yang belum dimanfaatkan padahal waktu tinggal 1,5 bulan, saya minta betul betul dimanfaatkan,” kata Nana dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Selasa (7/11/2023).
Sinergi lintas sektor menjadi ajakan yang diserukan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah. Begitupun fasilitas dan sumber daya manusia dari para kader harus terus ditingkatkan. “Pastikan seluruh posyandu aktif, memiliki alat ukur antropometri dan USG, supaya balita rutin melakukan penimbangan pengukuran ke Posyandu,” jelas Nana.
Pada pencanangan gerak PKK di Kabupaten Pati, dilakukan pula pemberian bantuan oleh Bank Jateng senilai Rp 200 juta untuk penanganan stunting di Kabupaten Pati. Pemberian makanan tambahan bagi keluarga, ataupun balita yang memiliki risiko stunting. Tidak lupa, gelaran produk UPPKA menjadikan kegiatan ini lebih semarak, dan mengundang masa lebih banyak dari biasanya. (smr)
