Politikus Partai Ummat MS Kaban yang mantan Menteri Kehutanan era Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meminta Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) RI menggelar sidang istimewa (SI) untuk mengadili Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kegagalan pemerintah dalam mengatasi Covid-19.
semarak.co-MPR perlu menggelar sidang istimewa, kata Kaban sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden atas kegagalan mengatasi Covid-19. Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli minta Presiden Jokowi untuk meletakan jabatannya secara baik-baik.
“MPR RI perlu mengelar Sidang Istimewa adili Presiden. Presiden dan opung LBP berbeda lihat situasi. Kalau bgtu apa bisa rakyat berharap hny dgn permohonan maaf.PKPM jika gagal adalah kegagalan Presiden,” jelas MS Kaban yang mantan Ketua umum Partai Bulan Bintang di akun Twitter-nya @MSKaban3 yang dikutip suaranasional.com/2021/07/19.
Sementara Rizal Ramli menyampaikan pendapatnya itu saat melakukan pertemuan dengan Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) se-Pulau Jawa. “Sebaiknya Jokowi mundur secara baik-baik, daripada dipaksa oleh rakyatnya sendiri,” kata Rizal Ramli, Selasa (8/6/2021).
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai wajar rakyat Indonesia meminta Jokowi mundur. “Diukur dari amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka sesungguhnya Presiden Jokowi sudah gagal,” katanya dilansir melalui YouTube Refly Harun, Selasa, 6 Juli 2021.
Refly menegaskan, Jokowi memang telah gagal menjalankan amanat konstitusi. Sehingga bagi Refly wajar jika banyak pihak yang meminta Jokowi untuk mundur dari jabatannya. “Nah karena sudah gagal tersebut, ya wajar kemudian ada yang meminta untuk agar Presiden Jokowi mengundurkan diri,” ungkap Refly di suaranasional.com.
Di bagian lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ingin meminta maaf kepada seluruh Rakyat Indonesia soal PPKM Darurat. Ia meminta maaf jika PPKM Darurat Jawa-Bali masih belum optimal dalam penerapannya.
“Terakhir sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal,” ujar Luhut dalam konferensi pers Evaluasi PPKM Darurat secara virtual, Sabtu (17/7/2021).
Luhut mengatakan pihaknya akan berusaha keras untuk menekan kasus Covid-19 varian Delta di Indonesia. Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penjabaran varian Delta ini bisa diturunkan,” lanjut Luhut kompas.tv/Sabtu, 17 Juli 2021 | 20:29 WIB.
Sebelumnya diberitakan Luhut menyebut PPKM Darurat Jawa-Bali yang telah berlangsung 15 hari, sejak 3 Juli 2021 berhasil menurunkan mobilitas masyarakat. Indikator penurunan itu didasarkan pada hasil monitoring Google Traffic, Facebook Mobility, dan cahaya malam NASA.
“Telah ada kemajuan dalam penurunan mobiltas dan aktivitas masyarakat dan hasil monitoring kami terhadap indikator Google Traffic, Facebook mobility dan indeks cahaya malam menunjukkan terjadi penurunan cukup signifikan terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat,” kata Luhut melalui keterangan virtualnya, Sabtu malam (17/7/2021).
Ini terus terang saja, kata dia, memberikan harapan kepada kita semua bahwa penularan ini bisa kita turunkan. Kendati begitu, hasil monitoring mobilitas dan aktivitas masyarakat tersebut tidak serta-merta menunjukkan penurunan penambahan kasus Covid-19.
“Walaupun 3 hari belakangan ini terlihat data-data sudah mulai membaik, karena ada masa inkubasi penularan yang telah terjadi sebelumnya dan berbagai faktor lain. Tapi hasil penelitian dari berbagai institusi dibutuhkan waktu kurang lebih 14 sampai 21 hari untuk penambahan kasus ini bisa mulai merata dan menurun,” jelasnya. (net/kpc/sur/smr)
sumber: kompastv/suaranasional.com di WAGroup ANIES GUBERNUR DKI
