Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah di Indonesia mendapat dukungan penuh dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dukungan itu terbukti dari layanan imigrasi ada di hampir seluruh MPP, seperti pembuatan dan perpanjangan paspor, hingga Administrasi Hukum Umum (AHU) tersebar di MPP.
semarak.co-Hal ini tentu memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan imigrasi tersebut. Dukungan itu juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempermudah pelayanan masyarakat, termasuk investasi.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan pihaknya memberi perhatian penuh terhadap upaya perbaikan layanan publik melalui MPP. Dihadapan 38 bupati dan wali kota menandatangi komitmen penyelenggaraan MPP, Yasona meminta para kepala daerah menghadirkan pola pikir kalau dapat dipermudah kenapa harus dipersuli.
“Sebab dengan begitu maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat terbangun dengan baik,” ujar Yasonna dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP 2020, di Jakarta, Selasa (2/2/2021) seperti dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (3/3/2021).
Jika kita ingin maju, saran Yasonna, para bupati dan wali kota, mau tidak mau, suka tidak suka MPP ini menjadi hal yang sangat penting kita lakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, para kepala daerah juga diharapkan dapat memiliki komitmen memberikan layanan publik yang optimal. Jika komitmen tersebut dimiliki oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, maka negara ini dapat bangkit, dan masyarakat juga memiliki rasa percaya terhadap pemimpin didaerah nya masing masing.
“Saya kira membangun MPP tidak terlalu mahal, namun yang penting dilakukan adalah komitmen politik dari setiap kepala daerah untuk MPP tersebut,” ujar Yasonna dalam sambutan dihadapan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.
Apresiasi juga disampaikan kepada Kementerian PANRB, sebagai instansi yang memrakarsai berdirinya MPP di berbagai daerah. Jika saat ini sebagian daerah sudah memiliki MPP, maka diharapkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia juga dapat berkomitmen membangun pelayanan dalam satu gedung tersebut.
Kemudahan layanan juga harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi. Oleh karenanya para bupati dan wali kota dituntut memperbaiki SDM, terlebih pada sektor penguasaan teknologi informasi.
Seperti yang dilakukan instansinya yakni mencanangkan revolusi digital dengan tujuan memberi kemudahan pelayanan public. Presiden, kuitp Yasonna, mengatakan saat ini negara-negara berlomba bukan lagi siapa yang terbesar, tapi siapa yang tercepat menggunakan teknologi informasi, maka peningkatan SDM penting dilakukan.
“Kita meminta para bupati dan wali kota mendorong terus SDM dalam menggunakan teknologi informasi,” pungkas Menkumham Yasonna. (byu/smr)
