Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. foto: tribunnews.com

Kudeta Partai Demokrat diduga sudah dipersiapkan sejak lama. Sebelum benar-benar terjadi dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat kemarin (5/3/2021).

semarak.co-Upaya kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum Partai Demokrat rupanya sebelumnya juga sudah pernah dilakukan. Dalam KLB di Deli Serdang, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko didaulat sebagai ketua umum.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo membuat pengakuan dalam sebuah rekaman video tayangan televisi media online FNN, dimana Gatot juga sempat diajak untuk menggulingkan AHY dari kursi ketua umum Partai Demokrat. Ajakan tersebut dilakukan sebelum dilakukan KLB Deli Serdang itu.

Mengutip Tribunnews.com (Minggu, 7 Maret 2021 16:10 WIB), ajakan kudeta Partai Demokrat itu ditolak Gatot Nurmantyo. Gatot mengaku langsung teringat pada jasa-jasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kenangan di Istana saat SBY menjabat Presiden RI ke-6.

Gatot Nurmantyo yang juga Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengaku pernah didatangi seseorang untuk terlibat dalam upaya kudeta atau penggulingan inskonstitusional terhadap AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Hal itu disampaikan Gatot dalam sesi wawancara di kanal Youtube Bang Arief pada Jumat (5/3/2021).

Wawancara ini dilakukan sebelum pelaksanaan KLB kubu kontra-AHY yang menunjuk KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB. “Ada juga yang datang sama saya. Datang, ‘Wuh, menarik juga’. Saya bilang, gimana prosesnya?”

Begini Pak, nanti kita bikin KLB. KLB terus gimana?

“Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Mosi tidak percaya, AHY turun.

Setelah turun, baru pemilihan, Bapak nanti pasti deh begini, begini. Oh begitu ya, saya bilang begitu-gitu,” ujar Gatot dilansir dari video di akun Instagram miliknya, @nurmantyo_gatot, Minggu (7/3/2021).

Setelah mendengar tawaran tersebut, mantan Panglima TNI itu justru langsung mengingat sosok Presiden ke-6 sekaligus Ayahanda AHY, SBY. “Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini lho, Saya ini bisa naik bintang satu, bintang dua, taruhlah itu biasalah.

BACA JUGA :  Gempa Lombok, TelkomGroup Sediakan Layanan Komunikasi Gratis Bagi Masyarakat Lombok

“Tapi kalau begitu saya naik bintang tiga itu Presiden pasti tahu kan gitu. Kemudian jabatan Pangkostrad, pasti Presiden tahu. Apalagi Presidennya tentara waktu itu Pak SBY ya kan. Tidak sembarangan gitu,” kata Gatot.

Dilanjutkan Gatot, “Bahkan saya Pangkostrad dipanggil oleh SBY ke Istana, Kamu akan saya jadikan Kepala Staf Angkatan Darat. Karena saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan.”

“Laksanakan tugas dengan profesional. Cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu. Itu saja, selamat. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lainnya lagi,” sambung Gatot.

Gatot mengakui, bahwa SBY merupakan presiden yang telah membantunya meraih prestasi di dunia kemiliteran. Berkat jasa besar SBY itulah yang membuat Gatot tanpa berpikir dua kali langsung menolak tawaran kudeta terhadap AHY.

“Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh dua Presiden. Satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Joko Widodo, kan gitu? Terus saya membalasnya dengan mencongkel (kudeta) anaknya,” imbuh Gatot.

Sindiran AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir perilaku KSP Moeldoko yang telah merebut kursi kepemimpinannya sebagai ketua umum Partai Demokrat lewat KLB yang disebutnya ilegal.

AHY menyampaikan sindirian tersebut saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) dengan para petinggi Partai Demokrat di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Minggu (7/3/2021).

AHY mengungkapkan, untuk membangun dan membesarkan partai perlu adanya rasa mencintai dari para anggota dan pengurus partainya. Rasa cinta terhadap partai itu , kata AHY, yang tidak dimiliki KSP Moeldoko saat dia didaulat sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

BACA JUGA :  Terkait Rasis Dialami Natalius Pigai, Presidium KAMI Din Syamsuddin Nilai Tak sesuai Sila Kedua Pancasila

AHY mengatakan, Moeldoko tidak memiliki rasa cinta kepada Partai Demokrat dan Moeldoko hanya ambisi politik saja untuk memiliki partai. Di sisi lain dia mengatakan, jika memang mencintai dan ingin memiliki partai tidak harus berteriak, cukup melakukan determinasi untuk membesarkan dan setiap kepada partai.

“Katanya KSP Moeldoko itu mencintai (Partai Demokrat) katanya. Ada yang mengatakan mencintai itu tidak harus memiliki, yang jelas KSP Moeldoko tidak mencintai tapi ingin memiliki Partai Demokrat,” kata AHY.

Hal itu kata AHY dia temukan dalam diri beberapa tokoh dan pengurus partai yang setia kepada kepengurusannya hingga saat ini. Selama KLB Partai Demokrat berlangsung, netizen di twitter sejak 3 Februari lalu, mengungah foto lawas ketika Moledoko mencium tangan SBY. (istimewa/twitter).

“Mereka (para pengurus) adalah petarung yang sah mereka tidak selalu berteriak tetapi mempunyai kegigihan dan determinasi untuk terus membesarkan Partai Demokrat,” tegasnya.

“Kami yang ada di sini tidak kemana-mana saat Demokrat terpuruk. Mereka mengatakan telah berkorban dan berjuang untuk Demokrat, padahal kenyataannya ketika kami berjuang mereka kemana,” ungkap AHY.

Dalam Rapim yang digelar DPP Partai Demokrat hari ini turut dihadiri beberapa nama seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketua Mahkamah Partai Nachrowi Ramli, Wakil Ketua Umum sekaligus Pendiri Partai Febri Rumangkang hingga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

Pernyataan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pemerintah hingga kini masih mencatat secara resmi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada,” kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu (6/3/2021).

BACA JUGA :  Kinerja Kinclong di Masa Pandemi Covid-19, Pegadaian Raih 3 Penghargaan BUMN Award

Mahfud menyebutkan, pemerintah sejauh ini tidak bisa menghalangi pelaksanaan KLB kubu kontra AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat lalu. Dalam pandangan pemerintah, kata Mahfud, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.

Karena itu, pemerintah tidak bisa menghalangi acara tersebut karena sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Di situ dikatakan bahwa boleh kok orang berkumpul mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, pemerintah belum bisa menilai sah tidaknya pelaksanaan KLB kubu kontra AHY selama belum ada laporan yang diterima pemerintah. Karena itu, Mahfud menyebutkan, dengan belum adanya laporan resmi dari acara tersebut, KLB kubu kontra AHY tidak ada masalah hukum hingga kini.

“Sehingga kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang, Medan? Bagi pemerintah kita tidak berbicara sah dan tidak sah sekarang karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi enggak ada masalah hukum sekarang,” imbuh Mahfud.

KLB kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY itu terselenggara pada Jumat lalu sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara. KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY. Berdasarkan siaran Kompas TV, dalam KLB diputuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026,” kata mantan kader Demokrat, Jhoni Allen, disela KLB. (net/smr)

LEAVE A REPLY