Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam hal penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara (ASN). Menyusul keberhasilan Kementerian PANRB membawa dua penghargaan dalam ajang BKN Award 2022 di Batam, Kamis (21/7/2022).
semarak.co-Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan, Kementerian PANRB berhasil meraih juara 1 Kategori Penilaian Kompetensi di Kementerian Tipe Kecil. Prestasi ini meningkat jika dibanding tahun 2021 dimana Kementerian PANRB berada di peringkat tiga pada kategori yang sama.
“Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem merit di lingkungan Kementerian PANRB khususnya, benar-benar dilakukan dengan baik,” ujar Rini dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Jumat (22/7/2022).
Tak hanya itu, Kementerian PANRB juga menjadi salah satu instansi pusat yang menerima penghargaan dalam Kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua penghargaan ini diumumkan pada forum evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang digelar BKN (Badan Kepegawaian Negara) secara hibrida di Kota Batam.
Diketahui bahwa penghargaan tersebut diberikan BKN setiap tahunnya kepada instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkup masing-masing.
Manajemen ASN tersebut mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.
Rini berharap, adanya capaian ini tidak membuat Kementerian PANRB cepat berpuas diri. “Semoga menjadi pemicu bagi kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ASN, terutama dalam penyelenggaraan sistem merit kedepannya,” pungkas Rini.
Tahun ini merupakan tahun ke-8 digelarnya ajang BKN Award ini. Ajang tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen penyelenggaraan manajemen ASN di lingkup instansi pusat dan daerah.
Di bagian lain disampaikan bahwa menjadi humas pemerintahan dituntut untuk memberikan informasi yang aktual, akurat, dan akuntabel kepada masyarakat. Media massa menjadi salah satu stakeholder yang harus dirangkul untuk memastikan informasi yang disampaikan adalah benar dan tidak ambigu bagi masyarakat sebagai penerima pesan.
Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik (DAKIP) Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan, karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan media massa dalam penyebarluasan informasi.
“Kegiatan ini merupakan upaya dalam menguatkan sinergisitas dan kolaborasi pemerintah dengan media, sehingga kita juga jadi belajar bagaimana menyampaikan informasi yang lengkap dan juga efektif,” ujar Averrouce saat membuka media meeting di Jakarta, Kamis (21/7/2022) dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup juga.
Media sebagai penyebar luas informasi bagi publik memegang peranan penting, sehingga perlu dipastikan bahwa informasi tersebut diserap publik dan dipahami secara holistik. Terlebih, ketika kini informasi dari media online di berbagai platform tersebar dengan lebih cepat dan dapat dijangkau berbagai lapisan masyarakat.
“Kebebasan pers sebagai anak kandung reformasi semakin kuat sekarang. Namun, tetap ada aturannya dan sepertinya kita semua sudah paham bahwa aturannya rigid dan ada hal publik yang harus dijaga ketepatannya serta dampaknya bagi masyarakat luas,” jelas Averrouce.
Mendukung pernyataan tersebut, Editor in Chief iNews TV dan MNC News Channel Prabu Revolusi mengatakan, kegagalan komunikasi pemerintah seringnya disebabkan oleh tertutupnya informasi tersebut. Sedangkan di sisi lain, wartawan perlu punya gambaran utuh terkait topik tersebut agar dapat mengolah berita secara komprehensif.
Menurutnya, humas pemerintah harus kolaboratif dengan berbagai pihak, salah satunya dengan wartawan. “Ada off the record, ada yang on the record. Harus terbuka sama pers. Sangat mungkin informasi yang disuguhkan oleh humas datangnya dari media massa atau publik,” jelas Prabu.
Diskusi kali ini juga membahas tentang juru bicara pemerintah yang baik bagi publik. Menurut Prabu, juru bicara instansi pemerintah harus seseorang yang bisa mendengarkan masyarakat. “Jika cari juru bicara, carilah yang bisa mendengarkan publik. Jadi mendengar dulu, baru berbicara,” ungkap mantan news anchor.
Tak hanya melalui media mainstream, Prabu juga menyarankan agar pemerintah juga melakukan pendekatan ke content creator. Hal tersebut dikarenakan para content creator perlu mengetahui bahwa ruang publik tidak sebebas itu dan ada norma, nilai, serta tanggung jawab yang mengiringi konten tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi turut mendukung keterbukaan pemerintah terhadap rekan-rekan jurnalis.
Hal tersebut penting untuk meminimalisir kesalahpahaman terkait informasi yang diterima masyarakat, terutama bagi dirinya yang tak asing dengan informasi hoaks mengenai pandemi Covid-19. “Kami mencegah agar tidak ada misinformasi di masyarakat,” imbuh Nadia di acara yang sama.
“Kita teruskan kolaborasi ini dan kami siap menerima masukan atau cara-cara yang lebih baik dalam mengkomunikasikan informasi,” demikian wanita yang pernah menjadi juru bicara Kementerian Kesehatan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. (nan/hms/smr)
