Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Desa (Wamendes) PDT A Riza Patria menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di gedung Parlemen Senayanm, Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025).
Semarak.co – Raker ini utamanya mengagendakan Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2024 sekaligus membahas evaluasi pelaksanaan APBN hingga Juli 2025. Mendes PDT Yandri menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian Desa (Kemendes) per Juli 2025 mencapai 34%.
Mendes PDT Yandri mengatakan, total anggaran Kemendes PDTT tahun 2024 sebesar Rp3.240.574.636.000, dengan realisasi sebesar 97,49%. Realisasi anggaran tahun 2024 itu mengalami penurunan dibandingkan realisasi anggaran pada 2023 yang mencapai 98,13%.
Penurunan itu terjadi karena masih terdapat blokir anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024. Realisasi anggaran Kemendes PDT sampai dengan 3 Juli 2025 adalah sebesar 34,07% atau Rp836.884.472.138 dari pagu total Rp2.456.603.382.000.
Realisasi anggaran itu mencakup belanja pegawai sebesar Rp146.574.224.405, belanja barang dan jasa sebesar Rp687.919.543.568, dan belanja modal Rp2.390.704.165. Realisasi anggaran tahun 2025 itu lebih rendah diantaranya karena masih terdapat blokir anggaran.
Lalu, ada pula tambahan alokasi pinjaman hibah luar negeri (PHLN) Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang baru dimasukkan dalam Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 1 Juli 2025. Mendes Yandri optimistis jika pihaknya mampu penuhi realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target yang dicanangkan.
Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mengatakan, jika pihaknya siap membantu Kemendes PDT untuk mengatasi backlog anggaran di Tahun 2026, dimana pagu kebutuhan Rp3,36 triliun. Sedang pagu indikatif Rp1,59 Triliun hingga ada selisih Rp1,77 triliun.
“Komisi V bersama Kementerian Desa bakal memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2026,” kata Ridwan dirilis humas Kemendes PDT usai acara melalui WAGroup Media Kemendesa 2025, Senin malam (7/7/2025).
Komisi V DPR bersama Kemendes PDT sepakat untuk menyesuaikan program dalam RAPBN 2026 sesuai saran dan masukan Komisi V sebagaimana diatur perundang-undangan. Dalam rapat itu, Mendes Yandri melaporkan jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bakal diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, 19 Juli 2025.
“Insya Allah, tanggal 19 Juli di Klaten akan di-launching oleh Bapak Presiden lebih kurang 80.000 ribu Kopdes yang sudah berbadan hukum dan ada sekitar 130 mockup atau percontohan sudah siap,” kata Mendes Yandri dihadapan anggota DPR RI. Hadir mendampingi Sekjen Taufik Madjid. (fir/smr)
