Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai tersangka korupsi. Juliari diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari rekanan pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.
semarak.co-Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terungkap kalau ia diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dalam dua tahap proyek pengadaan bansos tersebut. Uang suap yang diterima Juliari dengan cara mematok fee sebesar Rp 10 ribu dari setiap paket bansos berisi sembako senilai Rp 300 ribu.
Proyek bansos 2020 untuk pengadaan sembako Covid-19 itu sendiri senilai Rp 5,9 triliun yang terdiri dari 272 kontrak pengadaan. Sebagai penerima suap, Juliari lantas dijerat penyidik KPK dengan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-Undang No.31 tahun 1999.
itu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Dulu, Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah menyebut kementerian yang sebelumnya bernama Departemen Sosial (Depsos) adalah sarang koruptor.
Mengutip wawancara jurnalis senior Andy F Noya dalam program Kick Andy pada edisi 31 Desember 2009, pada masa pemerintahannya, Gus Dur membubarkan dua Departemen yang merupakan warisan Orde Baru yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.
Ketika itu Andy mengungkapkan keheranannya dengan langkah Gus Dur membubarkan Departemen Sosial yang notabene berperan mengayomi orang terlantar di Indonesia. “Persisnya itu, karena Departemen (Sosial) itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean sampai hari ini” ucap Gus Dur kala itu.
Andy lalu bertanya dengan menganalogikan membunuh seekor tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. “Oh memang, karena tikusnya sudah menguasai lumbung,” jawab Gus Dur disambut gelak tawa penonton yang hadir saat itu.
Pasca dilengserkannya Gus Dur dalam Sidang Istimewa (SI) MPR yang dikomandoi Amien Rais dan kemudian perannya digantikan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Departemen Sosial kembali dihidupkan semasa Putri Proklamator itu menjadi Presiden ke-5 RI.
Sepak terjang KPK mengungkap sejumlah kasus korupsi besar dalam waktu yang berdekatan menghebohkan warganet atau netizen. Belum lama KPK membongkar kasus dugaan korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
Menyusul, hari ini (6/12/2020) KPK menyeret Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dalam kasus rasuah. KPK juga menangkap sejumlah kepala daerah terkait kasus korupsi. Gebrakan KPK tersebut menjadikan hiburan bagi warganet sekaligus harapan besar pentusan kasus korupsi di Indonesia.
“Paling enak bangun tidur, cuci muka, nonton berita pagi kek gini..sambil sarapan kopi sama singkong goyeng,” ungkap pemilik akun YouTube siti maryati dalam kolom komentar berita streaming salah satu TV swasta berjudul “Mensos Juliari Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Kronologi OTT KPK Terkait Kasus Korupsi Bansos Corona,” Minggu (6/12/2020).
“Benih Lobster, Dana Bansos Corona .. Apalagi yang belum?? Ayo KPK bongkar semua nih tikus berdasi koruptor,” ungkap pemilik akun neviez viez. Komentar ini mendapatkan sejumlah tanggapan dari warganet lain.
“Anggaran vaksin, pantauuu wkakwk,” ujar akun fita fita.
“Anies sebentar lagi,” ungkap akun Jiang Rong. ”
Anggaran copid (Covid-19)juga……..Pertamina juga yg katanya rugi 11 T,” ungkap akun sunarwan iwan.
“Dana BLT pekerja jg perlu nih diusut,” ungkap akun Catur Febri. ”@Catur Febri pass nie BLT yg ga cair2…haha,” ujar akun e kusmayadi.
“@e kusmayadi bukan masalah ga cairnya knp bnyk yg tdk dpt padahal sudah memenuhi segala aspek persyaratan,” balas akun Catur Febri.
”Bantuan UMKM…pak..di cek juga??,” kata yoga tas,an. ”Selagi belum ada penegakan hukum mati, korupsi bakal ada sampai kapan pun,” cetus akun quiet.
Begitu pula netizen yang mengingatkan kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid ketika membubarkan Departemen Sosial waktu itu.
“Ini kenapa dulu gusdur membubarkan kementrian ini. Karena beliau tau, ini menjadi sarangnya korupsi. Dan ini sekali lg, membuktikan tingkat ke ilmuan gusdur diatas kita semua,” cetus pemilik akun Sutisniawan Rizky.
Komentar inipun mendapatkan sejumlah tanggapan dari netizen yang lain. ”Dan ketika ditanya gusdur cuma menjawab ’sejarah akan membuktikan.” Terbukti bener,” ungkap Gigih BS.
Netizen juga memotivasi atas kinerja penyidik senior KPK Novel Baswedan. “Bravo KPK, bung Novel jgn pernah mundur dr KPK, andalah singa KPK yg ditakuti oleh para koruptor…waspadai juga pengadaan vaksinnya bung….,” ungkap akun Slamet Budi.
Banyak pula warganet di kolom kementar yang meminta KPK menjeratkan hukuman mati untuk para koruptor. ”Enaknya koruptor ya di tembak mati aja,” ungkap Hyperbolic 008.
Korupsi bantuan sosial terkait pandemi = HUKUMAN MATI,” ungkap Crysta 28. ”Korupsi duit bantuan musibah hukuman mati itu ada UUD nya,”ujar akun agung sandi.
