Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, program transmigrasi sangat strategis dalam mempercepat terwujudnya Indonesia Sentris masa kini maupun di masa depan.
semarak.co-Program ini secara konsisten telah mempraktikkan gagasan pembangunan dan persatuan Indonesia untuk bersama-sama menyejahterakan masyarakat secara merata. Pemerintah tidak ingin semua atau sebagian besar pembangunan dan investasi hanya terfokus di Pulau Jawa.
Pemerintah, kutip Mendes PDTT Halim, menginginkan bisa merata di seluruh wilayah di Indonesia sehingga masyarakat yang jauh dari Pulau Jawa pun bisa menikmati pembangunan. Pengalaman transmigrasi yang sangat panjang sejak 1905 sudah tidak diragukan lagi keberhasilannya.
“Dalam mengembangkan daerah-darah di Indonesia. Transmigrasi ini menguatkan Indonesia Sentris,” kata Mendes PDTT saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Transmigrasi Tahun 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/5/2024).
Dengan hasil produktif itu, lanjut dia, program transmigrasi juga akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Terbukti berhasil berkembang menjadi 1.529 desa definitif, 454 kecamatan, 114 kabupaten bahkan sampai mewujudkan 3 provinsi.
“Program transmigrasi juga berkontribusi dalam penyediaan pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi areal pertanian dan peningkatan produksi menjadi kawasan atau daerah lumbung pangan,” beber Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
“Kawasan transmigrasi senantiasa menjadi pusat pertumbuhan baru, hingga berkembang menjadi 1.529 desa definitif, 454 kecamatan, 114 kabupaten, bahkan sampai mewujudkan 3 provinsi,” ujar Gus Halim dirilis humas usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Senin (6/5/2024).
Gus Halim berharap, program transmigrasi ini didukung oleh berbagai pihak terkait lainnya, terutama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga lainnya sesuai bidangnya. Indonesia Sentris juga merupakan langkah pemerintah agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial anak bangsa yang ada di wilayah Indonesia bagian timur.
Pada hakikatnya, dengan gencar melakukan pemerataan pembangunan bukan hanya sebagai upaya untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, tapi juga merupakan perwujudan menguatkan sektor ketahanan nasional yang pada akhirnya mampu menjaga situasi dalam negeri tetap kondusif.
“Ke depan, transmigrasi kian relevan guna menjaga pemerataan kue pembangunan nasional. Karena, saat ini saja 59 persen Produk Domestik Regional Bruto terpaku di Pulau Jawa,” pungkas Gus Halim yang mantan Ketua DPRD Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu, Gus Halim memberikan apresiasi simbolis kepada para pihak, antara lain kepala daerah, lembaga BUMN, tokoh Masyarakat bahkan konten kreator atas kontribusi mereka dalam membantu menyukseskan program transmigrasi. Penghargaan yang berupa cenderamata dan lencana itu dibagi ke dalam beberapa kategori dan berjumlah sebanyak 18 penghargaan/piagam.
Di bagian lain dirilis humas dari acara yang sama, Gus Halim menyatakan Program Transmigrasi secara konsisten telah berhasil mencapai target siginifikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Beberapa target yang dicapai antara lain memindahkan, menata, dan menempatkan penduduk sebanyak 2,2 juta kepala keluarga atau 9,2 juta jiwa. Selanjutnya memprakarsai pembangunan di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi baik secara akses maupun sumber daya.
“Target RPJMN 2020-2024 untuk transmigrasi selama ini telah tercapai setiap tahun. Target Indeks Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2022 sebesar 53,12 poin telah terlampaui pada 53,66 poin,” ungkap Gus Halim, Profesor Kehormatan UNESA ini.
Gus Halim menjelaskan, rapat koordinasi kali ini membawa sejumlah agenda penting, di antaranya mengonsolidasi kinerja lintas instansi dalam menuntaskan target RPJMN 2020-2024. Di sisi lain, lanjut Gus Halim, rakor ini juga menginventarisir usulan program transmigrasi untuk menyongsong tahun 2025-2029.
Selain itu mempercepat fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi. Menyongsong RPJMN 2025-2029, serangkaian regulasi telah diterbitkan. Perpres Nomor 50 Tahun 2018, tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, menjadi landasan regulasi penting bagi pengembangan transmigrasi ke depan.
Gus Halim menambahkan, di era digital saat ini paradigma pembangunan transmigrasi harus dilakukan dengan berbagai inovasi untuk menjadi kawasan yang lebih cepat tumbuh, sebagai pusat pertumbuhan baru, serta masyarakat transmigrasi yang lebih berkualitas.
Gus Halim mengajak inovasi pembangunan tersebut diterima dan menjadi komitmen bersama dengan mewujudkan Kawasan Transpolitan. Selanjutnya mengembangkan konsep pembangunan kawasan transmigrasi dengan lebih berorientasi kepada kebutuhan dan potensi di daerah tujuan.
“Telah terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024, tentang peraturan pelaksanaan ketransmigrasian. Transformasi transmigrasi alias Transpolitan, harus didasarkan kesiapan lahan yang clear and clean, kesiapan prasarana dan sarana lokal, serta berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terkini,” pungkasnya. (yat/hms/smr)
