Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus membuka jalur komunikasi guna membahas penyelesaian persoalan proyek keramba jaring apung lepas pantai, yang dikerjakan BUMN, PT Perikanan Nusantara (Perinus).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo mengatakan, dalam rangka mengatasi permasalahan proyek keramba jaring apung lepas pantai yang telah mangkrak di sejumlah lokasi, sebenarnya ada jalan keluar yang membuat tidak ada pihak yang merasa disalahkan.
“KKP secara prinsip belum menerima proyek pembangunan keramba jaring apung (yang dikerjakan oleh Perinus). KKP juga menunggu untuk bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam rangka membicarakan persoalan tersebut,” ujar Edhy Prabowo.
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI menyoroti permasalahan terkait proyek keramba jaring apung lepas pantai yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya antara lain karena adanya sejumlah persoalan, yang dihadapi program tersebut.
Ketua Komisi IV DPR Sudin mempertanyakan proyek keramba jaring apung lepas pantai itu merupakan penugasan dari KKP kepada Perinus ataukah Perinus yang menginginkannya.
“Proyek keramba jaring apung lepas pantai telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada era Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti. Keramba jaring apung lepas pantai itu menggunakan teknologi dari Norwegia dan dipasang di sejumlah perairan yaitu perairan Aceh, Pangandaran, dan Karimunjawa,” ujar Sudin dalam rapat kerja dengan KKP.
Namun, dalam perjalanannya terhambat sejumlah kendala, seperti kasus hukum terkait keramba jaring apung lepas pantai di Aceh, yang telah diperiksa oleh aparat hukum setempat. Menteri Edhy juga mengungkapkan akan memindahkan lokasi keramba jaring apung ke lokasi yang lebih ideal, seperti Pangandaran ke Lampung, dan Karimunjawa ke Bali.
Edhy mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait dengan permasalahan beban biaya distribusi komoditas perikanan yang masih dirasakan oleh berat oleh sejumlah pengusaha.
Dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Minggu (8/12/2019), Edhy menyatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Menhub untuk mencari jalan keluar atas kenaikan ongkos kirim jasa ekspedisi.
“Menhub sudah siap membantu dan akan mengomunikasikannya secara langsung kepada para pelaku usaha terkait. Bisa saja kita minta khusus untuk produk perikanan tidak usah dinaikkan. Yang dinaikkan mungkin untuk barang-barang mewah saja,” kutipnya.
Silahkan saja, sambung Edhy, kalau orang-orang belanja di kota harganya naik, tapi untuk yang produksi semuanya harus murah supaya semakin banyak orang-orang yang berupaya untuk berproduksi.
Dengan begitu, ujar dia, maka ke depannya juga akan semakin banyak lapangan pekerjaan tercipta dan pemasukan pajak untuk negara juga meningkat. Sejumlah keluhan yang masuk ke KKP antara lain terkait dengan biaya jasa pengiriman yang mengalami kenaikan drastis sehingga memberatkan para pelaku usaha.
Sebelumnya, Menhub berkomitmen membantu KKP dalam mengembangkan sektor kemaritiman Indonesia. Budi Karya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional KKP Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (4/12/2019).
“Kami menemukan pola pemetaan bahwa biasanya banyak komoditas perikanan yang terlebih dahulu dibawa ke Jakarta sebelum disebarkan ke daerah lain atau diekspor. Kami ingin ikan itu dapat dikumpulkan di satu tempat bisa itu di Kupang, Ambon, atau Tual,” kata Menhub.
Hal itu, agar komoditas perikanan yang biasanya banyak berasal dari kawasan Indonesia Timur dapat langsung didistribusikan ke daerah lain atau ke luar negeri tanpa harus disimpan lama dan dibawa ke Jakarta dulu sehingga mengurangi tingkat kesegarannya.
Dengan didistribusikan secara lebih langsung dari lokasi penangkapan ikan hingga ke pengguna akhir atau konsumen, maka diharapkan kualitas ikan yang sampai ke tangan konsumen juga memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih segar. (net/lin)