Namun ada pula warganet yang menyindir jika aparat tidak berani untuk menerapkan hukuman mati. “Indonesia mah gak bakal berani alasane HAM,” ungkap akun Hans Made.
“Mimpi aja kader PDIP kena hukuman mati,” ukan pemilik akun bukan urusan saya.
“Aq sangsi seh kalo sampe ada hukuman mati buat maling uang rakyat,” ungkap Dedi Trisna Amijaya Amijaya. Komentar inipun ditanggapi oleh netizen lain bahwa hukuman mati bukanlah mustahil.
“@Dedi Trisna Amijaya Amijaya. Pembunuh dan mutilasi bisa dihukum mati karena merugikan satu nyawa org lain.. dihukum mati! Sedangkan koruptor merugikan nyawa satu negara, bisa2nya gak dihukum setimpal…. minimal dimiskinkan! Bahkan hukuman mati bukanlah sesuatu yg mustahil…!” tegas pemilik akun Lau Mend.
Seperti diketahui, Mensos Juliari pernah menjabat Anggota DPR RI dua Periode, Wakil Bendum DPP PDIP. Mengutip dari Wikipedia, diketahui kalau Juliari dilahirkan di Jakarta pada 22 Juli 1972.
Sebelum menjadi menteri ia pernah duduk sebagai anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan dalam dua periode dari Dapil Jawa Tengah I, yakni 2014- 2019 dan 2019-2024. Saat di DPR, ia bertugas di Komisi VI yang membidangi Perdagangan,
Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, dan Standarisasi Nasional. Juliari meninggalkan kursi DPR periode 2019-2024 setelah dirinya diminta menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu.
Juliari sebagai kader PDIP juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDIP periode 2019-2024. Sebelum menjadi Bendum, Juliari pernah anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDIP pada 2003 dan 2008.
Riwayat pendidikan Juliari juga tergolong bagus. Ia pernah menempuh pendidikan di Riverside City College dan Chapman University Amerika Serikat. Sebelum terjun ke dunia politik, Juliari pernah menjadi petinggi beberapa perusahaan, yakni PT Wiraswasta Gemilang Indonesia, PT Arlinto Perkasa Buana, PT Bwana Energy, dan PT Tridaya Mandiri.
Juliari bahkan pernah menjadi Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia (Aspelindo) selama tujuh tahun, yakni tahun 2007 hingga 2014. Selain itu, Juliari juga pernah menjadi Wakil Ketua Komite Tetap Akses Informasi Peluang Bisnis-Bidang UMKM Kadin pada 2009-2010.
Bukan hanya di dunia bisnis dan politik, Juliari juga menggeluti hobinya yang lain di dunia motor dan olah raga basket, bahkan ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) periode tahun 2003 – 2011, dan Ketua IV Pemberdayaan Usaha dan Masyarakat PB PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia) periode tahun 2002 – 2004. (pos/net/smr)
Berikut biodata tersangka KPK ini:
Nama: Juliari Peter Batubara, MBA
Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 22 Juli 1972
Alamat Rumah: Komplek Pejabat Tinggi Negara, Jalan Widya Chandra IV No. 18, Jakarta 12196
PENDIDIKAN
1979 – 1985: SD St. Fransiskus Asisi – Tebet Jakarta Selatan
1985 – 1988: SMP St. Fransiskus Asisi – Tebet Jakarta Selatan
1988 – 1991: SMA Negeri 8 Bukit Duri Jakarta Selatan
1991 – 1995: Riverside City College California USA
1995 – 1997: Chapman University California, USA
(MBA in Business Administration with minor in Finance)
2005 – 2006: Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana Universitas Indonesia, dan serta kuliah jarak jauh untuk ’Microeconomics of Competitiveness’ di Harvard University Business School,
Karir Pekerjaan:
1998 – 2000: Marketing Supervisor & Business Development Manager PT Wiraswasta Gemilang Indonesia
2000 – 2003: Commercial Division Head PT Wiraswasta Gemilang Indonesia
2003 – 2012: Direktur Utama PT Wiraswasta Gemilang Indonesia
2003 – 2019: Komisaris Utama PT Arlinto Perkasa Buana
2005 – 2019: Komisaris Utama PT Tridaya Mandiri
Karir Politik:
2014 – 2019: Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
2016 – 2019: Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen
2019: Wakil Ketua Komisi IX DPR Republik Indonesia
2019 – 2024: Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
2024 – 6 Desember 2020 – Menteri Sosial RI.
Karir Organisasi:
1986 – 1987: Pengurus OSIS di SMP St Fransiskus Asisi Tebet Jakarta Selatan
1989 – 1990: Pengurus OSIS SMAN 8 Bukit Duri Tebet Jakarta Selatan
2002 – 2004: Ketua IV Pemberdayaan Usaha dan Masyarakat PB Perbasi (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia)
2003 – 2011: Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI)
2003 – 2019: Ketua Yayasan Pendidikan Menengah 17 Agustus 1945
2003: Anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan
2007 – 2011: Ketua Biro Promosi & Pemasaran KONI Pusat (Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat)
2007 – 2012: Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia (Aspelindo)
2008: Anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan
2008 – 2012: Anggota Dewan Penasehat Masyarakat Pelumas Indonesia (MASPI)
2009 – 2010: Wakil Ketua Komite Tetap Akses Informasi Peluang Bisnis – Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi KADIN Indonesia.
2010 – sekarang, Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan.
