Komisi VI DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN, terutama bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Selasa (5/9), RDP membahas kebijkana deviden (pendapatan bagian pemerintah anggaran 2018.
Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, penentuan deviden mempertimbangkan kemampuan BUMN dan diupayakan tidak menurunkan nilai harga pasar. Politisi Partai Amanat Nasional itu menyampaikan beberapa poin penting lain di awal rapat yang dipimpinnya.
Anggota DPR dari Dapil Jateng ini menambahkan, untuk pembahasan perlu dilakukan lebih lanjut mengenai deviden. “Tahun 2017 deviden semua keuntungan di BUMN yang kami sumbangsihkan untuk negara sbsr Rp 15,389triliun. Juga di bantu oleh PT Pertamina,” ungkapnya.
Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah menambahkan, tahun ini total yang ditargetkan untuk memberikan deviden kepada negara sebesar Rp11,375 triliun. “Kontribusi terbesar kami tetap dari Pertamina, PLN, dan PGN,” imbuh Edwin mewakili Kementerian BUMN.
Dalam rapat tersebut ada beberapa catatan kesimpulan yang harus menjadi pekerjaan besar Komisi VI beserta mitra yang bersangkutan. Di antaranya Komisi VI meminta kepada seluruh BUMN energi, logistik, kawasan, dan pariwisata untuk menyampaikan data lengkap mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015 sampai tahun 2017,
Selain itu Komisi VI meminta kepada seluruh BUMN untuk menyampaikan data lengkap selama 10 tahun. Mulai dari kepemilikan saham, subsidi pemerintah, investasi perusahaan, laba bersih hingga total pembagian laba berdasarkan RUPS dengan persentasenya yang dialokasikan untuk negara.
Terakhir Komisi VI meminta kepada seluruh anak perusahaan BUMN untuk menyampaikan data lengkap mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016 dan 2017. Dalam rapat selanjutnya Komisi VI akan membahas secara mendalam Rapat Panitia Kerja deviden. Komisi VI berharap para mitra dan kementerian mampu saling bersinergi demi tercapainya tujuan kita bersama. (zim)
