Pertemuan Dewan Tahunan ke-20 Partners in Population and Development (PPD) dan Konferensi Internasional Antar Kementerian Kerja sama Segitiga Selatan-Selatan yang digelar di Victoria Falls, Zimbabwe menyoroti 3 isu utama permasalahan kependudukan dunia.
semarak.co-Dalam pertemuan yang digelar 8-11 Oktober 2023, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berbagi praktik baik tentang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi kepada 27 negara anggota PPD.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, sekarang ini ada tiga fokus utama yang menjadi perjuangan PPD, yang nantinya ini untuk menjamin program-program prioritas ICPD. Ada yang disebut tiga zeros.
“Pertama bagaimana mengeliminasi masalah mortality rate, angka kematian ibu melahirkan masih tinggi di 27 negara-negara tadi,” rinci Teguh melalui telewicara kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/3/2023) dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Kamis malam (12/10/2023).
Kemudian unmet need pasangan usia subur yang seharusnya membutuhkan pelayanan KB tetapi tidak terlayani dengan baik. “Ketiga tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk praktek-praktek kekerasan pada anak,” imbuh Teguh dalam rinciannya.
Teguh didampingi Kepala Pusat Pelatihan, Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB (Pulin) BKKBN Ukik Kusuma Kurniawan mewakili Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam International Inter-Ministerial Conference on South-South and Triangular Cooperation in Population and Development: A High-Level Consultation Leading up to ICPD30.
“Sesuatu yang perlu kita catat adalah perjuangan zero population growth ujungnya adalah memang 2,1 TFR nya dan sekarang sudah berhasil. Artinya sekarang sudah berhasil Indonesia tetapi jangan sampai masuk ke zero growth seperti negara Jepang dan negara lain yang sudah maju,” ujarnya.
Ditambahkan Teguh, “Tetapi kita tetap harus ada kelahiran dan pertumbuhan, tapi harus dikelola dengan baik agar daya dukung dan tampung lingkungan itu bisa menjadikan populasi penduduk yang hidup di lingkungan tersebut punya kualitas yang baik.”
“Itu maka tantangannya adalah kualitas hidup. Nah maka dari itu stunting masih jadi program yang kita perjuangkan,” demikian Teguh yang sebelum wawancara berlangsung melakukan pembicaraan bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Zimbabwe Dewa Made Juniarta Sastrawan.
Teguh optimistis Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo menjadi leading dalam aspek pengelolaan kependudukan di tingkat dunia. Bahkan Indonesia telah mendapatkan penghargaan Population Award pada tahun 2022 lalu.
Praktik-praktik baik yang dipaparkan dalam konferensi ini mendapat sambutan baik dari 27 negara yang menjadi bagian dari organisasi Internasional Partners in Population and Development (PPD). Beberapa praktik baik yang sudah diadopsi negara lain, adalah pelayanan KB pasca persalinan dan keguguran.
Kemudian juga religious leader on Family Planning di beberapa kota dan termasuk kampung keluarga berkualitas yang saat ini jadi perhatian negara-negara lain. Ia juga tak menampik akan ada kerjasama lanjutan dengan negara-negara lain dalam pelatihan-pelatihan di negara lain dimana BKKBN akan menjadi leading sectornya.
“Tentu dari hasil konferensi tingkat menteri high level ini bisa selesai dan rumusan-rumusan ini bisa dilaksanakan kebijakannya lalu muncul evaluasi menuju ICPD 30 di New York nanti. Harapannya PPD ini menjadi daya ungkit yang signifikan bagi negara-negara di dalamnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah disepakati di ICPD tahun 1994 di Cairo,” ujar Teguh.
Partners in Population and Development (PPD) merupakan sebuah Inter-Governmental Organization yang dibentuk untuk tujuan memperluas dan meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan di bidang kesehatan reproduksi, kependudukan, dan pembangunan.
PPD terdiri dari 27 negara anggota yang terbentuk atas prakarsa diantara pemerintah di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang memiliki semangat bersama untuk memperluas dan meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan.
Indonesia adalah salah satu negara prakarsa terbentuknya PPD yang didirikan pada tahun 1995 dan BKKBN sebagai focal point. Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) merupakan PPD Board dan Exco Indonesia.
Pada tahun 2020, Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 9 Executive Committee PPD/ Dewan Eksekutif PPD periode 2021-2023. BKKBN dipilih oleh negara-negara anggota PPD sebagai Treasurer/Keuangan saat pertemuan the 25th PPD Annual Board Meeting tanggal 16 Oktober 2020.
Komite Eksekutif periode 2021-2023 terdiri dari 9 negara: Afrika Selatan (Ketua), Cina (Wakil Ketua), Sekretaris (Tunisia), Bendahara (Indonesia), India (Anggota), Benin (Anggota), Kenya (Anggota), dan Meksiko (Anggota). (zia/hms/smr)
