Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo. Di antaranya percepatan sertipikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.
semarak.co-Dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, Menteri ATR/BPN Hadi terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan beberapa pimpinan kementerian/lembaga. Kali ini Menteri ATR/BPN Hadi melanjutkan langkah koordinasinya dengan melakukan pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Jumat (8/7/2022).
Pertemuan ini sebagai langkah percepatan penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan aset BUMN, salah satunya PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian BUMN dan KSP menyusun strategi terkait dengan skema penyelesaian sengketa dan konflik.
Diharapkan perlahan persoalan tanah tersebut bisa dicarikan solusinya secara bersama tanpa merugikan pihak mana pun. Dalam hal ini, Menteri ATR/BPN mengaku melakukan pendalaman dengan konsolidasi antarkementerian/Lembaga, yaitu dengan BUMN dan KSP.
“Harapannya kedua pertemuan tersebut akan membuahkan solusi bagi semua pihak, kesejahteraan masyarakat tercipta dan aset BUMN tetap terjaga,” tambah Menteri Hadi dirilis humas ATR/BPN usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Sabtu sore (9/7/2022).
Salah satu upaya dalam menghindari terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan kepada Menteri BUMN agar dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga asetnya di lapangan. “Penjagaan aset bisa dengan bekerja sama dengan Polri dan aparat penegak hukum,” tuturnya.
Adapun dalam pertemuan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati. (ys/jr/smr)
