Mantan Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengusulkan perluasan tes bagi pedagang di pasar tradisional di Jakarta sehubungan dengan ditemukan puluhan pedagang terpapar wabah virus corona jenis baru penyebab Covid-19.
semarak.co– Pasar tradisional, kata Sandi, adalah sendi perekonomian yang dampaknya besar. Pasar ini merupakan UKM pencipta lapangan pekerjaan sebesar 97 persen dan penggerak perekonomian hingga 60 persen perekonomian kota.
“Karena dengan perluasan testing sebagai bagian dari keseharian normal baru, kita bisa mengidentifikasi klaster-klaster penyebaran Covid-19 di pasar,” kata Sandi, sapaan akrabnya di Jakarta, Jumat (12/6/2020).
Sehingga, kata Sandi, perlu adanya pengaplikasian protokol kesehatan yang tepat seperti penggunaan sarung tangan dan masker maupun pelindung wajah. Sandi menekankan perlunya masyarakat mengikuti dan menjalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mendorong penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyebutkan, 51 pedagang pasar di Jakarta terkonfirmasi terpapar virus corona (Covid-19) dari enam lokasi pasar. IKAPPI menyebutkan, dari 51 pedagang yang terpapar Covid-19 di Jakarta, ada satu pedagang di Pasar Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, meninggal dunia.
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya mengakui bahwa ada 52 pedagang pasar yang positif terpapar Covid-19. Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin mengatakan, 52 pedagang tersebut berasal dari 19 pasar yang dicurigai terjadi penyebaran Covid-19 ketika1.418 pedagang dites uji usap (swab test).
Mantan calon wakil presiden (Cawapres) yang mendampingi Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini juga mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu yang dikritik politisi Gerindra ini adalah pasal yang mengatur bahwa perusahaan pemberi kerja diwajibkan untuk menyetorkan iuran wajib Tapera. Iuran Tapera yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji, di mana 0,5% dibayarkan pemberi kerja atau perusahaan dan sisanya 2,5% ditanggung pekerja.
“Saya menilai peraturan ini akan memberatkan pengusaha di tengah pandemi Covid-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Hal-hal yang sifatnya masih masa depan seharusnya bisa ditunda dulu karena untuk bisa bertahan di saat pandemi Covid-19 sekarang saja sudah sulit apalagi ditambah dengan beban iuran,” sindirnya.
Yang dibutuhkan masyarakat untuk memulihkan usahanya, nilai dia, adalah dana tunai. “Selama ini pengusaha sudah banyak yang makan tabungan. Jangan malah dibebani lagi dengan iuran-iuran yang belum bisa dirasa dampaknya untuk sekarang ini,” tegas Sandi yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Mantan pendamping Gubernur Anies Baswedan ini mengingatkan pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang berempati pada masyarakat. Apalagi di tengah wabah corona di mana para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat terdampak dan banyak yang kehilangan pekerjaan.
“Ini semua sudah berteriak-teriak pengusaha UMKM tidak punya likuiditas, masyarakat kehilangan pekerjaan. Kita harus dengar suara warga masyarakat yang terdampak. Masyarakat sekarang harus menjadi subjek juga karena ini kan kita melawan pandemi bersama sama,” ujarnya.
Pengagas Rumah Siap Kerja ini mengatakan saat ini masa-masa sulit yang dihadapi pengusaha dan UMKM. Tidak hanya sekedar banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi juga mereka dihadapkan dengan biaya hidup yang berat. “Beban biaya hidup masyarakat itu sekarang berat, tolong berempati,” pinta Sandi.
Sementara itu, Sandi mengaku mendapat banyak curhat dari para karyawan dan pekerja UMKM bahwa gaji mereka banyak yang dipotong, ada juga yang BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun ditangguhkan selama pandemi ini.
“Di tengah wabah perekonomian, kita lemah dan daya beli masyarakat menurun. Pemerintah dengar masyarakat. Kita lihat bagaimana keijakan apakah menambah beban masyarakat dan yakinkan pengusaha jangan PHK dulu,” harapnya.
Dia mengimbau seluruh komponen masyarakat baik pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk saling membantu dan merangkul di tengah wabah untuk saling meringankan beban hidup.
“Kita fokus dulu nih pandemi Covid-19 kita selesaikan, dampak ekonominya kita selesaikan. Dan pemerintah perlu menambah jumlah paket-paket yang harus digunakan untuk menstimulus ekonomi,” pungkas Sandi. (net/smr)
